DETAIL KOLEKSI

Penegakan hukum terhadap waerga negara asing pelaku pemalsuan dokumen keimigrasian berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011


Oleh : Najwa Fadhilah

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Tri Sulistyowati

Kata Kunci : Immigration, Foreign Nationals, Document Forgery, Mixed Marriage, Law Enforcement

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200264_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200264_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200264_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200264_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200264_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200264_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200264_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200264_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200264_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200264_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200264_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200264_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200264_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200264_Lampiran.pdf

P Pemalsuan dokumen kependudukan yang digunakan sebagai persyaratan dalam penerbitan dokumen perjalanan republik indonesia merupakan salah satu bentuk pelanggaran di bidang keimigrasian yang dapat menimbulkan dampak terhadap tertib administrasi negara dan keamanan nasional.fenomena tersebut terlihat dalam kasus seorang warga negara asing asal tiongkok bernama chen zhaopeng yang menggunakan dokumen kependudukan tidak sah untuk memperoleh paspor republik indonesia dengan tujuan melangsungkan perkawinan dengan warga negara indonesia.permasalahan yang diteliti meliputi: bagaimana peran kantor imigrasi kelas i non tpi jakarta pusat dalam mengawasi warga negara asing yang melakukan pemalsuan dokumen kependudukan untuk melangsungkanperkawinan campuran; dan apakah penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian telah dilaksanakan melalui pemeriksaan persyaratan administrasi, verifikasi data kependudukan, serta pemanfaatan sistem informasi manajemen keimigrasian (simkim) yang berperan dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian data yang diajukan oleh pemohon. tindakan hukum yang dikenakan kepada pelaku telah sesuai dengan ketentuan pasal 126 huruf c undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. deportasi dan penangkalan sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan negara dan tertib administrasi keimigrasian.

T The use of forged civil registration documents as requirements for obtaining a passport of the republic of indonesia constitutes a violation in the field of immigration that may adversely affect the state\\\'s administrative order and national security. this phenomenon is illustrated by the case of a chinese national, chen zhaopeng, who used fraudulent civil registration documents to obtain an indonesian passport for the purpose of entering into a marriage with an indonesian citizen.this study examines two research questions: (1) what is the role of the central jakarta class i non-border control immigration office in supervising foreign nationals who commit civil registration document forgery to facilitate mixed marriages? and (2) has the law enforcement imposed on the offender been implemented in accordance with the provisions of law number 6 of 2011 on immigration?this research employs normative legal research using a statutory approach. the findings indicate that immigration supervision has been carried out through the examination of administrative requirements, verification of civil registration data, and the utilization of the immigration management information system (sistem informasi manajemen keimigrasian/simkim), which plays an important role in detecting inconsistencies in the data submitted by applicants. the legal action imposed on the offender is in accordance with article 126(c) of law number 6 of 2011 on immigration. furthermore, deportation and deterrence (blacklisting) were imposed as measures to protect national sovereignty and maintain the integrity of indonesia\\\'s immigration administrative system.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?