L Laut Natuna Utara merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang memiliki nilai strategis dan potensi sumber dayaperikanan yang besar. Namun, wilayah ini sering mengalami pelanggaran berupa praktik illegal, unreported, and unregulated fishing(IUU Fishing) oleh kapal nelayan asing, khususnya kapal berbendera Vietnam, yang mengancam hak berdaulat Indonesia. Permasalahanpenelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia,khususnya di Laut Natuna Utara, berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, serta bagaimana penyelesaian kasus tersebut berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder yang didukung data penunjang. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS 1982, khususnya Pasal 56 dan Pasal 73, untuk melakukan penegakan hukum terhadap kapal nelayan Vietnam yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di ZEE Indonesia. Kemudian, .penyelesaian kasus tersebut dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum nasional yang selaras dengan UNCLOS 1982, yaitu dengan penerapan sanksi denda dan tindakan administrative tanpa pidana penjara terhadap awak kapal lasing sesuai Pasal 73 ayat (3), serta dilengkapi upaya diplomatik dan kerja sama bilateral