T Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. namun dalam praktiknya masih ditemukan sengketa pertanahan yang timbul akibat penerbitan sertipikat yang mengabaikan keberadaan hak lama atas tanah, sakah satu sengketa tersebut terjadi dalam perkara penerbitan sertipikat hak guna bangunan nomor 34/pasir impun atas nama pt global kurnia grahatama yang diterbitkan di atas tanah yang berasal dari hak lama berupa eigendom verponding. rumusan masalah pada penilitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam sengketa ahli waris dan pt global kurnia grahatama atas penerbitan sertipikat hak guna bangunan ditinjau berdasarkan undang-undang pokok agraria dan apa yang menjadi penyebab cacat prosedur dalam proses penerbitan sertipikat oleh kantor pertanahan yang menyebabkan sertipikat dibatalkan. metode yang penulis pakai adalah yuridis normatif bersifat deskriptif yang bersumber pada data sekunder dan di dukung data primer. hasil data penelitian di analisis secara kualitatif dan kesimpulan mengambil secara deduktif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah pada dasarnya telah di atur dalam peraturan perundang-undangan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. akan tetapi dalam sengketa ini perlindungan hukum preventif tidak terlaksana secara optimal karena tidak dilakukan penelitian data fisik dan yuridis secara cermat adapun perlindungan hukum represif diwujudkan melalui penyelesaian sengketa di peradilan. selain itu, cacat prosedur dalam penerbitan sertipikat disebabkan oleh tidak diperhatikannya penggunaan alas hak yang bermasalah, serta tidak diterapkannya asas kecermatan secara optimal.