Analisis yuridis tentang kewenangan pemblokiran harta pailit pt oilrig binamas pratama  dan  pt green gas energy ditinjau dari  undangâ€“undang nomor 37 tahun 2004 (studi putusan nomor 136k/pdt.sus-pailit/2025)

DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis tentang kewenangan pemblokiran harta pailit pt oilrig binamas pratama dan pt green gas energy ditinjau dari undangâ€“undang nomor 37 tahun 2004 (studi putusan nomor 136k/pdt.sus-pailit/2025)

Oleh : Hijaz Putra Junaidi Mahesa

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ning Adiasih

Kata Kunci : Bankruptcy, Bankruptcy Boedel, Receiver, Asset Blocking, Attorney General\\\'s Office, Cassation, Vi

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2026_SK_SHK_010002200491_Halaman-Judul.pdf	10
2.	2026_SK_SHK_010002200491_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf	1
3.	2026_SK_SHK_010002200491_Surat-Hasil-Similaritas.pdf	1
4.	2026_SK_SHK_010002200491_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf	1
5.	2026_SK_SHK_010002200491_Lembar-Pengesahan.pdf
6.	2026_SK_SHK_010002200491_Pernyataan-Orisinalitas.pdf
7.	2026_SK_SHK_010002200491_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf	1
8.	2026_SK_SHK_010002200491_Bab-1.pdf	15
9.	2026_SK_SHK_010002200491_Bab-2.pdf	33
10.	2026_SK_SHK_010002200491_Bab-3.pdf	25
11.	2026_SK_SHK_010002200491_Bab-4.pdf	13
12.	2026_SK_SHK_010002200491_Bab-5.pdf	3
13.	2026_SK_SHK_010002200491_Daftar-Pustaka.pdf	4
14.	2026_SK_SHK_010002200491_Lampiran.pdf	1

Abstrak
Abstract

P Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik kewenangan antara kejaksaan agung selaku lembaga pemulihan aset negara dan tim kurator dalam perkara kepailitan pt oilrig binamas pratama dan pt green gas energy. konflik tersebut terjadi karena pusat pemulihan aset (ppa) kejaksaan agung melakukan pemblokiran terhadap 50 sertifikat hak milik di kabupaten bogor yang telah masuk dalam boedel pailit, sehingga menghambat proses pemberesan harta pailit oleh kurator. sengketa ini diputus melalui putusan mahkamah agung nomor 136 k/pdt.sus-pailit/2025. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, apakah kejaksaan agung berwenang melakukan pemblokiran harta pailit pt oilrig binamas pratama dan pt green gas energy ditinjau dari uu kpkpu; dan kedua, apa yang menjadi dasar mahkamah agung dalam menerima dan mengabulkan permohonan kasasi tim kurator atas tindakan pemblokiran harta pailit tersebut oleh kejaksaan agung. hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kejaksaan agung tidak berwenang melakukan pemblokiran sepihak atas harta pailit karena bertentangan dengan pasal 21 dan pasal 24 ayat (1) uu kpkpu yang menetapkan bahwa seluruh boedel pailit berada di bawah kekuasaan eksklusif kurator sejak putusan pailit diucapkan, dan tindakan kejaksaan yang tidak didasarkan pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. kedua, mahkamah agung menerima dan mengabulkan kasasi tim kurator berdasarkan tiga landasan: asas vis attractiva concursus yang memberikan kompetensi absolut kepada pengadilan niaga atas segala sengketa yang berkaitan dengan boedel pailit; pasal 3 ayat (1) uu kpkpu yang menegaskan yurisdiksi pengadilan niaga atas semua hal yang berkaitan dengan kepailitan termasuk gugatan terhadap instansi negara; serta prinsip lex specialis yang menempatkan uu kpkpu sebagai aturan khusus yang mengesampingkan kompetensi ptun dalam sengketa yang objeknya adalah harta pailit.

T This research is motivated by the conflict of authority between the attorney general\\\'s office as a state asset recovery agency and the curator team in the bankruptcy case of pt oilrig binamas pratama and pt green gas energy. the conflict occurred because the attorney general\\\'s office\\\'s asset recovery center (ppa) blocked 50 certificates of ownership in bogor regency that had been included in the bankruptcy estate, thus hampering the process of settling the bankruptcy estate by the curator. this dispute was decided through supreme court decision number 136 k/pdt.sus-pailit/2025. the formulation of the problem in this research is: first, whether the attorney general\\\'s office has the authority to block the bankruptcy estate of pt oilrig binamas pratama and pt green gas energy reviewed from the kpkpu law; and second, what is the basis for the supreme court in accepting and granting the curator team\\\'s cassation request against the attorney general\\\'s office\\\'s blocking of the bankruptcy estate. the results of the study indicate that: first, the attorney general\\\'s office is not authorized to unilaterally block bankrupt assets because it is contrary to article 21 and article 24 paragraph (1) of the kpkpu law which stipulates that all bankrupt estates are under the exclusive authority of the curator since the bankruptcy decision is pronounced, and the actions of the attorney general\\\'s office which are not based on a criminal decision with permanent legal force are qualified as unlawful acts. second, the supreme court accepted and granted the curator team\\\'s cassation based on three grounds: the principle of vis attractiva concursus which gives absolute competence to the commercial court over all disputes related to bankrupt estates; article 3 paragraph (1) of the kpkpu law which confirms the jurisdiction of the commercial court over all matters related to bankruptcy including lawsuits against state institutions; and the principle of lex specialis which places the kpkpu law as a special rule that overrides the competence of the ptun in disputes whose object is bankrupt estates.