D Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan. Seperti pemebrantasan korupsi yang terjadi di Banda Aceh pada pembangunan USB SMA Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 165.360.890,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). Pokok permasalahan yang diangkat adalah apakah putusan hakim telah sesuai atau tidak dengan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan undang-undnag No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan apakah bentuk penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana korupsi? (studi penelitian yuridis normatif yang bersifat derkriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam pasal 3 Jo 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang no.31 tahun 1999 yang diubah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kepada terdakwa Hasan Sani Ar bin Amirul Mukminin (alm.) dan bentuk penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam pasal 55 ayat (1) yaitu turut serta atau orang yang turut melakukan yaitu terdakwa yang secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.