P Pendaftaran tanah merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah. namun dalam praktiknya masih sering terjadi permasalahan tumpang tindih sertipikat, seperti yang terjadi pada sertipikat hak milik no. 1686 atas nama marlinis sy dan asnani yang tumpang tindih dengan sertipikat hak pakai no. 619 dan 52 serta sertipikat hak milik no. 13725. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerbitan sertipikat hak pakai no. 619 dan 52 serta sertipikat hak milik no. 13725 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di indonesia? dan apakah marlinis sy dan asnani selaku pemegang hak berhak memperoleh perlindungan hukum dan tidak kehilangan hak atas tanahnya? metode penelitian yang digunakan bertipe yuridis normatif dan bersifat deskriptif. data sekunder sebagai data utama yang didukung wawancara. cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, dianalisis secara kualitatif, dan pengambilan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menggambarkan bahwa penerbitan shp no. 619 dan 52 serta shm no. 13725 tidak sesuai hukum karena dilakukan tanpa menghapus hak lama dan tanpa pengumuman sah, sehingga cacat administrasi. marlinis sy dan asnani sebagai pemegang shm no. 1686 memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk memperoleh perlindungan, baik secara administratif maupun melalui upaya hukum di ptun. oleh karena itu, ketiga sertipikat tersebut patut dibatalkan demi menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah.