P Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui pelelangan umum pada prinsipnya hanya dapat dilakukan apabila debitur telah melakukan cidera janji (wanprestasi). namun, dalam praktik masih ditemukan pelaksanaan lelang hak tanggungan tanpa adanya wanprestasi debitur yang menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme eksekusi hak tanggungan serta kesesuaian pelaksanaan pelelangan tanpa adanya cidera janji debitur berdasarkan undang-undang hak tanggungan dan peraturan menteri keuangan nomor 122 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sifat deskriptif. data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pasal 6 undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum apabila debitur terbukti melakukan cidera janji. lelang hak tanggungan tanpa adanya cidera janji debitur sebagaimana dalam putusan nomor 4/pdt.g/2024/pn lmg bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga lelang tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi debitur.