P Pembatalan perjanjian perdamaian dalam proses pkpu memberikan implikasi terhadap debitur dan krediturnya pada pertimbangan hakim yang menolak pembatalan perdamaian tersebut, khususnya penerapan pada undang-undang nomor 37 tahun 2004 kepailitan dan pkpu dalam memberikan kepastian hukum. penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesesuaian putusan nomor 8/pdt.sus-pembatalan perdamaian/2024/pn.niaga.jkt.pst dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan pengajuan pembatalan perjanjian perdamaian terhadap pt anugerah suryo propertindo. penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dan bersifat deskriptif analitis, berdasarkan pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, serta dianalisis dengan metode kualitatif, dan pengambilan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidaksesuaian hakim dalam pertimbangan hukumnya yang lebih menggunakan ketentuan sema no. 3 tahun 2023 daripada ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) undang-undang kepailitan dan pkpu. akibatnya, kreditur tidak dapat mengajukan upaya pembatalan perdamaian kembali dan belum dapat mempertahankan haknya, serta kreditur menempuh upaya hukum lain yaitu gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri.