D Doktrin ultra vires pada dasarnya menghendaki agar setiap kewenangan dijalankan sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. dalam praktik penyelesaian sengketa merek, hakim diberikan kewenangan untuk menafsirkan hukum guna mewujudkan keadilan. namun, kewenangan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria yang digunakan dalam mengkualifikasikan suatu putusan hakim sebagai ultra vires dalam perkara perdata serta mengkaji akibat hukum putusan mahkamah agung nomor 427 k/pdt.sus-hki/2022 jo. putusan pengadilan niaga nomor 4/pdt.sus-hki/merek/2021/pn niaga sby. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang didukung oleh studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber. hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan mahkamah agung nomor 427 k/pdt.sus-hki/2022 mengandung unsur ultra vires karena pertimbangan hukum dan amar putusan menunjukkan adanya perluasan kewenangan yang melampaui batas penyelesaian sengketa sebagaimana ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. akibat hukum dari putusan tersebut adalah bergesernya penerapan prinsip first to file, berkurangnya kepastian hukum dalam perlindungan hak atas merek, serta terbentuknya preseden yang berpotensi memengaruhi penyelesaian sengketa merek pada perkara-perkara berikutnya. oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai batas kewenangan hakim dalam melakukan penafsiran hukum agar keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap merek terkenal tetap terjaga.