P Pesatnya layanan streaming digital di indonesia menimbulkan tantangan transparansi distribusi royalti bagi pencipta lagu. penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab lembaga manajemen kolektif nasional dalam memastikan akuntabilitas distribusi royalti serta upaya hukum mengatasi ketimpangan data antara digital service providers dan pemegang hak. masalah utama penelitian adalah belum optimalnya kewenangan lembaga manajemen kolektif nasional dalam mengakses data log stream dari digital service providers yang memicu ketidakpastian ekonomi bagi pencipta. metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif bersifat deskriptif. data sekunder bersumber dari bahan hukum primer yaitu undang-undang no. 28/2014, peraturan pemerintah no. 56/2021, permenkumham no. 15/2024, dan sk menkumham no. hki.2.ot.03.01-02/2016), serta bahan sekunder dan tersier. data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak lembaga manajemen kolektif nasional serta pakar, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa meski lembaga manajemen kolektif nasional bertanggung jawab yuridis berdasarkan peraturan pemerintah no. 56/2021, pelaksanaannya terkendala keterbatasan akses raw data dari dsps. penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi melalui kewajiban audit forensik digital terhadap digital service providers dan implementasi user-centric payment system yang terintegrasi dalam portal \\\"inspiration\\\" demi menjamin keadilan distributif bagi pencipta lagu.