DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis terhadap pelanggaran syarat formil peninjauan kembali dalam perkara hak cipta berdasarkan putusan no. 41 pk/pdt.sus-hki/2021

Oleh : Stefani Natali Sezaria

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ning Adiasih

Subyek : Copyright;Judicial Review;Legal Certainty;Commercial Court

Kata Kunci : Copyright, Legal Remedies, Cassation, Judicial Review, Legal Certainty, Commercial Court.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200114_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2026_SK_SHK_010002200114_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200114_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200114_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200114_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200114_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200114_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200114_Bab-1.pdf 16
9. 2026_SK_SHK_010002200114_Bab-2.pdf 30
10. 2026_SK_SHK_010002200114_Bab-3.pdf 18
11. 2026_SK_SHK_010002200114_Bab-4.pdf 23
12. 2026_SK_SHK_010002200114_Bab-5.pdf 2
13. 2026_SK_SHK_010002200114_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2026_SK_SHK_010002200114_Lampiran.pdf 15

P Peninjauan kembali (pk) adalah proses hukum khusus yang hanya dapat digunakan dalam situasi tertentu. dalam kasus hak cipta, undang-undang nomor 28 tahun 2014 menyatakan bahwa satu-satunya pilihan hukum yang tersedia terhadap putusan pengadilan niaga adalah kasasi. namun, mahkamah agung, dalam keputusan nomor 41 pk/pdt.sus-hki/2021, mengizinkan pengajuan peninjauan yudisial, yang menimbulkan masalah tentang mengikuti aturan yang benar dan menjaga kejelasan serta kepastian hukum. studi ini meneliti bagaimana pilihan hukum bekerja dalam kasus hak cipta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan apa yang terjadi ketika aturan yang tepat untuk mengajukan peninjauan yudisial tidak diikuti. studi ini menggunakan metode penelitian hukum yang mendeskripsikan dan menjelaskan hukum, menggunakan undang-undang dan putusan pengadilan, khususnya keputusan nomor 41 pk/pdt.sus-hki/2021. temuan menunjukkan bahwa aturan untuk kasus hak cipta membatasi pilihan hukum pada kasasi, mengikuti prinsip bahwa hukum khusus lebih diutamakan daripada hukum umum. mengizinkan peninjauan yudisial yang tidak tercakup dalam hukum hak cipta melanggar aturan dan bertentangan dengan gagasan hukum utama seperti kepastian, finalitas keputusan pengadilan, dan gagasan bahwa setelah suatu kasus diputuskan, maka kasus tersebut selesai. oleh karena itu, penting untuk mengikuti aturan khusus untuk kasus hak cipta guna memastikan hukumnya jelas dan hak setiap orang terlindungi.

P Peninjauan kembali (pk) is an extraordinary legal remedy that may only be exercised under certain circumstances. in copyright cases, law number 28 of 2014 provides that the sole legal remedy available against a commercial court decision is cassation. however, the supreme court, through decision number 41 pk/pdt.sus-hki/2021, allowed the filing of a judicial review, raising concerns regarding compliance with the applicable legal provisions as well as the principles of clarity and legal certainty. this study examines the legal remedies available in copyright cases under law number 28 of 2014 and the legal implications of disregarding the applicable provisions governing the filing of a judicial review. this research employs a normative juridical method with a descriptive and explanatory approach, examining statutory provisions and court decisions, particularly supreme court decision number 41 pk/pdt.sus-hki/2021. the findings indicate that the legal provisions governing copyright cases limit the available legal remedy to cassation, in accordance with the principle of lex specialis derogat legi generali, whereby specific legal provisions prevail over general provisions. allowing a judicial review that is not provided for under copyright law constitutes a deviation from the applicable legal provisions and is inconsistent with fundamental legal principles, including legal certainty, the finality of court decisions, and the principle of res judicata pro veritate habetur. therefore, adherence to the specific legal provisions governing copyright cases is essential to ensure legal certainty and the protection of the rights of the parties.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 100 Judul)

Analisis putusan mahkamah konstitusi tentang pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi putusan nomor 90/puu-xxi-2023) 5.0
FH - Usakti
Upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional batik tanjung bumi oleh pemerintah daerah bangkalan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta 5.0
FH - Usakti
Pemberian kredit usaha rakyat mikro pada managiah catering oleh pt bank rakyat indonesia (persero) tbk berdasarkan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Perlindungan hukum produser fonogram universal music indonesia terhadap lagu remix di tiktok 5.0
FH - Usakti
Perlindungan terhadap animasi spongebob dengan sulih suara (dubbing) berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta 5.0
FH - Usakti
Perbandingan peraturan penggunaan sampling musik yang dikomersialisasikan kembali berdasarkan undang-undang hak cipta yang berlaku di indonesia dan korea
FH - Usakti
Perbandingan pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi republik indonesia dan anayasa mahkemesi republik turki 5.0
FH - Usakti
Penggunaan potongan animasi adit sopo jarwo yang dimodifikasi pada platform youtube berdasarkan undang-undang hak cipta 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap sengketa penggunaan potret selebriti di indonesia dan belanda
FH - Usakti
Perlindungan hak penerjemah komik digital dalam bahasa indonesia (perbandingan peraturan indonesia dan korea selatan)
FH - Usakti
Implikasi hukum putusan mahkamah agung nomor 23 p/hum/2024 pasca terbitnya putusan mahkamah konstitusi nomor 70/puu-xxii/2024
FH - Usakti
Perbandingan terhadap perlindungan hukum hak cipta video game amerika dan indonesia
FH - Usakti
Tinjauan yuridis alih fungsi hutan produksi untuk pembangunan kawasan industri 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi proyek pengkajian dan pengembangan potensi daerah Jombang oleh PNS Pemda Jombang
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap kedudukan nasabah Bank selaku penyimpan dana dalam hal terjadi likuidasi Bank
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai alat bukti terdakwa yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana tanpa hak memperdagangkan benda cagar budaya
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pengaruh single present policy terhadap efektivitas pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap status pengungsi Rohingya di Aceh (Indonesia) berdasarkan konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi 0.7
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pengedaran dan pemalsuan uang 2.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang keberatan pengosongan objek jaminan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan risalah lelang
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap izin usaha pertambangan batubara di Desa Kelekat Kecamatan Kemvbang Janggut, Kutai Kartanegara 3.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewajiban nafkah iddah bagi suami kepada isteri yang telah dicerai ditinjau menurut hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kedudukan dan fungsi serta kewenangan satuan tugas pemberantasan mafia hukum dalam sistem presidensiil di Indonesia
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pemilu tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD yang melanggar pasal 270 JO pasal 84 ayat (1) huruf H undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja akibat pelanggaran disiplin oleh pekerja 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perolehan hak waris dalam hubungan saudara seayah berdasarkan hukum waris Islam 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi mengenai kegiatan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh Mantan Asisten Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar kawin menurut kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana paten berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kesepakatan jual beli cangkang sawit dan kerjasama antara PT. Saribumi Adilestari dengan PT. Indo Resources Utama
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang pemilihan umum ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua 3.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai penerapan prinsip non-refoulement terhadap orang-orang Rohingya dari Myanmar di Thailand
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kerjasama pengadaan peralatan intelijen antara Departemen Kehutanan dengan CV. Karya Kihama Amloska
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana aborsi pasal 347 KUHP dikaitkan dengan pasal 299 KUHP 0.7
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) oleh Nato di Kosovo tahun 1999 menurut hukum internasional 3.3
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai diskriminasi rasial terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang menurut Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination tahun 1965 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tender pengadaan Jack Up Drilling Rig berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusan Hakim dalam sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan perkara pajak 4.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap asas dalam pembagian harta warisan Sultan Hamengku Buwono ke IX kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum adat Kerajaan Ngayogyakarta
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap status hukum dan pertanggungjawaban hukum private military contractor ditinjau dari hukum humaniter internasional dan hukum nasional Amerika Serikat 0.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai perlindungan Perwakilan Diplomatik berdasarkan hukum diplomatik
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai asas personalitas keislaman berkenaan dengan kompetensi pengadilan dalam sengketa harta bersama
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai solusi permanen bagi pengungsi berdasarkan hukum pengungsi internasional
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusnya perkawinan dengan alasan murtad dan akibat hukumnya ditinjau dari kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dillakukan oleh Khmer Merah di Kamboja tahun 1975 - 1979 berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kedaulatan negara di ruang udara berdasarkan hukum udara internasional 2.3
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pengadaan komponen (street lighting) untuk program pemeliharaan dan operasional penerangan jalan dan sarana umum antara Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan PT. April Trimandiri
FH - Usakti
Kajian yuridis kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara berdasarkan UUD 1945 sesudah perubahan 4.0
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang penyelesaian perkara pelanggaran tata ruang berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap kerja lembur pada PT. Anglo Distrindo antara ditinjau dari ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan
FH - Usakti
Analisis yuridis alasan pengajuan itsbat nikah menurut kompilasi hukum islam (studi kasus penetapan nomor 419/pdt.p/2023/pa.jb)
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai pengajuan alasan-alasan upaya hukum kasasi menurut ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP 2.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan kasasi atas putusan bebas dan penerapan kesaksian berantai
FH - Usakti
Perbandingan pengaturan royalti performing rights karya cipta lagu di Negara Indonesia dan Amerika Serikat
FH - Usakti
Pelindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam perkara tumpang tindih di kota cilegon (studi putusan pengadilan negeri serang nomor 66/pdt.g/2023/pn.srg)
FH - Usakti
Analisis terhadap transformasi karya cipta sinematografi menjadi konten pada media sosial berdasarkan undang-undang hak cipta no. 28 tahun 2014 (studi kasus: ftv jasa fotocopy keliling) 5.0
FH - Usakti
Penyederhanaan peraturan menteri dalam rangka sinkronisasi regulasi di kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab lembaga manajemen kolektif nasional dalam menjamin transparansi royalti lagu pada layanan streaming digital
FH - Usakti
Perlindungan pemegang hak siar tayangan sepak bola milik k-vision menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
FH - Usakti
Analisis yuridis sengketa kepemilikan hak cipta motif batik berdasarkan undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 (studi kasus putusan nomor 4/pdt.sus-hak cipta/2020/pn.niaga.jkt.pst)
FH - Usakti
Pembatasan anggota legislatif untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (studi putusan mahkamah konstitusi nomor 176/puu-xxii/2024)
FH - Usakti
Kepastian hukum sertipikat hak milik yang diperoleh melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tumpang tindih (studi putusan no. 69/g/2019/ptun.srg)
FH - Usakti
Kedudukan bank bri sebagai kreditur terhadap lelang hak tanggungan yang objeknya bukan milik pemberi hak tanggungan (studi putusan nomor 22/pdt.bth/2023/pn tlk)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis proses penggantian bupati bekasi tahun 2019 menurut undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
FH - Usakti
Analisis yuridis penjatuhan pidana di bawah minimum hukuman dalam perkara narkotika putusan nomor 1734/k/pid.sus/2024
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewenangan pemblokiran harta pailit pt oilrig binamas pratama dan pt green gas energy ditinjau dari undang–undang nomor 37 tahun 2004 (studi putusan nomor 136k/pdt.sus-pailit/2025)
FH - Usakti
Perlindungan hukum motif kain tenun gringsing sebagai ekspresi budaya tradisional masyarakat tenganan berdasarkan undang-undangnomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
FH - Usakti
Perlindungan konsumen atas kerugianpenyelenggara jasa perkawinan oleh wedding
FH - Usakti
Analisis penyebab penundaan pelaksanaan eksekusi dalam putusan kasasi nomor 287k/pid/2019 menurut kuhap
FH - Usakti
Pengajuan peninjauan kembali kedua atas dasar terdapat pertentangan putusan pidana terhadap pihak lain (studi putusan ma nomor 815/pk/pdt/2024 dalam sengketa pt antam tbk melawan budi said)
FH - Usakti
Perlindungan hak cipta terhadap novel yang dihasilkan oleh artificial intelligence berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
FH - Usakti
Analisis pengaturan mekanisme pembayaran royalti lagu/musik antara indonesia (uu hak cipta) dan malaysia (copyright act 1987)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap gugatan penolakan pendaftaran merek s.O. milik S.Oliver bernd Freier GMBH & Co KG berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek (studi kasus: putusan pengadilan niaga nomor: 67/PDT.SUS.MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST).
FH - Usakti
Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-XII/2014 terhadap judicial review pasal 245 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
FH - Usakti
Perlindungan hukum dan gugatan ganti rugi penggunanaan potret tanpa persetujuan oleh PT Siloam International Hospitals, Tbk Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perlindungan film yang diputar secara drive-in yang dilakukan oleh meikarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tidak dilakukannya pemenuhan pembayaran royalti oleh penyedia layanan video on demand Iflix kepada rumah produksi PT Visinema Pictures berdasarkan undang-undang hak cipta 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah di Indonesia (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 14K/TUN/2019)
FH - Usakti
Perbandingan pengaturan jual putus karya cipta lagu dan/atau musik dalam sistem hukum indonesia dengan sistem hukum Singapura
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan sengketa merek EIK antara EIK Engineering SDN. BHD melawan PT. Engineering Indonesia Karya di tingkat kasasi yang melebihi jangka waktu (studi putusan nomor 1300 K/PDT.SUS/HKI/2017)
FH - Usakti
Studi tentang penggunaan lagu Jogja Istimewa oleh tim kampanye tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
FH - Usakti
Akibat dari pengajuan permohonan peninjauan kembali perkara kepailitan yang melebihi jangka waktu berdasarkan Pasal 296 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Putusan Nomor 200 PK/PDT.SUS-PAILIT/2018) 1.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu “Sunset Di Tanah Anarki” dalam hal aransemen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusan dissenting opinion pada putusan kasasi tindak pidana korupsi terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung. (studi putusan nomor 1555 K/PID.SUS/2019)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap aplikasi karaoke starmaker terkait pelanggaran hak cipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 0.5
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis terhadap trik sulap the sands torture milik Demian Aditya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta
FH - Usakti
Dasar pertimbangan hakim kasasi terhadap putusan judex facti yang amarnya mengandung ultra petita dalam perselisihan hubungan industrial antara pt Inkud Agritama melawan Fitra Hendri (studi putusan nomor 13/pdt.sus-phi/2016/pn.pdg. juncto putusan kasasi nomor 981 k/pdt.sus-phi/2016)
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum dan kepastian hukum pemegang sertifikat hak milik mengenai tumpang tindih kepemilikan tanah (studi kasus putusan no. 18/g/2014/ ptun.bjm) 0.0
FH - Usakti
Perlindungan hak cipta film terhadap kegiatan streaming film gratis pada situs web IndoXX1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap pencipta naskah skenario film Benyamin Biang Kerok berdasarkan Undang-Undang hak cipta
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mengenyampingkan putusan peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap (studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo)
FH - Usakti
Analisis Yuridis terhadap modifikasi ciptaan yang terdapat pada objek wisata Rabbit Town di Bandung Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang hak cipta
FH - Usakti
Analisis terhadap karya fotografi monyet Naruto berdasarkan Undang-Undang no. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Acrossasia Limited di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor: 44 pk/PDT.SUS-PAILIT/2016)
FH - Usakti
Jaminan kepastian hukum atas penerbitan sertipikat hak huna bangunan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 30/G/2016/PTUN.SMD)
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai perubahan gambar tampilan kartu mandiri e-money oleh penyedia jasa custom gambar tampilan mandiri e-money berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
FH - Usakti
Analisis terhadap mutilasi ciptaan pada karya cipta film dalam instagram berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pembuktian sederhana yang diatur didalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU (studi putusan MA kasus nomor 4 K/PDT.SUS-PAILIT/2016)
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap pencipta karya seni lukis diesel- only-the-brave berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi pemegang lisensi game RF online di Indonesia Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?