DETAIL KOLEKSI

Implementasi kewenangan kepala daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar menurut peraturan daerah kota cimahi nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan t.a. 2023

Oleh : Ficky Sarwafatta Afganisya

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Reni Dwi Purnomowati

Kata Kunci : Authority, Regional Head, Basic Education, Regional Regulation, Cimahi City

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100158_Halaman-Judul.pdf 11
2. 2025_SK_SHK_010002100158_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100158_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100158_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100158_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100158_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100158_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100158_Bab-1.pdf 22
9. 2025_SK_SHK_010002100158_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002100158_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100158_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100158_Bab-5.pdf 3
13. 2025_SK_SHK_010002100158_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2025_SK_SHK_010002100158_Lampiran.pdf

P Penelitian ini membahas mengenai implementasi kewenangan kepala daerah kota cimahi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar berdasarkan peraturan daerah kota cimahi nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan. permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana pelaksanaan kewenangan kepala daerah dalam pendidikan dasar serta apa saja kendala dalam implementasinya pada tahun ajaran 2023. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan telah mencakup penyediaan sarana prasarana dan jaminan mutu pendidikan. namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas sekolah dasar, dan belum optimalnya pelaksanaan standar nasional pendidikan. studi kasus sdn cibabat 4 menunjukkan banyak nya kekurangan, kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan kewenangan belum sepenuhnya optimal, sehingga dibutuhkan peningkatan pengawasan dan komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (1) uud 1945

T This study discusses the implementation of the authority of the regional head of cimahi city in the administration of basic education based on cimahi city regional regulation number 8 of 2021 concerning the administration of education. the issues raised include how the regional head exercises authority in basic education and what obstacles were encountered in its implementation during the 2023 academic year. this research employs a normative juridical method using a statutory and case study approach. the findings show that the exercise of authority has included the provision of infrastructure and the assurance of education quality. however, several obstacles remain, such as limited budget allocation, inadequate primary school facilities, and suboptimal implementation of national education standards. a case study at sdn cibabat 4 revealed numerous deficiencies. the conclusion of this study is that the implementation of authority has not been fully optimal, thus requiring enhanced supervision and stronger commitment from the local government in fulfilling the right to basic education as mandated in article 18 paragraph (1) of the 1945 constitution.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 52 Judul)

Penerapan sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia (studi pustaka) 1.7
FKG - Usakti
Tinjauan yuridis tentang otoritas jasa keuangan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dalam sistem ketatanegaraan indonesia
FH - Usakti
Batasan dan pengaturan pengecualian waralaba dalam hukum persaingan usaha (studi perbandingan indonesia dan australia) 5.0
FH - Usakti
Penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak hotel pasca bencana tsunami selat sunda tahun 2018 berdasarkan perda kabupaten pandeglang no. 1 tahun 2011 tentang pajak daerah
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan direktorat jendral pajak dalam pencegahan penghindaran pajak berganda pada transaksi lintas batas negara tahun 2024-2025
FH - Usakti
Kewenangan komisi banding paten dalam penghapusan paten terdaftar alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol untuk aktif volatil (studi putusan nomor 912/k/pdt.sus-hki/2022)
FH - Usakti
Kewenangan badan perencanaan daerah kabupaten pemalang dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) tahun 2021-2023 berdasarkan peraturan daerah kabupaten pemalang nomor 6 tahun 2021
FH - Usakti
Penerapan sanksi terhadap kepala sekolah yang melakukan tindak indisipliner menurut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (studi putusan nomor 125/g/2023/ptun.bdg)
FH - Usakti
Kewenangan kepala daerah dalam penataan kabel fiber optik di jalan berdasarkan peraturan gubernur dki jakarta nomor 106 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di jakarta barat t.a. 2023
FH - Usakti
Sinkronisasi pengaturan pengelolaan sampah di kota palembang
FH - Usakti
Kewenangan gubernur provinsi jawa barat dalam pengendalian pembuangan limbah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021(studi penelitian pt eco paper indonesia) 5.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan jalan desa menurut undang-undang no.6 tahun 2014 (studi kasus di desa cidahu, serang banten tahun 2019-2020)
FH - Usakti
Wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi limbah di pantai trikora pulau bintan berdasarkan peraturan daerah kabupaten bintan nomor 2 tahun 2010
FH - Usakti
Analisa efektifitas komite audit pada pengelolaan perusahaan property dan real estate tahun 2007 yang tercatat di Bursa Efek Jakarta
FEB - Usakti
Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana 0.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kedudukan dan fungsi serta kewenangan satuan tugas pemberantasan mafia hukum dalam sistem presidensiil di Indonesia
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewenangan komandan pesawat udara dalam kasus pembajakan pesawat Sun Air 737-200 tahun 2008 berdasarkan hukum udara
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar kawin menurut kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara antara Joseph Louis Spartz dengan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
FH - Usakti
Kajian yuridis kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara berdasarkan UUD 1945 sesudah perubahan 4.0
FH - Usakti
Penerapan sistem dan prosedur pemberian kredit pada PT. BRI (persero) cabang Cikarang 1.7
FEB - Usakti
Tinjauan yuridis tugas dan wewenang TNI-AL dalam mendukung Pertahanan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 4.0
FH - Usakti
Analisis yuridis penerbitan surat izin poligami kepada aparatur sipil negara yang menikah dengan wanita berstatus aparatur sipil negara
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dki jakarta dalam mengatur pengguna kendaraan bermotor termodifikasi menurut undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pelaksanaan kewenangan forest watch dan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan dalam memberikan informasi publik (studi kasus putusan komisi informasi pusat No. 1369/XII/KIP-PS-MAS/2014)
FH - Usakti
Kajian yuridis kewenangan kementerian kelautan dan perikanan mengenai larangan penangkapan lobster (panulirus SPP), kepiting (Scylla SPP) dan rajungan (Portunus SPP) menurut permen kelautan dan perikanan nomor: 1/permen-kp/2015 5.0
FH - Usakti
Hubungan hukum antara dokter gigi dengan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut (Studi Pustaka) 1.0
FKG - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan DKPP dan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum 5.0
FH - Usakti
Hubungan fluktuasi emosi dengan kuantitas & kualitas tidur pada satpam di Universitas Trisakti 2.7
FK - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Sukabumi (studi kasus putusan nomor: 24/pid.sus-tpk/2019/pn.bdg.) 0.0
FH - Usakti
Sanksi bagi aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran netralitas dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Penelitian Putusan PN No. 200/Pid.Sus/2018/PN Pin) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial dalam memeriksa dan memutus perkara mengenai pemutusan hubungan kerja (studi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/PDT.SUS- PHI/2018/PN.JAP) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan daerah dalam menentukan anggaran untuk pemilihan umum kepala daerah (studi tentang penerapan peraturan daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis peraturan daerah kota Bogor nomor 10 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok ditinjau dari ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kebijakan impor garam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor dan komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kedudukan peraturan daerah istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta
FH - Usakti
Tugas dan wewenang lembaga RT dalam peraturan Menteri Dalam Negeri no. 18 tahun 2018. studi kasus bantuan sosial covid-19 DKI Jakarta di RT/RW 007/012 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi Kasus Riezky Aprilia dan Harun Masiku)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum wilayah DKI Jakarta (Studi Tentang alih fungsi jalan dan trotoar menjadi tempat berdagang ditinjau dengan Undang-undng No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan) 2.5
FH - Usakti
Wewenang otoritas jasa keuangan terhadap kejahatan phishing dalam dunia perbankan (studi terhadap bank Mandiri kantor cabang a. Yani di Bengkulu)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perluasan kewenangan praperadilan dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka (studi putusan praperadilan nomor 24/pid/pra/2018/pn.jkt.sel)
FH - Usakti
Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Kewenangan KPPU dalam menangani perkara kartel: Studi Komparatif dengan Undang-Undang antimonopoli di Jepang
FH - Usakti
Prosedur penyusunan Perda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
FH - Usakti
Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat keimigrasian dalam pembuatan paspor dan penerbitan visa (studi tentang kasus di Perwakilan Direktorat Keimigrasian di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (TAHURA) di Provinsi Riau
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta Utara pasca berlakunya Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 27.1/Menko/Maritim/lV/2016
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewenangan relatif lembaga praperadilan dalam memeriksa permohonan ketidakabsahan penghentian penyidikan (studi Putusan Praperadilan nomor 62/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL)
FH - Usakti
Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menyelesaikan perkara pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta 5.0
FH - Usakti
Analisis tentang eksepsi kewenangan absolut yang ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada penyelesaian sengketa perdata (studi kasus putusan nomor420/pdt.g/2020/PN JKT.SEL.)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?