P Pengelolaan sampah di kota palembang belum optimal, khususnya terkait sinkronisasi antara peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 dan peraturan wali kota nomor 42 tahun 2023. ketidakharmonisan ini menimbulkan ketidakjelasan teknis dalam pengurangan dan penanganan sampah. permasalahan penelitian ini adalah lemahnya implementasi dan rincian kebijakan pengelolaan sampah dalam perencanaan kawasan. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi antara kedua peraturan tersebut berdasarkan teori perundang-undangan dan asas hierarki hukum. sumber data yang digunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan wali kota palembang nomor 42 tahun 2023 belum sepenuhnya sejalan dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2020, karena tidak mengatur secara rinci teknis pengelolaan sampah. ketidaksesuaian ini menimbulkan kekosongan norma dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. oleh karena itu, diperlukan adanya upaya dalam bentuk revisi menyeluruh melalui mekanisme pembentukan peraturan yang sah, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan berlandaskan asas kepastian hukum serta kesesuaian hierarki. langkah ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi teknis yang lebih operasional dan efektif di kota palembang.