DETAIL KOLEKSI

Wewenang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pengelolaan sungai di kota banjarmasin


Oleh : Shofwan Alfi Maulana

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ninuk Wijiningsih

Kata Kunci : Regional Autonomy Law, Banjarmasin City, River Management

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002100382_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002100382_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002100382_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002100382_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002100382_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002100382_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002100382_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002100382_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002100382_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002100382_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002100382_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002100382_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002100382_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002100382_Lampiran.pdf

( (e) kota banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai karena memiliki banyak sungai yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, sarana transportasi, pengendali banjir, serta identitas kota. namun masih terdapat bangunan yang berdiri di kawasan sempadan sungai yang menyebabkan fungsi sempadan sungai sebagai kawasan penyangga dan zona lindung fungsi sungai hilang. pemerintah kota banjarmasin membentuk peraturan daerah kota banjarmasin nomor 15 tahun 2016. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota banjarmasin sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki peran dalam pelaksanaan pengelolaan sungai. permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana wewenang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pengelolaan sungai serta hambatan dan upaya yang dilakukan. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan pengelolaan sungai meliputi perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan belum dilakukan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, lemahnya koordinasi antar perangkat kota, dan rendahnya kesadaran masyarakat. diperlukan koordinasi antar lembaga, penegakan hukum, dan masyarakat aktif terlibat dalam pengelolaan sungai.

B Banjarmasin city is known as the “city of a thousand rivers” due to its numerous rivers, which constitute an integral part of the community’s life and serve important functions as transportation routes, flood control infrastructure, and an element of the city’s identity. however, buildings are still found within river setback areas, resulting in the impairment of the function of river setbacks as buffer zones and protected areas for maintaining river functions. in response to these conditions, the government of banjarmasin city enacted regional regulation of banjarmasin city number 15 of 2016 concerning efforts to improve river management. the department of public works and spatial planning of banjarmasin city, as a regional apparatus responsible for administering governmental affairs in the fields of public works and spatial planning, has authority in the implementation of river management. this research examines the authority of the department of public works and spatial planning in river management, as well as the obstacles encountered and the efforts undertaken in its implementation. this research constitutes normative legal research with a descriptive-analytical approach, utilizing secondary data as the primary source and primary data as supporting data. the data were analyzed qualitatively, and conclusions were drawn using a deductive method. the results of the research indicate that the implementation of river management, encompassing planning, development, utilization, and maintenance, has not been carried out optimally due to limitations in human resources and budgetary resources, inadequate coordination among regional government agencies, and low levels of public awareness. therefore, improved inter-agency coordination, law enforcement, and active community participation are necessary to optimize river management in banjarmasin city.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?