R Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (pad) yang memiliki potensi seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas masyarakat. pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sektor perparkiran berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang di kabupaten karawang diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten karawang nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran. namun, kontribusi retribusi parkir terhadap pad kabupaten karawang dalam praktiknya masih belum optimal. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah kabupaten karawang dalam meningkatkan pad melalui retribusi parkir serta kendala yang dihadapi pada periode tahun 2019–2024. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis, dengan data lapangan sebagai bahan pendukung, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah daerah telah melaksanakan kewenangannya dalam penyelenggaraan perparkiran, namun pelaksanaannya belum berjalan optimal. kendala yang dihadapi meliputi lemahnya pengawasan, penggunaan sistem pemungutan retribusi yang masih manual, kurangnya koordinasi antarperangkat daerah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga potensi retribusi parkir belum sepenuhnya berkontribusi optimal terhadap pad.