P Penggunaan berita acara pemeriksaan (bap) saksi yang dibacakan di persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi menimbulkan permasalahan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap), khususnya terkait kedudukan dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan bap saksi sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi telah sesuai dengan kuhap dan bagaimana kekuatan pembuktian bap saksi yang dibacakan di persidangan. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif serta menarik kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bap saksi yang dibacakan di persidangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam kuhap dan tidak memiliki kedudukan yang sama dengan keterangan saksi yang diberikan secara langsung di bawah sumpah di persidangan. bap saksi yang dibacakan tidak dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah untuk memenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 kuhap. pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 34/pid.sus-tpk/2025/pn.jkt.pst menunjukkan bahwa penggunaan bap saksi tetap harus memperhatikan ketentuan kuhap, asas fair trial, kepastian hukum, serta perlindungan hak terdakwa agar putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan.