DETAIL KOLEKSI

“analisis yuridis keberatan debitur atas eksekusi yang dilakukan oleh kreditur (studi putusan nomor 22/pdt.g/2023/pn sdr)”


Oleh : Nazla Syifa Husna

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Dyah Setyorini

Kata Kunci : Mortgage Right, Execution, Debtor\\\'s Objection, Parate Execution

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200267_Halaman-Judul.pdf 11
2. 2026_SK_SHK_010002200267_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200267_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200267_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200267_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200267_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200267_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200267_Bab-1.pdf 16
9. 2026_SK_SHK_010002200267_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200267_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200267_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200267_Bab-5.pdf 3
13. 2026_SK_SHK_010002200267_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2026_SK_SHK_010002200267_Lampiran.pdf

U Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanahbeserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (uuht) memberikankewenangan kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi apabila debiturwanprestasi. permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalahbagaimana kesesuaian eksekusi hak tanggungan oleh kreditur denganuuht (studi putusan nomor 22/pdt. g/2023/pn sdr) dan bagaimanakesesuaian pertimbangan hakim dengan uuht (studi putusan nomor22/pdt. g/2023/pn sdr, putusan nomor 45/pdt/2024/pt mks, dan putusannomor 4280 k/pdt/2024). untuk menjawab permasalahan tersebutdigunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitiandeskriptif analitis dan data pokoknya berbasis pada data sekunder, sertapengambilan kesimpulannya menggunakan logika deduktif. hasil penelitianmenunjukkan bahwa eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh krediturdalam putusan nomor 22/pdt.g/2023/pn sdr dengan parate eksekusiberdasarkan pasal 6 uuht, di mana kreditur berhak menjual objek haktanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpamemerlukan persetujuan debitur maupun penetapan pengadilan. hal inididasarkan pada fakta bahwa debitur telah terbukti wanprestasi dan krediturtelah terlebih dahulu menerbitkan somasi kepada debitur sebelummengajukan permohonan lelang. selain itu akta pemberian haktanggungan (apht) yang telah ditandatangani oleh para pihak di hadapanpejabat pembuat akta tanah (ppat) mengikat debitur terhadap seluruhkonsekuensi hukum pembebanan hak tanggungan. pertimbangan hakimpada ketiga tingkat peradilan, sama-sama tidak menyebut uuht sebagaidasar hukum dalam pertimbangannya, karena eksekusi hak tanggunganmerujuk pada pasal 6 jo. pasal 11 ayat (2) uuht sebagaimana ternuatdalam apht sebagai landasan kontraktual yang membuktikan bahwadebitur telah mengetahui dan menyetujui konsekuensi eksekusi sejakpenandatanganan apht. maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi haktanggungan yang dilakukan kreditur telah sesuai dengan uuht, sedangkanpertimbangan hakim belum sepenuhnya sesuai karena tidak menggunakanuuht sebagai dasar hukum.

L Law number 4 of 1996 concerning mortgage rights over land and objects related to land (mortgage law) grants creditors the authority to execute mortgage rights when a debtor is in default. the issues examined in this study are whether the execution of mortgage rights by the creditor is consistent with the mortgage law (case study of decision no. 22/pdt.g/2023/pn sdr) and whether the judges’ legal reasoning is consistent with the mortgage law (case studies of decision no. 22/pdt.g/2023/pn sdr, decision no. 45/pdt/2024/pt mks, and decision no. 4280 k/pdt/2024). to address these issues, this study employs a normative juridical research method with a descriptive-analytical research approach, using secondary data as the primary source of data, and drawing conclusions through deductive reasoning. the results of the study indicate that the execution of mortgage rights carried out by the creditor in decision no. 22/pdt.g/2023/pn sdr through parate execution pursuant to article 6 of the mortgage law, under which the creditor is entitled to sell the object of the mortgage right on its own authority through a public auction without requiring the debtor’s consent or a court order, is consistent with the mortgage law. this is based on the fact that the debtor had been proven to be in default and that the creditor had previously issued a formal notice of default (somasi) to the debtor before submitting the auction application. in addition, the deed of granting mortgage rights (akta pemberian hak tanggungan—apht), which had been signed by the parties before the land deed official (pejabat pembuat akta tanah—ppat), legally binds the debtor to all legal consequences arising from the encumbrance of the mortgage right. the judges’ legal reasoning at all three levels of the judiciary likewise did not refer to the mortgage law as the legal basis in their considerations because the execution of the mortgage right referred to article 6 in conjunction with article 11 paragraph (2) of the mortgage law as stipulated in the apht as the contractual basis, demonstrating that the debtor had acknowledged and agreed to the consequences of the execution upon signing the apht. it can therefore be concluded that the execution of the mortgage right carried out by the creditor is consistent with the mortgage law, whereas the judges’ legal reasoning is not entirely consistent with the mortgage law because it does not use the mortgage law as its legal basis.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?