DETAIL KOLEKSI

Kajian yuridis netralitas anggota tni/polri dalam pilkada pasca putusan mk no 136/puu-xxii/2024

Oleh : Diandra Salsabila Faradiba Z

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Tri Sulistyowati

Kata Kunci : Neutrality, Regional Autonomy, TNI/POLRI, Regional Head Elections (Pilkada).

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002100515_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2026_SK_SHK_010002100515_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002100515_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002100515_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002100515_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002100515_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002100515_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002100515_Bab-1.pdf 14
9. 2026_SK_SHK_010002100515_Bab-2.pdf 21
10. 2026_SK_SHK_010002100515_Bab-3.pdf 17
11. 2026_SK_SHK_010002100515_Bab-4.pdf 26
12. 2026_SK_SHK_010002100515_Bab-5.pdf 2
13. 2026_SK_SHK_010002100515_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2026_SK_SHK_010002100515_Lampiran.pdf 1

N Netralitas tni dan polri merupakan salah satu syarat penting dalam mewujudkan pilkada yang demokratis. sebelum putusan mahkamahkonstitusi nomor 136/puu-xxii/2024, masih terdapat berbagai bentuk keterlibatan anggota tni dan polri dalam pilkada, baik secaralangsung maupun tidak langsung. selain itu, ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran netralitas belum memberikankepastian hukum yang jelas bagi anggota tni dan polri.permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan anggota tni/polri dalampilkada sebelum putusan mk nomor 136/puu-xxii/2024 serta bagaimana implikasi hukum terhadap netralitas tni/polri pasca putusan mk nomor 136/puu-xxii/2024. dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif, maka diperoleh kesimpulan bahwa sebelum adanya putusan tersebut, pelanggaran netralitas lebih banyak diselesaikan melalui mekanisme internal institusi. setelah putusan mahkamah konstitusi nomor 136/puu-xxii/2024, anggota tni dan polri secara tegas dapatdikenakan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan netralitas dalam pilkada. putusan ini memberikan kepastian hukum, memperkuat penegakan hukum, serta mendukung pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.

T The neutrality of the indonesian national armed forces (tni) and the indonesian national police (polri) is one of the essential requirements for ensuring democratic regional head elections (pilkada). prior to the constitutional court decision number 136/puu-xxii/2024, various forms of involvement by tni and polri personnel in pilkada occurred, either directly or indirectly. in addition, the legal provisions governing criminal sanctions for violations of neutrality had not provided clear legal certainty for members of the tni and polri.this study aims to examine the forms of involvement of tni and polri personnel in pilkada prior to constitutional court decision number 136/puu-xxii/2024 and to analyze the legal implications of the decision for the neutrality of tni and polri in regional head elections. this research employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. the collected legal materials are analyzed qualitatively, and conclusions are drawn using a deductive method.the findings indicate that, prior to the constitutional court decision, violations of neutrality were predominantly resolved through internal institutional mechanisms. following constitutional court decision number 136/puu-xxii/2024, members of the tni and polri can explicitly be subjected to criminal sanctions if they violate the neutrality provisions in regional head elections. the decision provides greater legal certainty, strengthens law enforcement, and supports the implementation of regional head elections that are fair, honest, and democratic.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 65 Judul)

Penerapan sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia (studi pustaka) 1.7
FKG - Usakti
Peran pemerintah daerah dalam penerapan smart planning budgeting berdasarkan uu no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di dki jakarta t.a. 2023
FH - Usakti
Netralitas aparatur sipil negara pada masa pemilihan umum calon anggota legislatif berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (studi kasus saodah dan darmawati)
FH - Usakti
Pemenuhan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas mental dalam memperoleh pendidikan oleh pemerintah daerah (studi di Kota Kabanjahe, Sumatera Utara)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah kabupaten gunungkidul dalam menanggulangi wabah penyakit antraks pada tahun 2023 berdasarkan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor 3 tahun 2016 tentang keamanan pangan
FH - Usakti
Wewenang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 - 2023
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 menurut peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 9 tahun 2023
FH - Usakti
Kedudukan peraturan kepala otorita pengelola ibu kota nusantara sebagai produk hukum daerah berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Optimalisasi pengawasan oleh inspektorat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (studi kasus di kota bekasi)
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah kota jakarta selatan dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 di kecamatan pasar minggu
FH - Usakti
Pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar kebon kembang kota bogor berdasarkan peraturan daerah kota bogor nomor 1 tahun 2021
FH - Usakti
Peran pemerintah kota bandung dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai citarum
FH - Usakti
Pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan jasa penitipan anak berdasarkan peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kota layak anak di kota depok
FH - Usakti
Kewenangan gubernur provinsi jawa barat dalam pengendalian pembuangan limbah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021(studi penelitian pt eco paper indonesia) 5.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan jalan desa menurut undang-undang no.6 tahun 2014 (studi kasus di desa cidahu, serang banten tahun 2019-2020)
FH - Usakti
Upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir berdasarkan peraturan daerah kota nomor 10 tahun 2006 di kota pekanbaru tahun 2022-2023
FH - Usakti
Wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi limbah di pantai trikora pulau bintan berdasarkan peraturan daerah kabupaten bintan nomor 2 tahun 2010
FH - Usakti
Peran pemerintah kota dalam mengatasi kepadatan penduduk di Wilayah Jakarta Barat berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2024 tahun 2020-2024
FH - Usakti
Pengembangan kawasan strategis pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten pandeglang
FH - Usakti
Penerapan dana otonomi khusus terhadap pengurangan angka kemiskinan di kabupaten bireuen, provinsi aceh pada tahun 2020-2021 berdasarkan qanun aceh nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus
FH - Usakti
Pengawasan pemerintah kabupaten dalam kegiatan pertambangan pt dairi prima mineral di kabupaten dairi, sumatera utara (studi putusan no. 277 k/tun/lh/2024)
FH - Usakti
Pengaruh green finance, green energy, dan esg performance terhadap carbon neutrality: studi empiris pada perusahaan sektor energi di indonesia.
FEB - Usakti
Kajian yuridis pelanggaran netralitas asn dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten rembang tahun 2024 berdasarkan undang-undang nomor 5tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana satu miliar satu desa di desa cidokom kabupaten bogor berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan rakyat (emas) di kabupaten merangin
FH - Usakti
Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten lumajang berdasarkan peraturan bupati nomor 66 tahun 2017 di tahun 2022–2024
FH - Usakti
Analisis kewenangan pemerintah kabupaten bogor dalam pengelolaan objek wisata situ rawa gede
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah kota tangerang selatan dalam pembinaan dan pengawasan karang taruna berdasarkan peraturan walikota tangerang nomor 75 tahun 2023
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah provinsi banten dalam pengawasan terhadap berdirinya pagar laut di kawasan pesisir kabupaten tangerang berdasarkan undang-undangnomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
FH - Usakti
Kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kota bekasi berdasarkan peraturan daerah kota bekasi nomor 2 tahun 2023 tentang ketertiban umum
FH - Usakti
Kewenangan gubernur dalam optimalisasi pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak menurut peraturan daerah dki jakarta nomor 4 tahun 2009 di jakarta selatan (2023-2024)
FH - Usakti
Kewenangan walikota dalam melakukan relokasi dan merger 26 sekolah dasar di kota depok
FH - Usakti
Peran pemerintah kota bogor dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau (rth) publik berdasarkan peraturan daerah kota bogor nomor 8 tahun 2020
FH - Usakti
Pengawasan penjualan rokok elektrik dan rokok tembakau di wilayah sekolah kota jakarta barat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024
FH - Usakti
Wewenang kepala daerah dalam proyek pembangunan jalan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua tahun 2019-2022
FH - Usakti
Analisis keputusan gubernur dki jakarta nomor 579 tahun 2024 tentang unit pemberantasan pungutan liar provinsi daerah khusus ibukota jakarta di kawasan blok m
FH - Usakti
Kewenangan menteri agama dalam menetapkan badan amil zakatnasional menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentangpengelolaan zakat (studi kasus di kota cilegon provinsi banten tahun2025)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus jakarta terhadap pengelolan program makan bergizi gratis ( mbg ) berdasarkan peraturan presiden nomor 115 tahun 2025
FH - Usakti
Wewenang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pengelolaan sungai di kota banjarmasin
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasir laut berdasarkan peraturan perundang-undangan di daerah khusus jakarta
FH - Usakti
Kajian hukum tentang persyaratan masa jabatan kepala daerah kabupaten kutai kartanegara(studi putusan mahkamah konstitusino.2/puu-xxi/2023)
FH - Usakti
Analisis prinsip competitive neutrality dalam hukum persaingan usaha: studi putusan kppu no. 08/kppu-i/2020 dan no. 03/kppu-i/2024
FH - Usakti
Kewenangan pemda kabupaten pohuwato provinsi gorontalo terhadap aktivitas pertambangan emas
FH - Usakti
Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal daerah
FEB - Usakti
Pengaturan pelayanan umum pada saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat) 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelajaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat 5.0
FH - Usakti
Sanksi bagi aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran netralitas dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Penelitian Putusan PN No. 200/Pid.Sus/2018/PN Pin) 0.0
FH - Usakti
Pengelolaan dan pelaporan dana desa untuk kepentingan penanganan covid-19 di Desa Pamagersari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor pada tahun 2020 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum wilayah DKI Jakarta (Studi Tentang alih fungsi jalan dan trotoar menjadi tempat berdagang ditinjau dengan Undang-undng No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan) 2.5
FH - Usakti
Peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) (studi kasus pengelolaan aset Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Surabaya dan Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES) Surabaya
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat untuk warga DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis kebijakan padat karya tunai (Cash for Work) dalam penggunaan dana desa tahun 2019 (studi penelitian: Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberhentian Walikota oleh Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
FH - Usakti
Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Mekanisme pengawasan pengelolaan APBD oleh pemerintah pusat menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018 (studi kasus penyalahgunaan pengelolaan APBD di Kota Malang) 3.0
FH - Usakti
Prosedur penyusunan Perda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam mengatur PKL di Kawasan Tanah Abang Ditinjau dari Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
FH - Usakti
Analisis yuridis pengangkatan anggota TNI aktif sebagai penjabat Kepala Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat (Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022)
FH - Usakti
Pemberhentian walikota yang melakukan kasus korupsi dan wewenang pejabat penggantian pelaksana tugas menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di Kota Bekasi
FH - Usakti
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pembentuk Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Provinsi DKI Jakarta)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin lingkungan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XIII/2020 tentang undang-undang cipta kerja
FH - Usakti
Kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan keputusan tentang upah minimum Provinsi Tahun 2022
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?