DETAIL KOLEKSI

Kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus jakarta terhadap pengelolan program makan bergizi gratis ( mbg ) berdasarkan peraturan presiden nomor 115 tahun 2025

Oleh : Haggai Oloan Siregar

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ninuk Wijiningsih

Kata Kunci : Regional Autonomy Law, Authority and Free Nutritious Meal Program

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002100176_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2026_SK_SHK_010002100176_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002100176_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002100176_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002100176_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002100176_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002100176_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002100176_Bab-1.pdf 24
9. 2026_SK_SHK_010002100176_Bab-2.pdf 15
10. 2026_SK_SHK_010002100176_Bab-3.pdf 32
11. 2026_SK_SHK_010002100176_Bab-4.pdf 11
12. 2026_SK_SHK_010002100176_Bab-5.pdf 3
13. 2026_SK_SHK_010002100176_Daftar-Pustaka.pdf 6
14. 2026_SK_SHK_010002100176_Lampiran.pdf 3

P Program makan bergizi gratis (mbg) merupakan kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik yang diatur dalam peraturan presiden nomor 115 tahun 2025. penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus jakarta dalam pengelolaan program makan bergizi gratis berdasarkan peraturan presiden nomor 115 tahun 2025, serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaannya. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang didukung oleh data primer, dianalisi secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif, kesempilan penelitian ini bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus jakarta dalam pengelolaan program makan bergizi gratis berdasarkan peraturan presiden nomor 115 tahun 2025 beserta kendala dan solusi pelaksanaannya. hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan presiden nomor 115 tahun 2025 telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan program makan bergizi gratis, meskipun telah memiliki dasar hukum yang memadai, masih terdapat disharmoni pengaturan, ketidakjelasan pembagian kewenangan, serta kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum. oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penguatan mekanisme pengawasan agar penyelenggaraan program makan bergizi gratis berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

T The free nutritious meal (mbg) program is a national policy aimed at improving the nutritional quality of students, as stipulated in presidential regulation number 115 of 2025. this study aims to analyze the alignment of the jakarta special capital region provincial government\\\'s exercise of authority in managing the free nutritious meal program with the provisions of presidential regulation number 115 of 2025, as well as to identify obstacles and solutions regarding its implementation. employing a normative-juridical research method with a descriptive approach, this study utilizes secondary data as its primary source—complemented by primary data—and applies qualitative analysis and deductive reasoning to draw conclusions. the study focuses on how the jakarta special capital region provincial government exercises its authority in managing the program, alongside the associated implementation challenges and solutions. the findings indicate that while presidential regulation number 115 of 2025 establishes a legal basis for the free nutritious meal program, issues persist regarding regulatory disharmony, unclear division of authority, and weaknesses in oversight and law enforcement. consequently, there is a need for regulatory harmonization and the strengthening of oversight mechanisms to ensure the program operates effectively and accountably while providing legal certainty.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 39 Judul)

Peran pemerintah daerah dalam penerapan smart planning budgeting berdasarkan uu no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di dki jakarta t.a. 2023
FH - Usakti
Wewenang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 - 2023
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 menurut peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 9 tahun 2023
FH - Usakti
Optimalisasi pengawasan oleh inspektorat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (studi kasus di kota bekasi)
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah kota jakarta selatan dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 di kecamatan pasar minggu
FH - Usakti
Pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar kebon kembang kota bogor berdasarkan peraturan daerah kota bogor nomor 1 tahun 2021
FH - Usakti
Peran pemerintah kota bandung dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai citarum
FH - Usakti
Pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan jasa penitipan anak berdasarkan peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kota layak anak di kota depok
FH - Usakti
Kewenangan gubernur provinsi jawa barat dalam pengendalian pembuangan limbah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021(studi penelitian pt eco paper indonesia) 5.0
FH - Usakti
Wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi limbah di pantai trikora pulau bintan berdasarkan peraturan daerah kabupaten bintan nomor 2 tahun 2010
FH - Usakti
Peran pemerintah kota dalam mengatasi kepadatan penduduk di Wilayah Jakarta Barat berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2024 tahun 2020-2024
FH - Usakti
Pengawasan pemerintah kabupaten dalam kegiatan pertambangan pt dairi prima mineral di kabupaten dairi, sumatera utara (studi putusan no. 277 k/tun/lh/2024)
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana satu miliar satu desa di desa cidokom kabupaten bogor berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan rakyat (emas) di kabupaten merangin
FH - Usakti
Analisis kewenangan pemerintah kabupaten bogor dalam pengelolaan objek wisata situ rawa gede
FH - Usakti
Kewenangan gubernur dalam optimalisasi pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak menurut peraturan daerah dki jakarta nomor 4 tahun 2009 di jakarta selatan (2023-2024)
FH - Usakti
Kewenangan walikota dalam melakukan relokasi dan merger 26 sekolah dasar di kota depok
FH - Usakti
Pengawasan penjualan rokok elektrik dan rokok tembakau di wilayah sekolah kota jakarta barat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024
FH - Usakti
Wewenang kepala daerah dalam proyek pembangunan jalan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua tahun 2019-2022
FH - Usakti
Kewenangan menteri agama dalam menetapkan badan amil zakatnasional menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentangpengelolaan zakat (studi kasus di kota cilegon provinsi banten tahun2025)
FH - Usakti
Wewenang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pengelolaan sungai di kota banjarmasin
FH - Usakti
Pengaturan pelayanan umum pada saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat) 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelajaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat 5.0
FH - Usakti
Pengelolaan dan pelaporan dana desa untuk kepentingan penanganan covid-19 di Desa Pamagersari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor pada tahun 2020 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum wilayah DKI Jakarta (Studi Tentang alih fungsi jalan dan trotoar menjadi tempat berdagang ditinjau dengan Undang-undng No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan) 2.5
FH - Usakti
Peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) (studi kasus pengelolaan aset Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Surabaya dan Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES) Surabaya
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat untuk warga DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis kebijakan padat karya tunai (Cash for Work) dalam penggunaan dana desa tahun 2019 (studi penelitian: Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberhentian Walikota oleh Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
FH - Usakti
Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Prosedur penyusunan Perda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam mengatur PKL di Kawasan Tanah Abang Ditinjau dari Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
FH - Usakti
Pemberhentian walikota yang melakukan kasus korupsi dan wewenang pejabat penggantian pelaksana tugas menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di Kota Bekasi
FH - Usakti
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pembentuk Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Provinsi DKI Jakarta)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin lingkungan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XIII/2020 tentang undang-undang cipta kerja
FH - Usakti
Kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan keputusan tentang upah minimum Provinsi Tahun 2022
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?