S Skripsi ini mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam menilai persesuaian alat bukti pada perkara nomor 1/pid.sus/2022/pn.pnn. dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewajiban untuk menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah menurut pasal 183 dan 184 kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap), serta mempertimbangkan persesuaian dan keterkaitan antara satu alat bukti dengan yang lainnya. kerap terjadi adanya putusan yang tidak mempertimbangkan persesuaian alat bukti yang berdasarkan ketentuan pada surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2010 terkait pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkotika. penelitian ini difokuskan pada penilaian terhadap aspek persesuaian alat bukti, khususnya dalam konteks rehabilitasi pengguna narkotika dengan jumlah barang bukti yang berada di bawah ambang batas rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam sema nomor 4 tahun 2010. metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-deskriptif dengan teknik analisis deduktif, menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan dan data primer berupa putusan pengadilan dan wawancara. hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara a quo, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang secara hukum memenuhi seluruh syarat untuk diberikan rehabilitasi. tindakan tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian penerapan hukum, terutama karena hakim tidak mempertimbangkan secara tepat gramasi narkotika dan alat bukti lain yang telah menunjukkan persesuaian. temuan ini menunjukkan perlunya konsistensi hakim dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan, serta pentingnya pendekatan yang menjunjung asas keadilan substantif dalam perkara tindak pidana narkotika ringan.