P Penelitian ini membahas penolakan permohonan penghapusan utang dalam kepailitan cnqc-mtra jo berdasarkan putusan no. 161/pdt.sus-renvoi prosedur/2020 jo 597k/pdt.sus-pailit/2021. kasus bermula dari tagihan overstay yang diajukan pt grama bazita atas pekerjaan subkontrak dalam proyek konstruksi. cnqc-mtra jo membantah tagihan tersebut dengan dasar perjanjian lumpsum yang tidak memperbolehkan klaim tambahan di luar kontrak. meskipun demikian, kurator mengakui sebagian tagihan tersebut. cnqc-mtra jo kemudian mengajukan permohonan renvoi prosedur sebagai upaya hukum untuk membantah pengakuan kurator. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan terkait. hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan cnqc-mtra jo mengajukan permohonan renvoi prosedur sudah tepat dan sesuai dengan hukum. namun, hakim menilai cnqc-mtra jo tidak dapat membuktikan secara memadai bahwa tagihan tersebut sepenuhnya tidak sah. hakim mempertimbangkan pengakuan kurator dan prosedur yang telah dijalankan sesuai undang-undang kepailitan dan pkpu. oleh karena itu, penolakan permohonan penghapusan utang dinilai telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.