DETAIL KOLEKSI

Wewenang satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan pariwisata berdasarkan peraturan daerah kota bukittinggi nomor 2 tahun 2024

Oleh : Mochammad Defin Febrian Paulo

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Reni Dwi Purnomowati

Kata Kunci : Authority, Civil Service Police Unit (Satpol PP), Enforcement, Street Vendors.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002100254_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2026_SK_SHK_010002100254_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002100254_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002100254_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002100254_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002100254_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002100254_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002100254_Bab-1.pdf 25
9. 2026_SK_SHK_010002100254_Bab-2.pdf 13
10. 2026_SK_SHK_010002100254_Bab-3.pdf 31
11. 2026_SK_SHK_010002100254_Bab-4.pdf 21
12. 2026_SK_SHK_010002100254_Bab-5.pdf 3
13. 2026_SK_SHK_010002100254_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2026_SK_SHK_010002100254_Lampiran.pdf 8

B Berdasarkan data asosiasi pedagang kaki lima indonesia, jumlah pedagang kaki lima (pkl) di indonesia diperkirakan mencapai 22 hingga 22,9 juta orang, dengan salah satu kantong pkl terbanyak berada di kawasan pariwisata kota bukittinggi. pemerintah kota bukittinggi telah menerbitkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2024 tentang ketenteraman dan ketertiban umum sebagai dasar hukum penertiban pkl di kawasan wisata, namun pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan. permasalahan penelitian ini pertama, bagaimana wewenang satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan pariwisata berdasarkan peraturan daerah kota bukittinggi nomor 2 tahun 2024? kedua, apa saja kendala/hambatan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di kawasan pariwisata kota bukittinggi? metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif melalui metode deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota bukittinggi, melalui satuan polisi pamong praja, telah menjalankan kewenangan pengawasan, pembinaan, sosialisasi, dan penertiban terhadap pkl, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif peraturan daerah dengan kondisi di lapangan. faktor-faktor penghambat penertiban meliputi minimnya sosialisasi yang berkelanjutan, keterbatasan sarana dan prasarana seperti lokasi relokasi, rendahnya kesadaran sebagian pkl untuk mematuhi aturan, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak peraturan daerah, dan pkl.

B Based on data from the indonesian street vendors association, the number of street vendors (pedagang kaki lima/pkl) in indonesia is estimated to reach 22 to 22.9 million people, with one of the largest concentrations of street vendors located in the tourism areas of bukittinggi city. the bukittinggi city government has enacted regional regulation number 2 of 2024 concerning public peace and public order as a legal basis for regulating and controlling street vendors in tourism areas. however, its implementation in the field still presents various challenges. the research problems are, first, how is the authority of the civil service police unit (satuan polisi pamong praja/satpol pp) exercised in controlling street vendors in tourism areas based on bukittinggi city regional regulation number 2 of 2024? second, what are the obstacles or challenges encountered in the implementation of street vendor control in the tourism areas of bukittinggi city? the research method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach, utilizing secondary data obtained through library research and analyzed qualitatively using a deductive method. the results of the research indicate that the bukittinggi city regional government, through the civil service police unit, has exercised its authority to supervise, provide guidance, conduct public outreach, and control street vendors. however, the implementation has not yet been optimal due to a gap between the normative objectives of the regional regulation and the conditions in the field. the factors hindering the control of street vendors include the lack of continuous public outreach, limited facilities and infrastructure, particularly the availability of relocation sites, low awareness among some street vendors of the obligation to comply with regulations, and weak coordination among the regional government, regional regulation enforcement officers, and street vendors.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 85 Judul)

Penerapan sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia (studi pustaka) 1.7
FKG - Usakti
Arahan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Royal, Kota Serang 3.3
FALTL - Usakti
Tinjauan yuridis tentang otoritas jasa keuangan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dalam sistem ketatanegaraan indonesia 5.0
FH - Usakti
Batasan dan pengaturan pengecualian waralaba dalam hukum persaingan usaha (studi perbandingan indonesia dan australia) 5.0
FH - Usakti
Pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar kebon kembang kota bogor berdasarkan peraturan daerah kota bogor nomor 1 tahun 2021
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan direktorat jendral pajak dalam pencegahan penghindaran pajak berganda pada transaksi lintas batas negara tahun 2024-2025 5.0
FH - Usakti
Kewenangan komisi banding paten dalam penghapusan paten terdaftar alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol untuk aktif volatil (studi putusan nomor 912/k/pdt.sus-hki/2022)
FH - Usakti
Kewenangan badan perencanaan daerah kabupaten pemalang dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) tahun 2021-2023 berdasarkan peraturan daerah kabupaten pemalang nomor 6 tahun 2021
FH - Usakti
Penegakan hukum keimigrasian terhadap pelaku penyelundupan orang sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 120 ayat (1)
FH - Usakti
Penerapan sanksi terhadap kepala sekolah yang melakukan tindak indisipliner menurut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (studi putusan nomor 125/g/2023/ptun.bdg)
FH - Usakti
Kewenangan kepala daerah dalam penataan kabel fiber optik di jalan berdasarkan peraturan gubernur dki jakarta nomor 106 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di jakarta barat t.a. 2023
FH - Usakti
Perbandingan eksekusi putusan arbitrase di indonesia dan singapura 5.0
FH - Usakti
Peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 5 tahun 2022 tentang kawasan tanpa rokok
FH - Usakti
Kewenangan gubernur provinsi jawa barat dalam pengendalian pembuangan limbah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021(studi penelitian pt eco paper indonesia) 5.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan jalan desa menurut undang-undang no.6 tahun 2014 (studi kasus di desa cidahu, serang banten tahun 2019-2020)
FH - Usakti
Wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi limbah di pantai trikora pulau bintan berdasarkan peraturan daerah kabupaten bintan nomor 2 tahun 2010
FH - Usakti
Penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha di Gili Trawangan (studi putusan no.382.pid.b.l.h/2024/mtr)
FH - Usakti
Analisa efektifitas komite audit pada pengelolaan perusahaan property dan real estate tahun 2007 yang tercatat di Bursa Efek Jakarta
FEB - Usakti
Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana 0.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kedudukan dan fungsi serta kewenangan satuan tugas pemberantasan mafia hukum dalam sistem presidensiil di Indonesia
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewenangan komandan pesawat udara dalam kasus pembajakan pesawat Sun Air 737-200 tahun 2008 berdasarkan hukum udara
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar kawin menurut kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara antara Joseph Louis Spartz dengan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
FH - Usakti
Kajian yuridis kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara berdasarkan UUD 1945 sesudah perubahan 4.0
FH - Usakti
Penerapan sistem dan prosedur pemberian kredit pada PT. BRI (persero) cabang Cikarang 1.7
FEB - Usakti
Implementasi kewenangan kepala daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar menurut peraturan daerah kota cimahi nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan t.a. 2023
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pemanfaatan jalan di pasar tanah abang oleh pedagang kaki lima berdasakan Perda DKI No. 8 Tahun 2007 Jo Perda DKI No. 3 Tahun 2009
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tugas dan wewenang TNI-AL dalam mendukung Pertahanan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 4.0
FH - Usakti
Penegakan hukum terhadap praktik iuu fishing oleh kapal run zeng 03 dan run zeng 05 di perairan zee indonesia pada 2024 berdasarkan unclos 1982
FH - Usakti
Analisis yuridis penerbitan surat izin poligami kepada aparatur sipil negara yang menikah dengan wanita berstatus aparatur sipil negara
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dki jakarta dalam mengatur pengguna kendaraan bermotor termodifikasi menurut undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas 5.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana satu miliar satu desa di desa cidokom kabupaten bogor berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah karawang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir menurut peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran tahun 2019-2024
FH - Usakti
Peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di wilayah pasar inpres manonda kota palu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja
FH - Usakti
Penyalahgunaan wewenang oleh kepala kantor kesahatan pelabuhan kelas i medan ditinjau berdasarkan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil
FH - Usakti
Kewenangan antara kepolisian republik indonesia dengan dinas perhubungan kota bekasi terhadap penindakan langsung parkir di dalam ruang milik jalan sesuai aturan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
FH - Usakti
Penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif warga negara nigeria berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (studi putusan nomor 468/pid.sus/2021/pn bekasi)
FH - Usakti
Analisis yuridis tindakan kurator menyelenggarakan keputusan sirkuler pt pakuan tbk
FH - Usakti
Analisis kewenangan pemerintah kabupaten bogor dalam pengelolaan objek wisata situ rawa gede
FH - Usakti
Kewenangan menteri keuangan dalam penahanan devisa hasil ekspor batu bara melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025
FH - Usakti
Kewenangan presiden dalam pengesahan rancangan undang-undang (studi perbandingan antara indonesia dengan amerika serikat)
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan gubernur provinsimaluku dalam pemberhentian aparatur sipilnegara (studi kasus pemberhentianstaf ahli gubernur maluku)
FH - Usakti
Peranan otoritas jasa keuangan dalam pencegahan dan penanganan investasi ilegal
FH - Usakti
Studi perbandingan penerapan justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di indonesia dan belanda
FH - Usakti
Persepsi pengunjung terhadap aktivitas pedagang kaki lima sebagai unsur pembentuk people-friendly public space di taman fatahillah, kota tua jakarta.
FTSP - Usakti
Penangkapan kapal nelayan vietnam di zona ekonomi eksklusif indonesia berdasarkan unclos 1982
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap kewenangan gubernur jawa barat yang melibatkan anak sekolah dalam program barak militer menurut undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
FH - Usakti
Kewenangan menghentikan penyidikan oleh lembaga praperadilan (analisis putusan praperadilan nomor 9/pid.pra/2024/pn.bgl)
FH - Usakti
Kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kota bekasi berdasarkan peraturan daerah kota bekasi nomor 2 tahun 2023 tentang ketertiban umum
FH - Usakti
Pengendalian pemanfaatan ruang pembangunan kawasan idustri terpadu pollux technopolis karawang
FH - Usakti
Perbandingan kewenangan lembaga ombudsman di indonesia dan folketingets ombudsman di denmark
FH - Usakti
Perbandingan kewenangan otoritas pasar modal dalam menangani insider trading di indonesia dan hong kong
FH - Usakti
Perbandingan otoritas jasa keuangan indonesia dan monetary authority of singapore : analisis studi dari perspektif kelembagaan dan kewenangan 5.0
FH - Usakti
Kejahatan terhadap penguasa umum dalam bentuk penghinaan yang dilakukan secara elektronik (studi putusan no. 47/pid.sus/2021/pt pdg)
FH - Usakti
Wewenang kepala daerah dalam proyek pembangunan jalan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua tahun 2019-2022
FH - Usakti
Penegakan hukum terhadap waerga negara asing pelaku pemalsuan dokumen keimigrasian berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011
FH - Usakti
Kewenangan menteri agama dalam menetapkan badan amil zakatnasional menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentangpengelolaan zakat (studi kasus di kota cilegon provinsi banten tahun2025)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus jakarta terhadap pengelolan program makan bergizi gratis ( mbg ) berdasarkan peraturan presiden nomor 115 tahun 2025
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pelaksanaan kewenangan forest watch dan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan dalam memberikan informasi publik (studi kasus putusan komisi informasi pusat No. 1369/XII/KIP-PS-MAS/2014)
FH - Usakti
Kajian yuridis kewenangan kementerian kelautan dan perikanan mengenai larangan penangkapan lobster (panulirus SPP), kepiting (Scylla SPP) dan rajungan (Portunus SPP) menurut permen kelautan dan perikanan nomor: 1/permen-kp/2015 5.0
FH - Usakti
Hubungan hukum antara dokter gigi dengan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut (Studi Pustaka) 1.0
FKG - Usakti
Identifikasi penyediaan ruang usaha pedagang kaki lima yang diatur dalam perda no. 2 tahun 2002 tentang perpasaran swasta di Wilayah DKI Jakarta (studi kasus 6 pusat perbelanjaan >500m di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan)
FALTL - Usakti
Arahan pengelolaan pedagang kaki lima dalam ruang kota (studi kasus: Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang)
FALTL - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan DKPP dan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum 5.0
FH - Usakti
Hubungan fluktuasi emosi dengan kuantitas & kualitas tidur pada satpam di Universitas Trisakti 2.7
FK - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Sukabumi (studi kasus putusan nomor: 24/pid.sus-tpk/2019/pn.bdg.) 1.7
FH - Usakti
Analisis yuridis kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial dalam memeriksa dan memutus perkara mengenai pemutusan hubungan kerja (studi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/PDT.SUS- PHI/2018/PN.JAP) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan daerah dalam menentukan anggaran untuk pemilihan umum kepala daerah (studi tentang penerapan peraturan daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kebijakan impor garam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor dan komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri 3.0
FH - Usakti
Tugas dan wewenang lembaga RT dalam peraturan Menteri Dalam Negeri no. 18 tahun 2018. studi kasus bantuan sosial covid-19 DKI Jakarta di RT/RW 007/012 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi Kasus Riezky Aprilia dan Harun Masiku)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Wewenang otoritas jasa keuangan terhadap kejahatan phishing dalam dunia perbankan (studi terhadap bank Mandiri kantor cabang a. Yani di Bengkulu)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perluasan kewenangan praperadilan dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka (studi putusan praperadilan nomor 24/pid/pra/2018/pn.jkt.sel)
FH - Usakti
Penegakan hukum lingkungan internasional terhadap kerusakan terumbu karang di Raja Ampat berdasarkan konvensi keanekaragaman hayati (studi kasus kapal pesiar caledonian sky) 1.0
FH - Usakti
Kewenangan KPPU dalam menangani perkara kartel: Studi Komparatif dengan Undang-Undang antimonopoli di Jepang
FH - Usakti
Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat keimigrasian dalam pembuatan paspor dan penerbitan visa (studi tentang kasus di Perwakilan Direktorat Keimigrasian di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (TAHURA) di Provinsi Riau
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta Utara pasca berlakunya Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 27.1/Menko/Maritim/lV/2016
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam mengatur PKL di Kawasan Tanah Abang Ditinjau dari Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewenangan relatif lembaga praperadilan dalam memeriksa permohonan ketidakabsahan penghentian penyidikan (studi Putusan Praperadilan nomor 62/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL)
FH - Usakti
Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menyelesaikan perkara pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta 5.0
FH - Usakti
Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjalanan menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian (Studi kasus putusan pengadilan Karawang nomor 158/Pid.Sus/2021/PN/Kwg)
FH - Usakti
Analisis tentang eksepsi kewenangan absolut yang ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada penyelesaian sengketa perdata (studi kasus putusan nomor420/pdt.g/2020/PN JKT.SEL.) 0.0
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?