P Permohonan keberatan merupakan upaya hukum administratif yang dapat diajukan oleh wajib pajak apabila tidak sependapat dengan hasil ketetapan pajak, seperti surat ketetapan pajak kurang bayar (skpkb). pt. abc sebagai wajib pajak badan mengajukan keberatan atas skpkb pph tahun pajak 2019 yang diterbitkan oleh kpp madya dua jakarta barat dan diproses oleh kantor wilayah djp jakarta barat. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian permohonan keberatan tersebut dilakukan, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang ditempuh selama proses berlangsung. metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara langsung dengan pegawai kanwil djp jakarta barat. hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur keberatan telah sesuai dengan ketentuan dalam pmk nomor 202/pmk.03/2015. prosesnya meliputi pengajuan permohonan, penelitian formal dan material, pembahasan, surat panggilan untuk hadir, serta penerbitan keputusan. dalam kasus ini, keberatan pt. abc dikabulkan sebagian. kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan informasi dalam laporan hasil pemeriksaan, ketidaklengkapan dokumen dari wajib pajak, kendala teknis sistem, dan kurangnya pemahaman perpajakan. upaya yang dilakukan antara lain berupa klarifikasi dengan pemeriksa, pembinaan kepada wajib pajak, dan pengelolaan data secara manual. temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem dokumentasi, peningkatan literasi perpajakan, serta optimalisasi teknologi informasi dalam penyelesaian keberatan.