Z Zakat, sebagai salah satu rukun islam, memiliki peran ganda yang di manasebagai ibadah secara individu dan juga sebagai instrumen sosial ekonomiyang berpotensi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.dalam hal ini pemerintah membentuk badan yang berfokus melakukanpengelolaan zakat, dimana kewenangan dalam pembentukan badanpengelola zakat ini di berikan kepada menteri agama. kewenangan menteriagama dalam menetapkan badan amil zakat nasional (baznas)merupakan kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari pasal 15ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,yang berbunyi sebagai berikut “baznas kabupaten/kota dibentuk olehmenteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelahmendapat pertimbangan baznas”. penelitian dilakukan dengan metodepenelitian hukum normatif, dengan data sekunder yang didukung olehwawancara dengan narasumber. sifat penelitian bersifat deskriptif danpenarikan kesimpulan dengan metode deduktif. berdasarkan hasil penelitianpemerintah daerah kota cilegon menghadapi kendala yang menghambatproses perubahan atau pencabutan peraturan daerah kota cilegon nomor4 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, yaituberupa padatnya program legislasi daerah (prolegda) dan rendahnya skalaprioritas terhadap harmonisasi peraturan daerah yang dianggap tidakmendesak, sehingga peraturan daerah kota cilegon nomor 4 tahun 2001tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah hingga tahun 2025 masihterdaftar sebagai regulasi yang berlaku meskipun secara substantif telahkehilangan relevansi hukumnya.