DETAIL KOLEKSI

Perlindungan hak perempuan atas pengembalian mahar dalam perceraian pada masyarakat adat bugis-makassar (studi putusan no.63/pdt.g/2021/pa.mks.)

Oleh : Syarifah Prasya Andienda

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Harto

Pembimbing 2 : Harto

Kata Kunci : Protection of Women\'s Rights, Dowry, Divorce, The Bugis-Makassar Customary Community.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200288_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2026_SK_SHK_010002200288_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200288_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200288_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200288_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200288_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200288_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200288_Bab-1.pdf 17
9. 2026_SK_SHK_010002200288_Bab-2.pdf 42
10. 2026_SK_SHK_010002200288_Bab-3.pdf 7
11. 2026_SK_SHK_010002200288_Bab-4.pdf 22
12. 2026_SK_SHK_010002200288_Bab-5.pdf 2
13. 2026_SK_SHK_010002200288_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2026_SK_SHK_010002200288_Lampiran.pdf 47

M Mahar merupakan hak pribadi mempelai wanita yang wajib diberikan oleh calon suami sebagai simbol akad nikah menurut hukum islam. namun dalam praktiknya, masyarakat adat bugis-makassar masih mengenal kebiasaan pengembalian mahar setelah perceraian yang berpotensi menimbulkan perbedaan dengan ketentuan dalam kompilasi hukum islam (khi). penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan mahar pasca perceraian menurut khi serta perlindungan hak perempuan atas pengembalian mahar berdasarkan putusan no.63/pdt.g/2021/pa.mks. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode penarikan kesimpulan deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar merupakan hak penuh istri sejak akad nikah yang sah dan pada prinsipnya tidak dapat diminta kembali oleh suaminya. namun, putusan no.63/pdt.g/2021/pa.mks. mengabulkan pengembalian setengah mahar emas meskipun putusan merupakan cerai gugat, sehingga menunjukkan adanya perbedaan penerapan antara ketentuan khi dan praktik hukum adat bugis-makassar. penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak perempuan harus mengutamakan kepastian hukum melalui penerapan khi dengan tetap memperhatikan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

D Dowry is the personal right of the bride that must be given by the prospective husband as a symbol of the marriage contract under islamic law. however, in practice, the bugis-makassar customary community still recognizes the practice of returning the dowry after divorce, which may potentially give rise to differences from the provisions of the compilation of islamic law (kompilasi hukum islam/khi). this study aims to examine the legal status of dowry following divorce under the khi and the protection of women’s rights regarding the return of dowry based on decision no. 63/pdt.g/2021/pa.mks. this study constitutes descriptive normative legal research using secondary data supported by primary data, which were subsequently analyzed qualitatively through a deductive reasoning method. the results of the study indicate that the dowry becomes the wife’s full right upon the conclusion of a valid marriage contract and, in principle, may not be reclaimed by the husband. however, decision no. 63/pdt.g/2021/pa.mks. granted the return of half of the gold dowry even though the case involved a divorce petition filed by the wife (cerai gugat), thereby indicating a difference in the application of the khi and bugis-makassar customary legal practices. this study concludes that the protection of women’s rights should prioritize legal certainty through the application of the khi while continuing to take customary law into consideration, provided that it does not conflict with statutory regulations.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 23 Judul)

Perancangan film dokumenter humanisme bertema semua untuk anakku
FSRD - Usakti
Tinjauan yuridis pengaruh agama kristen protestan dalam perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pp nomor 9 tahun 1975 (studi putusan nomor 505/pdt.g/2020/pn tng)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberian nafkah iddah pasca gugat talak (studi putusan no. 4175/pdt.g/2019/pa.js)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewajiban nafkah iddah bagi suami kepada isteri yang telah dicerai ditinjau menurut hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Perbandingan hukum indonesia dan malaysia dalam pelaksanaan eksekusi harta bersama akibat perceraian
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian
FH - Usakti
Tinjauan yuridis hak hadhanah apabila kedua orang tua berkelakuan buruk 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusan Verstek perceraian dalam perkara No.613/PDT.G/2008/PN.JKT-SEL JO. NO.142 PK/PDT/2009
FH - Usakti
Analisis yuridis poligami sebagai alasan perceraian di luar ketentuan hukum keluarga islam indonesia (studi kasus putusan nomor 4011/pdt.g/2020/pa.jt).
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pemenuhan kesejahteraan anak dalam perkawinan campuran yang berakhir dengan perceraian berdasarkan undang-undang no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian dalam hukum adat Bali berdasarkan putusan pengadilan negeri tabanan nomor: 54/PDT.G/2014/PN.TBN.
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian menurut hukum adat bali (studi kasus putusan mahkamah agung no.2476/K/PDT/2012 tentang perceraian antara Ni ketut Wedri dan I Nyoman Kumbayana) 1.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pengasuhan anak dari orangtua yang bercerai dan berbeda agama berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia (studi kasus putusan pengadilan agama No.1/PDT.G/2013/PA.MUR)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perceraian yang dilakukan oleh anggota polisi tanpa adanya izin atasan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp) 5.0
FH - Usakti
Pembagian harta bersama yang berasal dari aset perusahaan bersama sebagai akibat perceraian (studi putusan pengadilan agama nomor 1213/Pdt.G/2012/PA.JB)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusnya perkawinan akibat perceraian menurut kompilasi hukum Islam (studi kasus putusan nomor: 234/pdt.g/2017/pa.tng)
FH - Usakti
Analisis yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus putusan Pengadilan Agama Nomor: 618/Pdt.G/ 2012/PA.Bkt)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian menggunakan pesan singkat telepon genggam menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (studi kasus putusan nomor 534/PDT.G/2011/PA.PTK)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang perceraian menurut hukum adat Bali dan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus putusan pengadilan negeri nomor 318/PDT.G/2016/PN .DPS)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusnya perkawinan karena perceraian menurut agama Hindu di Bali (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor: 776/PDT.G/2015/PN.DPS) 0.0
FH - Usakti
Analisa yuridis terhadap hak asuh anak berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 72/Pdt.G/2015/PN.Kwg) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian dengan alasan peralihan agama pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 456/Pdt.G/2014/PN DPS
FH - Usakti
Studi Komparasi Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Pengadilan di Indonesia Dengan Britania Raya (Inggris Dan Wales)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?