T Tindak pidana peredaran narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, kesehatan masyarakat, serta ketertiban umum. oleh karena itu, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika secara tegas mengatur ancaman pidana minimum khusus sebagai bentuk kebijakan hukum pidana yang bersifat represif dan preventif. namun nyatanya, masih ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus, seperti yang terdapat dalam putusan mahkamah agung nomor 7975 k/pid.sus/2024. penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu: putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku peredaran narkotika berada di bawah minimum khusus dan kesesuaian putusan tersebut dengan teori tujuan pemidanaan. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara tersebut tidak sejalan dengan ketentuan pasal 112 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur pidana minimum khusus selama 4 (empat) tahun. selain itu, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan teori tujuan pemidanaan, khususnya dalam pembinaan (reformation), perlindungan masyarakat (restraint), pembalasan (retribution), dan pencegahan (deterrence), sehingga berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika.