DETAIL KOLEKSI

Perlindungan konsumen terhadap suplemen kesehatan tanpa izin edar dengan merek yt berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen

Oleh : Lanira Matoa

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Dian Purnamasari

Kata Kunci : Consumer Protection, Health Supplements, Distribution Permit (BPOM), Consumer Rights.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200166_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200166_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200166_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200166_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200166_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200166_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200166_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200166_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200166_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200166_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200166_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200166_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200166_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200166_Lampiran.pdf

( (e) peredaran suplemen kesehatan merek yt di e-commerce mengalami permasalahan pelanggaran hak konsumen. pelaku usaha memberikan informasi dan mengklaim bahwa produk tersebut telah memperoleh izin edar bpom dengan mencantumkan nomor registrasi bpom dalam deskripsi produknya. kenyataannya, konsumen mendapatkan produk suplemen kesehatan yang belum memiliki izin edar resmi dari bpom, di mana nomor yang dicantumkan dalam deskripsi produk merupakan informasi palsu dan menyesatkan. berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk pelanggaran konsumen atas peredaran suplemen kesehatan yt yang tidak memiliki izin edar bpom serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap pelanggaran hak-haknya dalam peredaran suplemen kesehatan yt. penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang akan dianalisis secara kualitatif dengan diikuti metode kesimpulan secara deduktif. berdasarkan analisis, ditemukan sejumlah pelanggaran hak konsumen pada peredaran suplemen kesehatan merek yt di e-commerce yang sebelumnya telah diatur dalam pasal 4 huruf a, c dan h uupk, pasal 7 huruf a,b, dan d uupk, pasal 8 ayat (1) huruf a uupk, pasal 9 ayat (1) huruf a uupk, pasal 19 uupk, pasal 13 pp 80 tahun 2019, pasal 28 uu ite, pasal 142 uu kesehatan, pasal 18 peraturan bpom nomor 32 tahun 2022, pasal 5 peraturan bpom nomor 30 tahun 2025. tindakan pelanggaran tersebut menjadi dasar konsumen untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada bpsk dan pengajuan gugatan pmh.

T The distribution of yt brand health supplements on e-commerce experiences problems with violations of consumer rights. business actors provide information and claim that the product has obtained a bpom marketing authorization by listing a bpom registration number in its product description. in reality, consumers receive health supplement products that do not yet have an official marketing authorization from bpom, where the number listed in the product description constitutes false and misleading information. based on this, the issues raised are what the form of consumer violation is regarding the distribution of yt health supplements that do not have a bpom marketing authorization, as well as what legal remedies can be pursued by consumers against the violation of their rights in the distribution of yt health supplements. this research is a normative study that is prescriptive in nature using secondary data and primary data which will be analyzed qualitatively, followed by a deductive conclusion method. based on the analysis, a number of consumer rights violations were found in the distribution of yt brand health supplements on e-commerce, which have previously been regulated under article 4 letters a, c, and h of the consumer protection law (uupk), article 7 letters a, b, and d of the uupk, article 8 paragraph (1) letter a of the uupk, article 9 paragraph (1) letter a of the uupk, article 19 of the uupk, article 13 of government regulation no. 80 of 2019, article 28 of the ite law, article 142 of the health law, article 18 of bpom regulation no. 32 of 2022, and article 5 of bpom regulation no. 30 of 2025. such acts of violation become the basis for consumers to pursue legal remedies through complaints to the consumer dispute settlement agency (bpsk) and filing a tort lawsuit (pmh).

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 70 Judul)

Pengaruh penggunaan teknologi keuangan, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan terhadap inklusi keuangan.
FEB - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tabita berdasarkan peraturan perundang-undangan 0.0
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap keracunan makanan melalui konsumsi jajanan latiao (studi kasus: sdn cidadap i kecamatan sukaraja, sukabumi)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen atas peredaran produk post market menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap keamanan data pribadi di sektor perdagangan online ( studi terhadap kebocoran data konsumen shopee )
FH - Usakti
Analisis pengaturan perlindungan hukum nasabah bank berdasarkan pembukaan rahasia bank terkait putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 145/pdt.g/2019
FH - Usakti
Perlindungan konsumen rentan terhadap peredaran rokok eceran di kota serang menurut hukum perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap pemalsuan barang merek rhodey oleh pt rimas usaha jaya menurut peraturan perundang-undangan 5.0
FH - Usakti
Perlindungan hak konsumen terhadap ketiadaan informasi daftar bahan yang digunakan pada label puding kemasan produk toko swalayan 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab pelaku usaha bidang jasa ketenagalistrikan akibat pemadaman listrik di wilayah kalurahan kampung kapanewon ngawen gunung kidul
FH - Usakti
Pencantuman informasi secara tidak jelas dalam menu makanan dan minuman di restoran x dan y dari perspektif hak perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tanggung jawab pengembang terkait prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam perspektif perlindungan konsumen 5.0
FH - Usakti
Perlindungan konsumen atas informasi yang benar jelas dan jujur terhadap suplemen kesehatan dr. lsw berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait
FH - Usakti
Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen obat sirup beracun (studi putusan nomor 94/pdt/2025/pt dki)
FH - Usakti
Tanggung jawab pemilik kos pada kehilangan barang penyewa kos di Kelurahan Mampang Prapatan sesuai kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap hak informasi yang benar, jelas, dan jujur atas jasa penyelenggaraan konser musik
FH - Usakti
Tanggung jawab pelaku usaha wisata wahana air kolam renang kc di wilayah cikarang berdasarkan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen rumah yang diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999
FH - Usakti
Perlindungan konsumen klinik kecantikan wsj di depok berdasarkan peraturan perlindungan konsumen di bidang kesehatan
FH - Usakti
Perbandingan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat phishing dalam transaksi perbankan digital di indonesia dan singapura
FH - Usakti
Iklan pemberangkatan jamaah umrah oleh pt.terang indonesia wisata ditinjau dari undang-undang no.8 tahun 1999 tentangperlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai konsumen dalam kecelakaan perjalanan wisata (studi terhadap biro perjalanan wisata falisha journey)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap standar penjualan gas lpg 12 kg di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi berdasarkan peraturan di bidang migas
FH - Usakti
Perlindungan konsumen pengguna expert advisor dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis teknologi informasi (studi kasus robot trading auto trade gold).
FH - Usakti
Tanggung jawab penyelenggara konser garage reggae summer camp 2025 akibat perubahan waktu dan tempat acara dalam perspektif hukum perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen akibat gangguan sistem mandiri online sekuritas trading berdasarkan peraturan di bidang pasar modal
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap penurunan harga ekstrem produk otomotif (studi kasus pada produk wuling binguo ev)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap jasa penyelenggaraan konser musik atas penerapan klausula eksonerasi pada tiket (studi konser pestapora 2025)
FH - Usakti
Tanggung jawab pengembang perumahan yhl atas keterlambatan serah terima unit dalam perspektif perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perbandingan pengaturan terhadap produk susu bayi kadaluwarsa di indonesia dan kanada
FH - Usakti
Perlindungan konsumen atas ketiadaan label tidak halal pada produk makanan siap saji \\\"ayam goreng widuran\\\"
FH - Usakti
Perbandingan pengaturan hukum labelisasi halal produk makanan di indonesia dan pakistan
FH - Usakti
Perlindungan konsumen dalam keracunan massal program makan bergizi gratis di smpn 35 bandung
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap kualitas layanan air bersih oleh pt air batam hilir
FH - Usakti
Perbandingan hukum perlindungan konsumen indonesia dan korea selatan terhadap mekanisme refund tiket konser
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap kesesuaian jasadengan iklan (studi kasus khaisar weddingbaturaja dan konsumen silva junistiadan ardina mayasari)
FH - Usakti
Peran bpom dalam pengawasan pelaku usaha terkait pencantuman tanggal kedaluwarsa pada label produk panganumkm (studi kasus toko mama khas banjar)
FH - Usakti
Analisis hukum perlindungan konsumen terhadap peran lembaga pengawas terkait peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu
FH - Usakti
Perlindungan konsumen dalam pemasaran produk elektronik dengan strategi upselling
FH - Usakti
Perlindungan konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur pada label produk air mineral dalam kemasan menurut uu no.8 tahun 1999 dan peraturan terkait
FH - Usakti
Implementasi pengawasan standar penggunaan timbangan di pasar tradisional: studi di wilayah kota bogor
FH - Usakti
Pengaturan dan peran uptd metrologi legal dalam tera dan tera ulang alat ukur bahan bakar pada spbu sebagai upaya perlindungan konsumen (sudi kasus spbu no.34-16712)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap praktik kenaikan penjualan (upselling) (studi kasus toko donat x summarecon bekasi dan konsumen tania)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen atas kerugianpenyelenggara jasa perkawinan oleh wedding
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna hand sanitizer “antiseptic” yang mencantumkan klaim “anti corona” pada label produk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab PT Honda Prospect Motor terhadap cacat produk otomotif kendaraan bermotor roda empat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
FH - Usakti
Pengembalian uang tiket pesawat dalam bentuk voucher travel terkait larangan terbang pada saat pandemi covid-19 berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Penggunaan data pribadi oleh Tokopedia berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Analisis perlindungan data pribadi konsumen pada perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (studi kasus penyelenggara jasa teknologi finansial rupiah plus/perdana).
FH - Usakti
Pelindungan hukum terhadap konsumen pengguna listrik DKI Jakarta terkait pemadaman listrik di wilayah Jabodetabek
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas suplemen viostin ds yang mengandung DNA babi yang diproduksi oleh PT. Pharos Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 2.5
FH - Usakti
Analisis terhadap pemuatan iklan susu kental manis merek cap Enaak pada media massa berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 0.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen terkait pembatalan sepihak penerbitan tiket pesawat oleh PT. Trinusa Travelindo Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab pengembang (PT. Nusuno Karya) atas jual-beli rumah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindugan konsumen
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan konsumen pengguna jasa layanan kesehatan (studi kasus meninggalnya Tiara Debora Simanjorang di rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap peredaran mie samyang yang mengandung fragmen dna babi tanpa pemberian label ‘mengandung babi’ pada kemasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat keterlambatan penyerahan unit dalam pelaksanaan perjanjian jual beli apartemen Urban Heights BSD Tangerang berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus konsumen BP)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pelaksanaan tanggung jawab PT. Jaya Real Property, Tbk kepada Mery Kurniaty atas keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tanggung jawab PT. Pharos Indonesia terhadap konsumen pengguna obat albothyl yang mengandung policresulen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 0.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan garam industri menjadi garam konsumsi oleh PT Garam (Persero) berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen penghuni apartemen green pramuka city dalam menyampaikan pendapat dan/atau keluhannya berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap penayangan iklan motor Honda Vario dan Honda Revo oleh Lazada yang menyesatkan konsumen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen apartemen la city yang dipasarkan dengan sistem pre-project selling berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam ketentuan aplikasi Go-Jek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi kualitas produk beras merek maknyuss dan ayam jago berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen atas pemalsuan labelisasi halal terhadap produk bihun kekinian (Bikini) berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara AKM dengan PT. SIF berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengenai tarif dasar listrik
FH - Usakti
Upaya hukum pemulihan hak konsumen di Sektor Jasa Pendidikan Studi Kasus Yayasan Pendidikan X Melawan Djoni Sukohardjo 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab perusahaan pengembang terhadap konsumen pembeli apartemen berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi kasus putusan nomor 1 PK / Pdt.Sus Pailit / 2022)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?