P Provinsi jambi memiliki 11 kabupaten/kota yang masing-masing daerah tersebut memiliki sumber kekayaan alam pertambangan yang beragam baik mineral maupun batubara, namun dalam kenyataan masih sering terjadi pertambangan ilegal yang disebabkan tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah. berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini mengenai peraturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan rakyat dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder dan kesimpulan dilakukan secara deduktif. bahwa peraturan daerah provinsi jambi nomor 11 tahun 2019 jo. peraturan daerah kabupaten merangin nomor 9 tahun 2016 dalam kedua peraturan tersebut belum mencantumkan kewenangan relatif terkait pengawasan dan penegakan hukum sehingga disimpulakn peraturan tersebut tidak memenuhi pasal 8 ayat (3) undang-undang otonomi daerah. pemerintah daerah kabupaten merangin harus melakukan koordinasi dan kerjasama sebagai pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum secara preventif dan represif.