DETAIL KOLEKSI

Pengendalian pemanfaatan ruang pembangunan kawasan idustri terpadu pollux technopolis karawang

Oleh : Aurellya Khalysha Hartami

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Meta Indah Budhianti

Kata Kunci : Spatial Utilization Control, Industrial Area, Spatial Planning, Authority of Local Government, Admin

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200140_Halaman-Judul.pdf 11
2. 2026_SK_SHK_010002200140_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200140_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200140_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200140_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200140_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200140_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200140_Bab-1.pdf 16
9. 2026_SK_SHK_010002200140_Bab-2.pdf 29
10. 2026_SK_SHK_010002200140_Bab-3.pdf 15
11. 2026_SK_SHK_010002200140_Bab-4.pdf 19
12. 2026_SK_SHK_010002200140_Bab-5.pdf 2
13. 2026_SK_SHK_010002200140_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2026_SK_SHK_010002200140_Lampiran.pdf 1

P Penelitian yuridis normatif ini mengkaji kewenangan pemerintah dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan industri terpadu, khususnya dalam kasus pollux technopolis di kabupaten karawang, dengan mengacu pada undang-undang no. 26 tahun 2007, peraturan pemerintah no. 21 tahun 2021, dan peraturan daerah kabupaten karawang no. 2 tahun 2013 tentang rtrw 2011-2031. pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui instrumen zonasi, perizinan, insentif/disinsentif, dan sanksi administratif guna mewujudkan tata ruang yang tertib, seimbang, dan berkelanjutan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, serta kepastian hukum. kawasan industri yang dikelola perusahaan berizin diperuntukkan khusus bagi kegiatan manufaktur, sehingga berbeda secara fundamental dengan kawasan pusat bisnis yang berorientasi perdagangan dan jasa. namun, pt pollux lito karawang justru merencanakan pembangunan apartemen, hotel, dan fasilitas komersial di atas lahan berstatus zona industri dalam rtrw, yang secara nyata melanggar ketentuan zonasi yang berlaku. atas pelanggaran tersebut, pemerintah daerah kabupaten karawang berwenang memberikan sanksi administratif berupa pembatalan izin, dan melakukan penutupan lokasi demi melindungi kepentingan umum, kelestarian lingkungan, dan keselarasan pembangunan dengan rencana tata ruang nasional maupun daerah.

T This normative juridical research examines the government’s authority in controlling spatial utilization within integrated industrial areas, particularly in the case of pollux technopolis in karawang regency, by referring to law number 26 of 2007, government regulation number 21 of 2021, and karawang regency regional regulation number 2 of 2013 concerning the 2011–2031 regional spatial plan (rtrw). spatial utilization control is carried out through zoning, licensing, incentives/disincentives, and administrative sanctions in order to achieve orderly, balanced, and sustainable spatial planning based on the principles of integration, harmony, and legal certainty. industrial areas managed by licensed companies are specifically designated for manufacturing activities, making them fundamentally different from central business districts that are oriented toward trade and service activities. however, pt pollux lito karawang planned the construction of apartments, hotels, and commercial facilities on land designated as an industrial zone under the regional spatial plan (rtrw), which clearly violated the applicable zoning regulations. in response to this violation, the karawang regency government has the authority to impose administrative sanctions in the form of permit revocation and site closure to protect the public interest, preserve environmental sustainability, and ensure that development remains consistent with national and regional spatial plans.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 100 Judul)

Pengembangan sistem informasi untuk pengelolaan administrasi di Lembaga Manajemen Surabaya
FTI - Usakti
Pengembangan aplikasi pemesanan lapangan badminton berbasis framework laravel pada GOR Sandyno Badminton
FTI - Usakti
Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah pp 58/2023 pada karyawan dan dokter pt dim
FEB - Usakti
Tinjauan yuridis atas garis sempadan bangunan (gsb) dalam pembangunan hotel heef di jakarta pusat
FH - Usakti
Penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara korea berdasarkan undang-undang no.6 tahun 2011 (studi putusan no 258/pid.sus/2024/pn mtr) 5.0
FH - Usakti
Kajian hukum tentang pemungutan suara calon anggota dprd kabupaten meranti riau dapil iv tahun 2024 studi putusan mahkamah konstitusi nomor 225-01-01- 04/phpu.dpr-dprd-xxii/2024)
FH - Usakti
Sinkronisasi antara undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkwawinan, undang undang nomor 23 tahun 2006 dan surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2023 studi putusan: no.916/pdt.p/2022/pn.sby 5.0
FH - Usakti
Analisis pemberian sanksi disiplin terhadap aparatur sipil negara yang melakukan perbuatan asusila berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum keimigrasian bagiwarga negara asing yang meranggar lzin tinggal nneialui operasijagantara oleh kantor lmigrasi jakarta selatan
FH - Usakti
Pengembangan kawasan pariwisata berkaitan dalam masalah sempadan pantai di wilayah pesisir pantai Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta 1.3
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengenai penolakan izin penyelenggaraan penyiaran PT Radio Suara Harapan Semesta 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis sengketa Tata Usaha Negara antara Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pohsanten dengan Bupati Jembrana tentang pemberhentian jabatan 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusan Hakim dalam sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan perkara pajak 4.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara antara Joseph Louis Spartz dengan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
FH - Usakti
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok
FEB - Usakti
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Kasasi Atas Sengketa Tata Usaha Negara Antara Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Dengan Warga Desa Angsana
FH - Usakti
Kajian yuridis pemanfaatan ruang bawah tanah untuk kepentingan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) segmen bawah tanah oleh PT. MRT Jakarta 3.8
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang peruntukan ruang terbuka hijau dan pedestrian jalan untuk perparkiran di Wilayah DKI Jakarta berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2013 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap persiapan reklamasi Pantai Utara Tangerang
FH - Usakti
Tinjauan yuridis sengketa tata usaha negara antara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan tujuh terpidana korupsi tentang pencabutan pembebasan bersyarat yang belum dilaksanakan 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pengelolaan wilayah pesisir pantai Sendang Sikucing berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-puau kecil 4.5
FH - Usakti
Pelaksanaan penataan ruang di kota Tangerang 0.7
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kegiatan penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi ditinjau dari Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pengajuan gugatan oleh pihak ketiga 3.0
FH - Usakti
Analis terhadap keputusan sk menteri pendidikan tentang penolakan pengunduran diri asn
FH - Usakti
Pengendalian dan pemanfaatan ruang pada hibisc fantasy puncak
FH - Usakti
Kajian yuridis alih fungsi ruang terbuka hijau untuk pembangunan puskesmas di jakarta timur
FH - Usakti
Problematika yuridis pengusulan tanah sempadan sungai menjadi objek redistribusi tanah (studi kasus: kampung lodan)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah karawang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir menurut peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran tahun 2019-2024
FH - Usakti
Penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif warga negara nigeria berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (studi putusan nomor 468/pid.sus/2021/pn bekasi)
FH - Usakti
Alasan pengurangan denda administrasi pada perkara keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham menurut uu no.5/1999 (studi putusan-putusan kppu tahun 2022-2024)
FH - Usakti
Tindakan administratif keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa oleh warga negara Suriah di Kota Samarinda tahun 2024 1.0
FH - Usakti
Analisis hukum atas penjatuhan sanksi terhadap Bupati Lucky Hakim karena perjalanan ke Jepang tanpa izin resmi
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pengadaan barang/jasa berupa alat tulis kantor cetak luar untuk unit pelayanan rekam medik & administrasi rawat inap belanja operasional DIPA 2015 antara RSUP Nasional DR. Cipto mangunkusumo dengan CV. Le Peridien
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tanah pemakaman Al-Azhar memorial garden di Kabupaten Karawang berdasarkan undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pelaksananya
FH - Usakti
Analisis penyerapan anggaran pada kantor pelayanan utama bea cukai tipe c Soekarno Hatta 3.0
FEB - Usakti
Pengembangan aplikasi toko online Habibie 4.0
FTI - Usakti
Perancangan pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis, di Bogor dengan pendekatan arsitektur fungsionalisme 5.0
FTSP - Usakti
Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, penerapan sistem administrasi perpajakan modern, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 5.0
FEB - Usakti
Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, norma dan administrasi perpajakan terhadap rasionalisasi penggelapan pajak
FEB - Usakti
Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cimanggis Depok 0.5
FEB - Usakti
Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kinerja pegawai pajak
FEB - Usakti
Pengaruh penerapan sistem e-nofa, e-faktur, e-billing dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak badan Di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu 5.0
FEB - Usakti
Faktor determinan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi
FEB - Usakti
Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kpp Pratama Mampang Prapatan Jakarta Selatan 1.0
FEB - Usakti
Pengaruh pengetahuan perpajakan,kesadaran wajib pajak,kualitas pelayanan fiskus,modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ( survei atas wpop yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dikementrian sosial tahun 2017
FEB - Usakti
Pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak, kesadaran perpajakan, sanksiperpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak
FEB - Usakti
Pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak
FEB - Usakti
Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, transparansi dalam pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak orang pribadi survei di kpp pratama Kembangan Jakarta
FEB - Usakti
Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan transparansi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang bekerja sebagai personel TNI Angkatan Udara di Mabes AU Tahun 2018
FEB - Usakti
Hubungan intensitas pemakaian komputer dan keluhan nyeri bahu pada karyawan administrasi 5.0
FK - Usakti
Pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak
FEB - Usakti
Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2.7
FEB - Usakti
Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
FEB - Usakti
Pengaruh sistem administrasi pajak, kebijakan tax amnesy, kesadaran wajibpajak, sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pegawai departemen keuangan Bank Indonesia 5.0
FEB - Usakti
Identifikasi pola pergerakan angkutan barang masuk dan keluar kawasan industri Pulogadung 1.3
FALTL - Usakti
Arahan penataan ruang berdasarkan fungsi kegiatan Kawasan Stasiun dan Terminal Terpadu Margonda Raya Depok 2.5
FALTL - Usakti
Pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama Jakarta Palmerah
FEB - Usakti
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama gambir empat
FEB - Usakti
Pengaruh sistem administrasi perpajakan dan faktor demografi terhadap kepatuhan wajib pajak
FEB - Usakti
Permasalahan peran perawat gigi dalam perencanaan administrasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti (studi pustaka)
FKG - Usakti
Perancangan sistem informasi administrasi praktikum terintegrasi Jurusan Teknik Industri Usakti dengan pendekatan Object Modeling Technique (OMT)
FTI - Usakti
Usulan sistem informasi administrasi penjualan dan persediaan menggunakan aplikasi web service pada Hofu Garment
FTI - Usakti
Perancangan human resource information system untuk departemen human resource and general affair dengan menggunakan metode object modeling technique pada PT. XYZ
FTI - Usakti
Usulan perancangan sistem administrasi dengan menggunakan Metode System Development Life Cycle (SDLC) di KPN RS. Jiwa Soehartono Heerdjan
FTI - Usakti
Hubungan cara pemberian susu formula dengan kejadian diare akut pada usia 0-24 bulan 4.5
FK - Usakti
Model pengendalian suhu dan kelembaban ruangan produksi obat dengan nodemcu esp 32 serta monitoring dan datalogger berbasis web server phpmyadmin 5.0
FTI - Usakti
Evaluasi kawasan bundaran tak berapill dan trotoar di jalan Boulevard Alam Sutera The Flavor Bliss Kota Tangerang Selatan
FTSP - Usakti
Evaluasi sistem pengolahan sampah dengan konsep zero waste di Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat 4.7
FALTL - Usakti
Perencanaan lansekap Kota Administratif Tasikmalaya
FALTL - Usakti
Analisis yuridis putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG mengenai upaya administratif terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil secara tidak hormat 3.7
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penetapan ketua pengadilan yang menerima perkara tata usaha negara yang diajukan tanpa melalui upaya administratif (studi putusan Nomor 04/G/2016/PTUN-BKL)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa tata usaha negara mengenai penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan fungsional (studi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/PTUN-KPG)
FH - Usakti
Analisis yuridis kebijakan pemerintah kabupaten Pringsewu dalam penataan ruang berbasis lingkungan terhadap penanggulangan banjir sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031 0.0
FH - Usakti
Pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau pada perumahan Harapan Indah Bekasi
FH - Usakti
Analisis pemanfaatan ruang untuk pembangunan apartemen Riverdale Cibitung di kawasan peruntukan industri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031. 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan tata Usaha Negara oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI (studi kasus putusan nomor 19/G/2018/PTUN.JKT)
FH - Usakti
Tinjfauan yuridis terhadap pemanfaatan ruang untuk pembangunan perumahan Grand Cimahi City terkait peraturan daerah nomor 4 tahun 2013
FH - Usakti
Pembangunan ruang terbuka hijau Kanigoro dalam rangka mencapai luas minimal ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Blitar berdasarkan Undang Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan daerah Kabupaten Blitar nomor 5 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Blitar 2.8
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pembangunan pabrik garam terkait dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 rencana tata ruang wilayah kabupaten Klungkung 2013-2033.
FH - Usakti
Analisis yuridis fiktif positif pada peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 (studi kasus putusan peninjauan kembali nomor 175 PK/TUN/2016) 5.0
FH - Usakti
Pengawasan Ombudsman terhadap Kementerian Agama dalam mengawasi pelaksanaan ibadah haji dan umroh oleh PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemanfaatan ruang untuk pembangunan gudang kaca di zona hijau berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 - 2031
FH - Usakti
Prosedur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara dalam sengketa pemilihan anggota dewan perwakilan daerah (Analisis Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT) 5.0
FH - Usakti
Efektivitas dari pelaksanaan tugas dinas tata ruang dalam mengawasi penyalahgunaan ruang terbuka hijau di kawasan Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kedudukan peraturan daerah istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta
FH - Usakti
Analisis terhadap pembangkit listrik tenaga uap kota Palu terkait dengan rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup kota Palu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 0.0
FH - Usakti
Tugas dan wewenang lembaga RT dalam peraturan Menteri Dalam Negeri no. 18 tahun 2018. studi kasus bantuan sosial covid-19 DKI Jakarta di RT/RW 007/012 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Analisis yuridis ketentuan pajak alat berat dalam Permendagri No 5 Tahun 2018 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor pasca putusan mahkamah konstitusi no 15/puu-xv/2017
FH - Usakti
Analisis pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Depok berdasarkan sebaran pendudukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Depok tahun 2012-2032
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pengembangan taman sebagai upaya pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
FH - Usakti
Konsolidasi tanah di desa Cicangkanggirang Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman ditinjau dari peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1991
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran tata ruang pada pembangunan Hotel Sahid Cleveland di Kawasan Bandung Utara (KBU) berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pelaksananya
FH - Usakti
Analisis yuridis keputusan kepala kepolisian daerah Sumatera Utara tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri sebagai objek gugatan pada peradian tata Usaha Negara (studi putusan Mahkamah Agung nomor 394 K/TUN/2016)
FH - Usakti
Pengelolaan kawasan perkotaan dalam rangka penanggulangan banjir di kabupaten kudus, Jawa tengah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional dan peraturan daerah nomor 16 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Kudus 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap Program Nasional Agraria (PRONA) di Kota Administrasi Jakarta Utara setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria
FH - Usakti
Analisis perubahan peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian berdasarkan Undang –Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan daerah nomor 13 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (pada pembangunan perumahan Kabupaten Tangerang)
FH - Usakti
Analisis Yuridis terhadap kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus kepemilikan hak atas tanah berdasarkan sertifikat hak milik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3337 K/PDT/2015)
FH - Usakti
Perancangan sistem akses kontrol keamanan fisik pada data center di Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Trisakti 0.0
FTI - Usakti
Analisis yuridis pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir di Pulau Dompak Provinsi Kepulauan Riau 1.0
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?