DETAIL KOLEKSI

Kewenangan kepala daerah dalam penataan kabel fiber optik di jalan berdasarkan peraturan gubernur dki jakarta nomor 106 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di jakarta barat t.a. 2023

Oleh : Aldjan Tegar Herlambang

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Reni Dwi Purnomowati

Kata Kunci : Authority, Arrangement, Fiber Optic

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100029_Halaman-Judul.pdf 11
2. 2025_SK_SHK_010002100029_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100029_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100029_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100029_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100029_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100029_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100029_Bab-1.pdf 17
9. 2025_SK_SHK_010002100029_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002100029_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100029_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100029_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002100029_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2025_SK_SHK_010002100029_Lampiran.pdf

( (e) kewenangan kepala daerah di provinsi dki jakarta memiliki kedudukan strategis dalam menjalankan urusan penataan kabel fiber optik yang berada pada bagian jalan di jakarta barat, telah di atur dalam peraturan gubernur dki jakarta nomor 106 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas pasal 16 ayat (3) bahwa penyediaan sarana jaringan utilitas terpadu dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dki jakarta. peningkatan jumlah operator penyedia layanan internet dan komunikasi membuat pemasangan kabel fiber optik meningkat, khususnya di wilayah perkotaan seperti jakarta barat. pemasangan kabel fiber optik secara udara seringkali menimbulkan gangguan dan membahayakan pengguna jalan, ini memerlukan kebijakan penataan kabel fiber optik yang tepat. pokok permasalahan yang timbul bagaimana kewenangan kepala daerah dalam penataan kabel fiber optik di jakarta barat dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam peroses penataan kabel fiber optik di jakarta barat. penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, dengan data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber. sifat penelitian bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. berdasarkan hasil penelitian kewenangan kepala daerah dalam penataan fiber optik ditemukan adanya kendala peraturan daerah dan peraturan gubernur yang berlaku menimbulkan tumpang tindih regulasi yang menyebabkan antara pemasangan kabel fiber optic di udara dan di bawah tanah.

T The authority of the regional head in the province of dki jakarta holds a strategic position in managing the arrangement of fiber optic cables along road sections in west jakarta. this authority is regulated in the governor of dki jakarta regulation number 106 of 2019 concerning guidelines for the implementation of utility network infrastructure, specifically article 16 paragraph (3), which states that the provision of integrated utility network facilities is carried out by the provincial government of dki jakarta. the increasing number of internet and telecommunications service providers has led to a rise in the installation of fiber optic cables, particularly in urban areas such as west jakarta. the overhead installation of fiber optic cables often causes disruptions and poses dangers to road users, thus requiring appropriate policies for fiber optic cable management. the main issues raised in this research are: what is the authority of the regional head in the arrangement of fiber optic cables in west jakarta, and what are the challenges encountered during the process of managing fiber optic cable installation in the region. this research uses normative legal research methods, based on secondary data supported by interviews with relevant sources. the nature of the research is descriptive, and conclusions are drawn using a deductive method. based on the results, it was found that the regional head\\\'s authority in managing fiber optic cables faces challenges due to overlapping regulations between regional regulations and governor regulations, which have caused conflicts between the installation of aerial and underground fiber optic cables.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 61 Judul)

Penerapan sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia (studi pustaka) 1.7
FKG - Usakti
Tinjauan yuridis tentang otoritas jasa keuangan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dalam sistem ketatanegaraan indonesia
FH - Usakti
Batasan dan pengaturan pengecualian waralaba dalam hukum persaingan usaha (studi perbandingan indonesia dan australia) 5.0
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah kota terkait pengawasan kesejahteraan tenaga pendidik di kota depok menurut peraturan pemerintah (pp) nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan direktorat jendral pajak dalam pencegahan penghindaran pajak berganda pada transaksi lintas batas negara tahun 2024-2025
FH - Usakti
Kewenangan komisi banding paten dalam penghapusan paten terdaftar alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol untuk aktif volatil (studi putusan nomor 912/k/pdt.sus-hki/2022)
FH - Usakti
Kewenangan badan perencanaan daerah kabupaten pemalang dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) tahun 2021-2023 berdasarkan peraturan daerah kabupaten pemalang nomor 6 tahun 2021
FH - Usakti
Penerapan sanksi terhadap kepala sekolah yang melakukan tindak indisipliner menurut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (studi putusan nomor 125/g/2023/ptun.bdg)
FH - Usakti
Kewenangan gubernur provinsi jawa barat dalam pengendalian pembuangan limbah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021(studi penelitian pt eco paper indonesia) 5.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan jalan desa menurut undang-undang no.6 tahun 2014 (studi kasus di desa cidahu, serang banten tahun 2019-2020)
FH - Usakti
Wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi limbah di pantai trikora pulau bintan berdasarkan peraturan daerah kabupaten bintan nomor 2 tahun 2010
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam pengenaan retribusi jasa usaha rumah susun sewa berdasarkan peraturan daerah nomar 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di kota bogor, jawa barat ta 2023
FH - Usakti
Analisa efektifitas komite audit pada pengelolaan perusahaan property dan real estate tahun 2007 yang tercatat di Bursa Efek Jakarta
FEB - Usakti
Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana 0.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kedudukan dan fungsi serta kewenangan satuan tugas pemberantasan mafia hukum dalam sistem presidensiil di Indonesia
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewenangan komandan pesawat udara dalam kasus pembajakan pesawat Sun Air 737-200 tahun 2008 berdasarkan hukum udara
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar kawin menurut kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara antara Joseph Louis Spartz dengan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
FH - Usakti
Kajian yuridis kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara berdasarkan UUD 1945 sesudah perubahan 4.0
FH - Usakti
Analisis pengaruh hubungan pelanggan, komitmen, sumberdaya, dan kontrak terhadap penghematan biaya melalui logistic terbalik pada industry ritel di Jakarta Timur
FEB - Usakti
Penerapan sistem dan prosedur pemberian kredit pada PT. BRI (persero) cabang Cikarang 1.7
FEB - Usakti
Implementasi kewenangan kepala daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar menurut peraturan daerah kota cimahi nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan t.a. 2023
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tugas dan wewenang TNI-AL dalam mendukung Pertahanan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 4.0
FH - Usakti
Analisis yuridis penerbitan surat izin poligami kepada aparatur sipil negara yang menikah dengan wanita berstatus aparatur sipil negara
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dki jakarta dalam mengatur pengguna kendaraan bermotor termodifikasi menurut undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pelaksanaan kewenangan forest watch dan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan dalam memberikan informasi publik (studi kasus putusan komisi informasi pusat No. 1369/XII/KIP-PS-MAS/2014)
FH - Usakti
Kajian yuridis kewenangan kementerian kelautan dan perikanan mengenai larangan penangkapan lobster (panulirus SPP), kepiting (Scylla SPP) dan rajungan (Portunus SPP) menurut permen kelautan dan perikanan nomor: 1/permen-kp/2015 5.0
FH - Usakti
Hubungan hukum antara dokter gigi dengan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut (Studi Pustaka) 1.0
FKG - Usakti
Identifikasi regulasi pemanfaatan ruang koridor komersial (Studi Kasus : Jl. Trans Yogie Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri)
FALTL - Usakti
Kajian pengaruh karakteristik sempadan sungai terhadap tinggi muka air kali krukut 0.0
FTSP - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan DKPP dan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum 5.0
FH - Usakti
Identifikasi perubahan guna lahan hutan mangrove sebagai rekomendasi penataan dan pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara 4.0
FALTL - Usakti
Hubungan fluktuasi emosi dengan kuantitas & kualitas tidur pada satpam di Universitas Trisakti 2.7
FK - Usakti
Implementasi jaringan lokal akses fiber optik layanan data 3p berbasis teknologi GPON area Telkom Jakarta Barat
FTI - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Sukabumi (studi kasus putusan nomor: 24/pid.sus-tpk/2019/pn.bdg.) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial dalam memeriksa dan memutus perkara mengenai pemutusan hubungan kerja (studi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/PDT.SUS- PHI/2018/PN.JAP) 5.0
FH - Usakti
Studi rencana reklamasi pada PIT 4 di PT Dizamatra Powerindo, Lahat Sumatera Selatan 0.0
FTKE - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan daerah dalam menentukan anggaran untuk pemilihan umum kepala daerah (studi tentang penerapan peraturan daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kebijakan impor garam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor dan komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri 3.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu “Sunset Di Tanah Anarki” dalam hal aransemen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
FH - Usakti
Tugas dan wewenang lembaga RT dalam peraturan Menteri Dalam Negeri no. 18 tahun 2018. studi kasus bantuan sosial covid-19 DKI Jakarta di RT/RW 007/012 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi Kasus Riezky Aprilia dan Harun Masiku)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Wewenang otoritas jasa keuangan terhadap kejahatan phishing dalam dunia perbankan (studi terhadap bank Mandiri kantor cabang a. Yani di Bengkulu)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perluasan kewenangan praperadilan dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka (studi putusan praperadilan nomor 24/pid/pra/2018/pn.jkt.sel)
FH - Usakti
Penataan lingkungan kampung kota berdasarkan kebutuhan masyarakat di Kampung Muka, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara
FALTL - Usakti
Kewenangan KPPU dalam menangani perkara kartel: Studi Komparatif dengan Undang-Undang antimonopoli di Jepang
FH - Usakti
Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat keimigrasian dalam pembuatan paspor dan penerbitan visa (studi tentang kasus di Perwakilan Direktorat Keimigrasian di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (TAHURA) di Provinsi Riau
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta Utara pasca berlakunya Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 27.1/Menko/Maritim/lV/2016
FH - Usakti
Perancangan ruang kerja dosen dan penataan dokumen menggunakan metode 5s di Jurusan Teknik Industri, Universitas Trisakti
FTI - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewenangan relatif lembaga praperadilan dalam memeriksa permohonan ketidakabsahan penghentian penyidikan (studi Putusan Praperadilan nomor 62/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL)
FH - Usakti
Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menyelesaikan perkara pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta 5.0
FH - Usakti
Penyusunan staf dalam organisasi
FKG - Usakti
Hubungan pengaturan makan dan aktivitas olahraga dengan pengontrolan gula darah pada pasien diabetes usia dewasa 5.0
FK - Usakti
Analisis performansi receive sensitivity pada kabel fiber optik melalui pengukurandan perhitungan redaman- studi kasus Ciputra World Jakarta 5.0
FTI - Usakti
Analisis redaman fiber to the home (ftth) dengan teknologi gigabit passive optical network(gpon) menggunakan optical power meter (opm) dengan metode power link budget
FTI - Usakti
Analisis tentang eksepsi kewenangan absolut yang ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada penyelesaian sengketa perdata (studi kasus putusan nomor420/pdt.g/2020/PN JKT.SEL.)
FH - Usakti
Jaringan sistem fiber optik untuk proyek backbone Jawa Timur - Bali
FTI - Usakti
Karakteristik transmini serat optik untuk komunikasi
FTI - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?