DETAIL KOLEKSI

Peran pemerintah daerah provinsi banten dalam pengawasan terhadap berdirinya pagar laut di kawasan pesisir kabupaten tangerang berdasarkan undang-undangnomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Oleh : Raditya Abigail Ramadhan

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Muhammad Imam Nasef

Kata Kunci : Local Government, Regulatory Oversight, Sea Fence, Coastal Zone, Regional Autonomy

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002100333_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002100333_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002100333_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002100333_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002100333_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002100333_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002100333_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002100333_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002100333_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002100333_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002100333_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002100333_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002100333_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002100333_Lampiran.pdf

P Pembangunan wilayah pesisir memiliki dampak langsung terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. di kabupaten tangerang, provinsi banten, muncul permasalahan berupa berdirinya pagar laut yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sejak berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengelolaan dan pengawasan wilayah laut hingga 12 mil berada pada pemerintah provinsi. penelitian ini bertujuan menganalisis kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut. metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif deskriptif, dengan data sekunder dari studi kepustakaan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal, serta data primer dari wawancara dengan pihak pemerintah daerah provinsi. analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan pengawasan terhadap pendirian pagar laut belum optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya instrumen teknis. disarankan penguatan regulasi teknis, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi peran pemerintah provinsi agar pemanfaatan ruang laut sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan kepastian hukum.

C Coastal area development has a direct impact on the environment and the livelihoods of local communities. in tangerang regency, banten province, a legal issue has emerged regarding the construction of sea fences that are allegedly inconsistent with existing laws and regulations. since the enactment of law number 23 of 2014 on regional government, the management and supervision of marine areas up to 12 nautical miles fall under the authority of the provincial government. this study aims to analyze the obstacles faced by local governments in conducting supervision and to formulate solutions to enhance the effectiveness of such oversight. the research employs a descriptive normative legal method, utilizing secondary data obtained from literature studies of laws and regulations, legal literature, and academic journals, as well as primary data from interviews with provincial government officials. data analysis is conducted qualitatively using a deductive reasoning approach. the results indicate that supervision over the construction of sea fences has not been optimal due to overlapping authorities, weak inter-agency coordination, limited human resources, and the lack of technical instruments. therefore, it is recommended to strengthen technical regulations, improve cross-sectoral coordination, and optimize the role of the provincial government to ensure that the utilization of marine space is in accordance with the principles of regional autonomy and legal certainty.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 61 Judul)

Penerapan sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia (studi pustaka) 1.7
FKG - Usakti
Peran pemerintah daerah dalam penerapan smart planning budgeting berdasarkan uu no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di dki jakarta t.a. 2023
FH - Usakti
Pemenuhan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas mental dalam memperoleh pendidikan oleh pemerintah daerah (studi di Kota Kabanjahe, Sumatera Utara)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah kabupaten gunungkidul dalam menanggulangi wabah penyakit antraks pada tahun 2023 berdasarkan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor 3 tahun 2016 tentang keamanan pangan
FH - Usakti
Wewenang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 - 2023
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 menurut peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 9 tahun 2023
FH - Usakti
Kedudukan peraturan kepala otorita pengelola ibu kota nusantara sebagai produk hukum daerah berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Optimalisasi pengawasan oleh inspektorat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (studi kasus di kota bekasi)
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah kota jakarta selatan dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 di kecamatan pasar minggu
FH - Usakti
Pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar kebon kembang kota bogor berdasarkan peraturan daerah kota bogor nomor 1 tahun 2021
FH - Usakti
Peran pemerintah kota bandung dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai citarum
FH - Usakti
Kewenangan badan perencanaan daerah kabupaten pemalang dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) tahun 2021-2023 berdasarkan peraturan daerah kabupaten pemalang nomor 6 tahun 2021
FH - Usakti
Pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan jasa penitipan anak berdasarkan peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kota layak anak di kota depok
FH - Usakti
Kewenangan gubernur provinsi jawa barat dalam pengendalian pembuangan limbah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021(studi penelitian pt eco paper indonesia) 5.0
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi pencemaran udara tahun 2023 di jakarta timur berdasarkan peraturan daerah dki jakarta nomor 2 tahun 2005 0.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan jalan desa menurut undang-undang no.6 tahun 2014 (studi kasus di desa cidahu, serang banten tahun 2019-2020)
FH - Usakti
Upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir berdasarkan peraturan daerah kota nomor 10 tahun 2006 di kota pekanbaru tahun 2022-2023
FH - Usakti
Wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi limbah di pantai trikora pulau bintan berdasarkan peraturan daerah kabupaten bintan nomor 2 tahun 2010
FH - Usakti
Pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah kota dalam menurunkan angka stunting berdasarkan peraturan wali kota tegal nomor 12 tahun 2021 periode tahun 2021-2023
FH - Usakti
Peran pemerintah kota dalam mengatasi kepadatan penduduk di Wilayah Jakarta Barat berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2024 tahun 2020-2024
FH - Usakti
Pengembangan kawasan strategis pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten pandeglang
FH - Usakti
Penerapan dana otonomi khusus terhadap pengurangan angka kemiskinan di kabupaten bireuen, provinsi aceh pada tahun 2020-2021 berdasarkan qanun aceh nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus
FH - Usakti
Pengawasan pemerintah kabupaten dalam kegiatan pertambangan pt dairi prima mineral di kabupaten dairi, sumatera utara (studi putusan no. 277 k/tun/lh/2024)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pengelolaan wilayah pesisir pantai Sendang Sikucing berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-puau kecil 4.5
FH - Usakti
Kewenangan wali kota tangerang dalam melaksanakan pembangunan sistem drainase tahun anggaran 2023-2024 berdasarkan perda nomor 9 tahun 2023 tentang sistem drainase di kota tangerang
FH - Usakti
Akuntabilitas keuangan daerah oleh pemerintah dki jakarta dalam pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana satu miliar satu desa di desa cidokom kabupaten bogor berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan rakyat (emas) di kabupaten merangin
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah karawang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir menurut peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran tahun 2019-2024
FH - Usakti
Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten lumajang berdasarkan peraturan bupati nomor 66 tahun 2017 di tahun 2022–2024
FH - Usakti
Analisis kewenangan pemerintah kabupaten bogor dalam pengelolaan objek wisata situ rawa gede
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah kota tangerang selatan dalam pembinaan dan pengawasan karang taruna berdasarkan peraturan walikota tangerang nomor 75 tahun 2023
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta berdasarkan sistem pemerintahan di Indonesia 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada PT Kame Komunikasi Indonesia sesudah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XII/2014 5.0
FH - Usakti
Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah pada pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pata Kota Bandar Lampung tahun 2008-2012 3.0
FEB - Usakti
Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal daerah
FEB - Usakti
Pengaturan pelayanan umum pada saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat) 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelajaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat 5.0
FH - Usakti
Pengelolaan dan pelaporan dana desa untuk kepentingan penanganan covid-19 di Desa Pamagersari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor pada tahun 2020 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum wilayah DKI Jakarta (Studi Tentang alih fungsi jalan dan trotoar menjadi tempat berdagang ditinjau dengan Undang-undng No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan) 2.5
FH - Usakti
Peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) (studi kasus pengelolaan aset Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Surabaya dan Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES) Surabaya
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat untuk warga DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis kebijakan padat karya tunai (Cash for Work) dalam penggunaan dana desa tahun 2019 (studi penelitian: Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberhentian Walikota oleh Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
FH - Usakti
Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Mekanisme pengawasan pengelolaan APBD oleh pemerintah pusat menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018 (studi kasus penyalahgunaan pengelolaan APBD di Kota Malang) 1.0
FH - Usakti
Prosedur penyusunan Perda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (TAHURA) di Provinsi Riau
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta Utara pasca berlakunya Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 27.1/Menko/Maritim/lV/2016
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam mengatur PKL di Kawasan Tanah Abang Ditinjau dari Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
FH - Usakti
Analisis penerapan standar harga satuan pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (studi kasus pada pemerintah provinsi DKI Jakarta) 1.0
FEB - Usakti
Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Lebong
FEB - Usakti
Analisis yuridis pengangkatan anggota TNI aktif sebagai penjabat Kepala Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat (Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022)
FH - Usakti
Pemberhentian walikota yang melakukan kasus korupsi dan wewenang pejabat penggantian pelaksana tugas menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di Kota Bekasi
FH - Usakti
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pembentuk Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Provinsi DKI Jakarta)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin lingkungan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XIII/2020 tentang undang-undang cipta kerja
FH - Usakti
Kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan keputusan tentang upah minimum Provinsi Tahun 2022
FH - Usakti
Pengaruh maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (spip), tingkat kapabilitas pengawasan intern pemerintah (apip), dan akuntabilitas kinerja terhadap opini audit
FEB - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?