T Tingginya angka perceraian di indonesia berimplikasi langsung pada meningkatnya sengketa hak asuh anak, khususnya pada tahap pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan. meskipun prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, dalam praktiknya eksekusi hak asuh anak masih kerap menghadapi hambatan dan ketidakpastian hukum. kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan serta dasar hukum prosedur eksekusi hak asuh anak dalam hukum acara perdata indonesia dan belanda, serta bagaimana penerapan eksekusi hak asuh anak dalam praktik peradilan di kedua negara. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum, serta didukung oleh wawancara sebagai data pelengkap. analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa indonesia dan belanda sama-sama menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar penetapan hak asuh. namun, indonesia belum memiliki pengaturan khusus dan mekanisme eksekusi yang komprehensif sehingga pelaksanaannya sering tidak efektif. sebaliknya, belanda memiliki sistem pengaturan dan penerapan eksekusi yang terstruktur, bertahap, dan didukung lembaga perlindungan anak, sehingga putusan hak asuh dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan anak.