Perbandingan proses pemeriksaan tindak pidana narkotika di indonesia dan singapura

DETAIL KOLEKSI

Perbandingan proses pemeriksaan tindak pidana narkotika di indonesia dan singapura

Oleh : Catherine Lauwardi

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Dwi Alfianto

Kata Kunci : Criminal Procedure Law, Narcotics Offences, Criminal Case Investigation and Examination, Comparative

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2026_SK_SHK_010002200423_Halaman-Judul.pdf	8
2.	2026_SK_SHK_010002200423_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf	1
3.	2026_SK_SHK_010002200423_Surat-Hasil-Similaritas.pdf	1
4.	2026_SK_SHK_010002200423_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf	1
5.	2026_SK_SHK_010002200423_Lembar-Pengesahan.pdf	1
6.	2026_SK_SHK_010002200423_Pernyataan-Orisinalitas.pdf	1
7.	2026_SK_SHK_010002200423_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf	1
8.	2026_SK_SHK_010002200423_Bab-1.pdf	25
9.	2026_SK_SHK_010002200423_Bab-2.pdf	47
10.	2026_SK_SHK_010002200423_Bab-3.pdf	28
11.	2026_SK_SHK_010002200423_Bab-4.pdf	65
12.	2026_SK_SHK_010002200423_Bab-5.pdf	2
13.	2026_SK_SHK_010002200423_Daftar-Pustaka.pdf	6
14.	2026_SK_SHK_010002200423_Lampiran.pdf	1

Abstrak
Abstract

P Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan transnasional yang terus berkembang serta menjadi ancaman serius bagi keamanan, ketertiban, dan kesehatan masyarakat di berbagai negara. perbedaan sistem hukum yang dianut setiap negara turut memengaruhi pengaturan dan penerapan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum acara pidana, khususnya mengenai mekanisme penyidikan, pembuktian, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, serta perlindungan hak tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana. penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengaturan pemeriksaan kasus tindak pidana narkotika di indonesia dan singapura serta penerapannya dalam sistem peradilan pidana masing-masing negara. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.hasil penelitian menunjukkan bahwa indonesia yang menganut sistem hukum civil law mengatur pemeriksaan perkara narkotika melalui kuhap dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan menitikberatkan pada asas praduga tak bersalah, sehingga beban pembuktian berada pada penuntut umum serta memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika. sebaliknya, singapura yang menganut sistem hukum common law mengatur pemeriksaan melalui misuse of drugs act dengan menerapkan prinsip reversed burden of proof dan kebijakan pemidanaan yang lebih tegas, termasuk pidana mati bagi tindak pidana tertentu.kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perbedaan sistem hukum dan hukum acara pidana antara indonesia dan singapura menghasilkan karakter proses pemeriksaan perkara narkotika yang berbeda. indonesia lebih menekankan perlindungan hak asasi terdakwa dan asas praduga tak bersalah dalam proses pembuktian, sedangkan singapura lebih mengutamakan efektivitas penegakan hukum melalui pembalikan beban pembuktian dan kebijakan pemidanaan yang ketat. meskipun demikian, kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu memberantas peredaran gelap narkotika dan melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkotika.

T The trafficking and abuse of narcotics constitute a transnational issue that continues to develop and poses a serious threat to public security, order, and health in various countries. differences in the legal systems adopted by each country influence the regulation and implementation of the examination of narcotics-related criminal cases from the perspective of criminal procedural law, particularly regarding investigation mechanisms, evidentiary procedures, prosecution, court proceedings, and the protection of the rights of suspects and defendants within the criminal justice system.this research aims to describe and analyze the regulations governing the examination of narcotics crime cases in indonesia and singapore, as well as their implementation within the respective criminal justice systems of both countries. this study employs a normative legal research method using statutory, comparative, and conceptual approaches. the data were obtained through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively.the findings indicate that indonesia, which adopts a civil law system, regulates the examination of narcotics cases through the indonesian criminal procedure code (kuhap) and law number 35 of 2009 concerning narcotics, emphasizing the principle of the presumption of innocence. consequently, the burden of proof rests on the public prosecutor, while also providing room for a rehabilitative approach toward narcotics abusers and addicts. in contrast, singapore, which adopts a common law system, regulates such examinations through the misuse of drugs act, applying the principle of reversed burden of proof and stricter sentencing policies, including the death penalty for certain offences.the study concludes that differences in the legal systems and criminal procedural laws of indonesia and singapore result in distinct characteristics in the examination of narcotics cases. indonesia places greater emphasis on the protection of defendantsâ€™ human rights and the presumption of innocence during the evidentiary process, whereas singapore prioritizes the effectiveness of law enforcement through the reversal of the burden of proof and stringent sentencing policies. nevertheless, both countries share the same objective, namely combating illicit narcotics trafficking and protecting society from the harmful effects of narcotics abuse.