K Kesejahteraan anak merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara, termasuk terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang berakhir dengan perceraian. perceraian dalam perkawinan campuran tidak hanya menimbulkan persoalan hukum keluarga, tetapi juga berdampak pada pemenuhan hak-hak anak, seperti hak pengasuhan, pendidikan, perlindungan hukum, serta status kewarganegaraan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kesejahteraan anak dalam perkawinan campuran yang berakhir dengan perceraian berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak serta mengetahui apakah ketentuan tersebut telah diterapkan secara optimal. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung. analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua orang tua tetap memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi kesejahteraan anak meskipun perkawinan telah putus karena perceraian. namun dalam praktiknya, pemenuhan kesejahteraan anak hasil perkawinan campuran masih menghadapi berbagai hambatan, seperti konflik hak asuh, perbedaan yurisdiksi, serta persoalan status kewarganegaraan yang berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak anak. oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) serta penguatan koordinasi antarinstansi agar pemenuhan kesejahteraan anak dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.