P Perubahan kewenangan di bidang pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 2020 mengakibatkan terbatasnya kewenangan pemerintah daerah kabupaten pohuwato dalam menangani aktivitas pertambangan emas tanpa izin (peti).penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah kabupaten pohuwato terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin (peti) pasca berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 2020 serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridisnormatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung data primer melalui wawancara, sedangkan data dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dalam sektor pertambangan menjadi terbatas karena kewenangan perizinan beralih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, namun pemerintah daerah kabupaten pohuwato tetap berperan dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan sesuai kewenangannya. pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan faktor ekonomi masyarakat sehingga diperlukan penguatan koordinasi serta pengawasan agar penanganan aktivitas peti dapatberjalan lebih efektif.