A Anggota direksi merupakan satu-satunya pemangku jabatan di perseroan terbatas yang memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan. anggota direksi pt wahanayasa trans energi tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan dalam surat perintah kerja terhadap para kreditur, yang mana dalam surat perintah kerja telah diperjanjikan bahwa pt wahanayasa trans energi akan melakukan pembayaran setelah para kreditur telah menyelesaikan pekerjaannya. pokok permasalahan yang diajukan adalah bagaimana kedudukan hukum direksi setelah pt wahanayasa trans energi dinyatakan pailit dan apakah direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pt wahanayasa trans energi yang telah dinyatakan pailit. tipe penelitian yang digunakan adalah tipe normatif dan bersifat deskriptif, melalui penggunaan data sekunder sebagai pendukung data primer. pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta dianalisis secara kualitatif, dan pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif. berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa anggota direksi memiliki kedudukan hukum yang sah untuk bertanggung jawab dalam kepailitan berdasarkan pasal 97 ayat (2) uupt. kesimpulan kedua adalah anggota direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi dan tanggung renteng atas tindakannya yang tidak didasari dengan adanya itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan pasal 97 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) uupt.