DETAIL KOLEKSI

Studi perbandingan penerapan justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di indonesia dan belanda

Oleh : Ezar Nolan Adriel Herpas

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Gandes Candra Kirana

Kata Kunci : Comparative Law, Law Enforcement, Justice Collaborator, Corruption, Criminal Justice System

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100140_Halaman-Judul.pdf
2. 2025_SK_SHK_010002100140_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100140_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100140_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100140_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100140_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100140_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100140_Bab-1.pdf
9. 2025_SK_SHK_010002100140_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002100140_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100140_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100140_Bab-5.pdf
13. 2025_SK_SHK_010002100140_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2025_SK_SHK_010002100140_Lampiran.pdf

J Justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama merupakan konsep penting dalam penegakan hukum. khususnya dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana terorganisir. di indonesia penerapan justice collaborator diatur dalam surat edaran mahkamah agung (sema) nomor 4 tahun 2011. yang memberikan perlindungan hukum dan pengurangan hukuman bagi pelaku yang bekerja sama. sementara itu di belanda konsep serupa dikenal dengan istilah kroongetuige yang memiliki landasan hukum yang lebih komperhensif dalam sistem peradilan pidana.

J Justice collaborator or perpetrator witnesses who cooperate are an important concept in law enforcement, especially in eradicating serious crimes such as corruption and organized crime. in indonesia the application of justice collaborators is regulated in the supreme court circular letter number 4 of 2011. which provides legal protection and leniency for perpetrators who provide significant information in disclosing cases. meanwhile, in the netherlands, a similar concept is known as kroongetuige which has a more comprehensive legal basis in the criminal justice system

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 67 Judul)

Pengaruh kontrol korupsi, kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di jakarta. 0.0
FEB - Usakti
Perbandingan hukum perjanjian tertutup terkait harga antara indonesia dengan jepang
FH - Usakti
Fenomena middle income trap: analisis determinan pendapatan per kapita negara berpendapatan menengah atas
FEB - Usakti
Studi perbandingan pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia dengan Belanda
FH - Usakti
Analisis terhadap perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 berdasarkan konsep autocratic legalism
FH - Usakti
Larangan praktek monopoli dalam perusahaan berbasis digital yang mengakibatkan persaingan tidak: sehat studi perbandingan Indonesia dan Uni Eropa
FH - Usakti
Studi perbandingan penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase di indonesiadan singapura
FH - Usakti
Persesuaian alat bukti dalam tindak pidana korupsi pada putusan bebas berdasarkan perkara nomor 9/pid.sus-tpk/2023/pn jap
FH - Usakti
Analisis yuridis putusan tindak pidana korupsi yang tidak bedasarkan perma ri nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan 3 uu tipikor (studi putusan : nomor 11/pid.sus-tpk/2021/pn.mtr) 5.0
FH - Usakti
Batasan dan pengaturan pengecualian waralaba dalam hukum persaingan usaha (studi perbandingan indonesia dan australia) 5.0
FH - Usakti
Penegakan hukum keimigrasian terhadap pelaku penyelundupan orang sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 120 ayat (1)
FH - Usakti
Analisis yuridis perbandingan prosedur eksekusi pidana mati di indonesia dan republik rakyat china
FH - Usakti
Peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 5 tahun 2022 tentang kawasan tanpa rokok
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pemberian dan gagal bayar dalam pembiayaan pendidikan tinggi s1 berdasarkan lembaga perbankan di indonesia dan di amerika serikat
FH - Usakti
Analisis yuridis pemberian justice collaborator pada tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan nomor 79/pid.b/2024/pn sng)
FH - Usakti
Pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana di indonesia dan australia
FH - Usakti
Pengadaan barang dan jasa di lingkup bumn (perbandingan hukum indonesia dan malaysia)
FH - Usakti
Memperdagangkan pengaruh untuk mendapatkan dana tambahan pembangunan infrastruktur di kabupaten kolaka timur (studi putusan nomor 68/pid.sus-tpk/2022/pn.jkt.pst.) 5.0
FH - Usakti
Penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha di Gili Trawangan (studi putusan no.382.pid.b.l.h/2024/mtr)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi proyek pengkajian dan pengembangan potensi daerah Jombang oleh PNS Pemda Jombang
FH - Usakti
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pelaksanaan Pencegahan terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi 1.3
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap penanganan perkara korupsi, money laundering, dan penggelapan dalam kasus Gayus Tambunan 1.6
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi mengenai kegiatan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh Mantan Asisten Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung SMA di Banda Aceh 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap penuntutan secara terpisah dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dalam kasus proyek pembangunan jalan Sukahati-Kedunghalang Bogor atas nama terdakwa Carles Panjaitan 0.5
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh manager pyoyek PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Prokriting JTBN) 0.0
FH - Usakti
Perbandingan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan menurut Pasal 102 Jo 7a Undang - undang Nomor 17 Tahun 2006 di Indonesia dan Code Penal Malaysia 1.1
FH - Usakti
Penegakan hukum terhadap praktik iuu fishing oleh kapal run zeng 03 dan run zeng 05 di perairan zee indonesia pada 2024 berdasarkan unclos 1982
FH - Usakti
Penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif warga negara nigeria berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (studi putusan nomor 468/pid.sus/2021/pn bekasi)
FH - Usakti
Analisis perbandingan penyelesaian sengketa phk berdasarkan peraturanindonesia dan prancis (studi putusan nomor 193/pdt.sus-phi/2024/pn.jkt.pst dan putusan rg no 08/00403)
FH - Usakti
Perbandingan prosedur penyitaan aset berdasarkan hukum acara perdata indonesia dan belanda
FH - Usakti
Analisis putusan mk nomor 112/puu-xx/2022 asas open legal policy dalam fungsi negative legislator
FH - Usakti
Tinjauan yuridis peluang penerapan program leniency sebagai upaya penanganan praktik kartel di indonesia: perbandingan dengan korea selatan 5.0
FH - Usakti
Analisis hukum acara terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang tidak memuat pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) (studi putusan: no. 26/pid.sus-tpk/2023/pn smg)
FH - Usakti
Analisis pertimbangan hakim pada kasus narkotika terkait pidana penjara atau rehabilitasi (studi putusan nomor 364/pid.sus/2022/pn mnd)
FH - Usakti
Tindak pidana korupsi paulus tannos yang dikaitkan dengan asas nasionalitas aktif
FH - Usakti
Analisis komparatif kewenangan penuntut umum dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan indonesia dan korea selatan
FH - Usakti
Analisa perbandingan pengaturan judi online di Indonesia dan Singapore
FH - Usakti
Analisi pengaruh indeks persepsi korupsi, kebijakan moneter dan fiskal terhadap fudamental ekonomi di Indonesia
FEB - Usakti
Tinjauan yuridis atas tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat praktek bengkel BPPK (balai pendidikan pelatihan kejuruan)jakarta timur oleh kepala unit pelaksana tugas BPPK jakarta timus (studi putusan nomor 606 K/PID.SUS/2014) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perbandingan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan menurut pasal 338 dan 340 KUHP Indonesia dengan pasal 1111A dan 1111B KUHP Amerika 2.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap permohonan praperadilan oleh tersangka Hadi Poernomo (studi putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 36/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap penerapan ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi (studi putusan mahkamah agung nomor 2427 K/PID.SUS/2014) 5.0
FH - Usakti
Pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (wpop) di lingkungan BCA 5.0
FEB - Usakti
Analisis yuridis putusan kasasi tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Susi Tur Andayani. Studi Putusan: Nomor 2262K/ PID.SUS/2014 Tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi 3.0
FH - Usakti
Pengaruh GDP per kapita, Penanaman modal asing, korupsi dan kebahagiaan terhadap pembangunan manusia di negara ASEAN 5.0
FEB - Usakti
Tinjauan yuridis tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Sukabumi (studi kasus putusan nomor: 24/pid.sus-tpk/2019/pn.bdg.) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis putusan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak tanpa mengupayakan diversi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur (studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 11/Pid.SUS.ANAK/2019/PN.BIL.)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap diktum putusan hakim mengenai tindakan pengembalian anak kepada orang tua dalam perkara tindak pidana persetubuhan (studi putusan pengadilan negeri serang nomor 13/pid.sus-anak/2019/pn srg).
FH - Usakti
Analisa yuridis penetapan diversi pada peradilan anak mengenai perkara narkotika (studi penetapan nomor: 5/PID.SUS-Anak/2016/PN.BDG)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana korupsi yang diputus bebas tidak murni (studi kasus putusan no : 65/PID.SUS-TPK/2017/PN.PBR).
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusan dissenting opinion pada putusan kasasi tindak pidana korupsi terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung. (studi putusan nomor 1555 K/PID.SUS/2019)
FH - Usakti
Analisis yuridis pencabutan hak politik dalam ketentuan hak asasi manusia (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 92/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.)
FH - Usakti
Perbandingan peraturan tentang tindak pidana prostitusi di Indonesia dan di Thailand
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis hak angket DPR terhadap KPK dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang status kelembagaan KPK
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TJK)
FH - Usakti
Studi perbandingan kewajiban pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia dan the competition act 2004 di Singapura
FH - Usakti
Pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi di tinjau dari dimensi hak asasi manusia (studi penelitian tentang kasus Setya Novanto)
FH - Usakti
Kajian yuridis putusan peninjauan kembali perkaratindakpidana korupsi terhadap terpidana H. Taufhan Ansar Nur dan Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. (studi putusan perkara tindak pidana korupsi putusan nomor 160 PK/Pid.Sus/2016) 0.0
FH - Usakti
Penegakan hukum lingkungan internasional terhadap kerusakan terumbu karang di Raja Ampat berdasarkan konvensi keanekaragaman hayati (studi kasus kapal pesiar caledonian sky) 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis hakim dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur kerugian negara terhadap dana Corporate Sosial Responsibiity (CSR) PT. Timah. Tbk (kasus pidana nomor 18/ Pid.Sus-TPK/2016/ PN.PGP)
FH - Usakti
Analisis mengenai tindak pidana korupsi dalam proyek penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Flores Timur yang dilakukan oleh Korporasi (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 54/PID-SUS-TPK/2015/PN.KPG Juncto Putusan Mahkamah Agung nomor 964 K/PID.SUS/201 2.5
FH - Usakti
Studi perbandingan sistem pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia dan Dermark 3.0
FH - Usakti
Penjatuhan Sanksi Pidana Kumulasi Uang Pengganti Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus¬TPK/2021/PN Jkt.Pst)
FH - Usakti
Analisis pidana terhadap perkara korupsi yang dilakukan oleh jaksa (studi putusan nomor 10/Pid.Sus/TPK/2021/PT DKI)
FH - Usakti
Kelalaian pelaksanaan putusan atas tindak pidana korupsi (analisis putusan Mahkamah Agung nomor 321 K/Pid.Sus/2019)
FH - Usakti
Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjalanan menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian (Studi kasus putusan pengadilan Karawang nomor 158/Pid.Sus/2021/PN/Kwg)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?