DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis terhadap penolakan pengesahan perjanjian perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang pt jatim brom steel (studi putusan: putusan nomor 2/pdt.sus-pkpu/2023/pn.niaga.sby)


Oleh : Marsella Barentika

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Heru Pringgondani Sanusi

Kata Kunci : Suspension of Debt Payment Obligation, Settlement Agreement, Homologation of the Settlement Agreemen

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100241_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2025_SK_SHK_010002100241_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100241_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100241_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100241_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100241_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100241_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100241_Bab-1.pdf 15
9. 2025_SK_SHK_010002100241_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002100241_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100241_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100241_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002100241_Daftar-Pustaka.pdf 3
14. 2025_SK_SHK_010002100241_Lampiran.pdf

( (e) penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan instrumen hukum yang memungkinkan debitor menyusun rencana perdamaian sebagai alternatif terhadap kepailitan. dalam perkara pt. jatim bromo steel, pengadilan menolak mengesahkan perjanjian perdamaian karena belum adanya kesepakatan imbalan pengurus. penelitian ini menggunakan studi putusan nomor 2/pdt.sus-pkpu/2023/pn.niaga.sby dengan pokok masalah 1) apakah pemberian hak istimewa kepada pengurus dalam pasal 234 ayat (5) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu sudah atau belum cukup menjamin kepastian pembayaran imbalan jasa pengurus yang harus didahulukan? 2) bagaimana akibat hukum yang timbul atas penolakan pengesahan perjanjian perdamaian dalam pkpu pt. jatim bromo steel terhadap para pihak yang terlibat?. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan bersifat deskriptif analitis. data diperoleh menggunakan sumber data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. kesimpulan penelitian ini 1) bahwa undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu belum cukup menjamin, adanya ketidakpastian atas pembayaran imbalan jasa pengurus meskipun diberikan hak istimewa pada ketentuan pasal 234 ayat (5) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu. 2) penolakan pengesahan tersebut berdampak serius: bagi debitor, mengalami kepailitan; bagi kreditor, membatalkan skema pembayaran yang telah disetujui; dan bagi pengurus, adanya ketidakpastian imbalan jasa yang belum disepakati.

S Suspension of debt payment obligation is a legal instrument that allows a debtor to prepare a settlement agreement as an alternative to bankruptcy. in the case of pt. jatim bromo steel, the court rejected the homologation of the settlement agreement due to the absence of an agreement on the administrators’ remuneration. this study uses the court ruling number 2/pdt.sus-pkpu/2023/pn.niaga.sby, focusing on the following main issues: (1) whether the granting of privileged rights to administrators in article 234 paragraph (5) of law number 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of debt payment obligation has or has not been sufficient to guarantee the certainty of payment of administrators\\\' fees that must be prioritized; and (2) what legal consequences arise from the rejection of the homologation of the settlement agreement in the pkpu process of pt. jatim bromo steel for the parties involved.the research method used is normative legal research and is descriptive-analytical in nature. the data were obtained using secondary sources and analyzed qualitatively. the conclusions of this study are: (1) that law number 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of debt payment obligation does not sufficiently guarantee legal certainty over the payment of administrators’ fees, even though privileged rights are granted under article 234 paragraph (5); and (2) the rejection of the homologation has serious implications: for the debtor, it results in bankruptcy; for the creditors, it nullifies the agreed payment scheme; and for the administrators, it creates uncertainty over remuneration that has not yet been agreed upon.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?