Analisis perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban deepfake pornography berdasarkan hukum positif di indonesia

DETAIL KOLEKSI

Analisis perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban deepfake pornography berdasarkan hukum positif di indonesia

Oleh : Nareshya Aridia Putri

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Wahyuni Retnowulandari

Kata Kunci : Legal Protection, Women, Deepfake Pornography, Online Gender-Based Violence

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2026_SK_SHK_010002200349_Halaman-Judul.pdf
2.	2026_SK_SHK_010002200349_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf	1
3.	2026_SK_SHK_010002200349_Surat-Hasil-Similaritas.pdf	1
4.	2026_SK_SHK_010002200349_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf	1
5.	2026_SK_SHK_010002200349_Lembar-Pengesahan.pdf	1
6.	2026_SK_SHK_010002200349_Pernyataan-Orisinalitas.pdf	1
7.	2026_SK_SHK_010002200349_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf	1
8.	2026_SK_SHK_010002200349_Bab-1.pdf
9.	2026_SK_SHK_010002200349_Bab-2.pdf
10.	2026_SK_SHK_010002200349_Bab-3.pdf
11.	2026_SK_SHK_010002200349_Bab-4.pdf
12.	2026_SK_SHK_010002200349_Bab-5.pdf
13.	2026_SK_SHK_010002200349_Daftar-Pustaka.pdf
14.	2026_SK_SHK_010002200349_Lampiran.pdf

Abstrak
Abstract

D Deepfake pornography merupakan bentuk kejahatan berbasis teknologi yang menggunakan ai (artificial intelligence) untuk memanipulasi gambar atau video seseorang menjadi konten pornografi tanpa persetujuannya. kejahatan ini menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan hukum bagi korban, khususnya perempuan. penelitian mengangkat rumusan masalah bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban deepfake pornography berdasarkan ketentuan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (uu ite), undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, dan convention on the elimination of all forms of discrimination against women (cedaw), serta bagaimana upaya penanggulangan deepfake pornography oleh pemerintah, masyarakat, dan korban. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan socio-legal yang bersifat deskriptif. data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik direktorat tindak pidana siber bareskrim polri, penyidik direktorat tindak pidana perlindungan perempuan dan anak polda metro jaya, komnas perempuan, serta korban deepfake pornography, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban deepfake pornography telah memiliki dasar hukum dalam uu ite, uu pornografi, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kitab undang-undang hukum pidana, dan cedaw, namun belum berjalan optimal karena belum adanya pengaturan khusus mengenai deepfake pornography, kendala pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta stigma terhadap korban. berdasarkan teori efektivitas hukum, perlindungan hukum dan upaya penanggulan deepfake pornography dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum sehingga diperlukan pembaharuan regulasi, penguatan kapasitas aparat, peningkatan literasi digital, dan optimalisasi perlindungan korban.

D Deepfake pornography is a form of technology-based crime that utilizes ai (artificial intelligence) to manipulate a person\\\'s images or videos into pornographic content without their consent. this crime inflicts psychological, social, and legal consequences on victims, particularly women. this study addresses the implementation of legal protections for female victims of deepfake pornographyâ€”based on the electronic information and transactions law (uu ite), law no. 44 of 2008 on pornography, and the convention on the elimination of all forms of discrimination against women (cedaw)â€”as well as efforts by the government, the public, and victims to combat this issue. a descriptive legal research method employing a socio-legal approach was used. data sources included primary data obtained through interviews with investigators from the cyber â€‹â€‹crime directorate of the national police (bareskrim polri) and the directorate of crimes against women and children of the jakarta metropolitan police (polda metro jaya), representatives from the national commission on violence against women (komnas perempuan), and victims of deepfake pornography; secondary data was obtained through literature reviews. all data were analyzed qualitatively, with conclusions drawn deductively. the findings indicate that while a legal basis for protecting female victims of deepfake pornography existsâ€”encompassing the uu ite, the pornography law, the law on sexual violence crimes, the criminal code, and cedawâ€”implementation remains suboptimal. this is due to the absence of specific regulations addressing deepfake pornography, challenges regarding digital evidence, limited law enforcement capacity, and the stigma faced by victims. based on the theory of legal effectiveness, legal protection and countermeasures against deepfake pornography are influenced by factors such as the law itself, law enforcement personnel, facilities and infrastructure, the public, and legal culture; consequently, there is a need for regulatory reform, capacity building for officials, improved digital literacy, and optimized victim protection.