U Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahandaerah telah mengatur kewajiban izin dan sanksi bagi kepala daerah yangmelakukan perjalanan ke luar negeri. faktanya, sanksi yang diterapkanbagi bupati indramayu lucky hakim ialah pembinaan yang tidaksesuai dengan aturan undang-undang. permasalahan penelitian inipertama, apakah penjatuhan sanksi administratif sudah sesuaidengan ketentuan yang berlaku? kedua, bagaimana mekanismepenjatuhan sanksi terhadap bupati indramayu lucky hakim? metodepenelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yangbersifat deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan danpendekatan kasus, serta menggunakan data sekunder yang diperolehmelalui studi kepustakaan. hasil penelitian menunjukkan bahwapenjatuhan sanksi administratif berupa kewajiban mengikuti kegiatanmagang di kementerian dalam negeri tidak sesuai dengan ketentuanpasal 77 undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang mengatursanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan bagi kepaladaerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin.mekanisme penjatuhan sanksi terhadap bupati indramayu luckyhakim telah dilaksanakan melalui tahapan pemeriksaan sesuai pasal40 ayat (3) sampai ayat (6) peraturan pemerintah nomor 12 tahun2017, namun penjatuhan sanksi tidak selaras dengan aturan undang-undang.