U Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memberikan peluang bagi pecandu atau penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis maupun sosial sebagai alternatif pidana penjara. namun, dalam praktik peradilan, penerapan rehabilitasi belum sepenuhnya optimal karena hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara meskipun terdakwa hanya sebagai pengguna. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan perbuatan terdakwa serta alasan hakim menjatuhkan pidana penjara dibandingkan rehabilitasi pada putusan nomor 364/pid.sus/2022/pn mnd, dan bagaimana implikasinya terhadap kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika di indonesia. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut telah menilai unsur pasal 127 ayat (1) huruf a uu narkotika terpenuhi, namun tetap menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan tanpa mempertimbangkan hasil asesmen yang merekomendasikan rehabilitasi rawat jalan. hakim masih menitikberatkan pada aspek represif dibandingkan pendekatan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam sema nomor 4 tahun 2010 dan pasal 103 uu narkotika.