DETAIL KOLEKSI

Perlindungan konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur pada label produk air mineral dalam kemasan menurut uu no.8 tahun 1999 dan peraturan terkait

Oleh : Fatin Hasanah

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Anna Maria Tri Anggraini

Pembimbing 2 : Dhany Rahmawan

Kata Kunci : Consumer Protection, Product Labeling, Information Transparency, Bottled Drinking Water, Right to In

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002202022_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002202022_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002202022_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002202022_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002202022_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002202022_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002202022_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002202022_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002202022_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002202022_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002202022_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002202022_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002202022_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002202022_Lampiran.pdf

M Maraknya perbedaan klaim pada label produk aqua pada bulan oktober 2025, khususnya frasa \\\"air mineral pegunungan\\\" dan \\\"100% murni\\\", menimbulkan keraguan mengenai pemenuhan hak konsumen untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf c undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimana peraturan hukum mengenai kewajiban penyampaian informasi yang benar, jelas, dan jujur pada label produk air mineral dalam kemasan (amdk) menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999, pp nomor 69 tahun 1999, dan regulasi bpom tentang pelabelan pangan dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam pemenuhan hak konsumen pada label produk amdk berdasarkan ketentuan tersebut. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama berupa bahan hukum primer dan sekunder, dan menggunakan data primer sebagai data pendukung berupa wawancara. kesimpulan dalam penelitian ini adalah tentang wajib pelabelan sebagaimana diatur melalui peraturan-peraturan pelaksananya. seiring berjalan regulasi yang ditetapkan, masih terdapat celah yang ditemukan, terutama terkait klaim sumber air yang belum diverifikasi secara tegas.

T The proliferation of conflicting claims on aqua product labels in october 2025, particularly the phrases ‘mountain mineral water’ and ‘100 per cent pure’, has raised doubts regarding the fulfilment of consumers’ rights to receive accurate, clear and honest information in accordance with the provisions of article 4(c) of law no. 8 of 1999 on consumer protection. the issue examined in this study is how legal regulations regarding the obligation to provide accurate, clear andhonest information on the labels of bottled mineral water (amdk) products are set out under law no. 8 of 1999, government regulation no. 69 of 1999, and the bpom regulations on food labelling; and how legal protection for consumers is ensured in the fulfilment of consumer rights regarding the labelling of bottled mineral water products based on these provisions. this study employs a normative legal methodology of a descriptive-analytical nature, utilising secondary data as the primary source in the form of primary and secondary legal materials, and using primary data as supporting evidence in the form of interviews. the conclusion of this study concerns mandatory labelling as regulated by the relevant implementing regulations. despite the implementation of the established regulations, there are still loopholes identified, particularly regarding claims about water sources that have not been explicitly verified.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 69 Judul)

Pengaruh penggunaan teknologi keuangan, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan terhadap inklusi keuangan.
FEB - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tabita berdasarkan peraturan perundang-undangan 0.0
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap keracunan makanan melalui konsumsi jajanan latiao (studi kasus: sdn cidadap i kecamatan sukaraja, sukabumi)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen atas peredaran produk post market menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap keamanan data pribadi di sektor perdagangan online ( studi terhadap kebocoran data konsumen shopee )
FH - Usakti
Analisis pengaturan perlindungan hukum nasabah bank berdasarkan pembukaan rahasia bank terkait putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 145/pdt.g/2019
FH - Usakti
Perlindungan konsumen rentan terhadap peredaran rokok eceran di kota serang menurut hukum perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap pemalsuan barang merek rhodey oleh pt rimas usaha jaya menurut peraturan perundang-undangan 5.0
FH - Usakti
Perlindungan hak konsumen terhadap ketiadaan informasi daftar bahan yang digunakan pada label puding kemasan produk toko swalayan 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab pelaku usaha bidang jasa ketenagalistrikan akibat pemadaman listrik di wilayah kalurahan kampung kapanewon ngawen gunung kidul
FH - Usakti
Pencantuman informasi secara tidak jelas dalam menu makanan dan minuman di restoran x dan y dari perspektif hak perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tanggung jawab pengembang terkait prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam perspektif perlindungan konsumen 5.0
FH - Usakti
Perlindungan konsumen atas informasi yang benar jelas dan jujur terhadap suplemen kesehatan dr. lsw berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait
FH - Usakti
Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen obat sirup beracun (studi putusan nomor 94/pdt/2025/pt dki)
FH - Usakti
Tanggung jawab pemilik kos pada kehilangan barang penyewa kos di Kelurahan Mampang Prapatan sesuai kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap hak informasi yang benar, jelas, dan jujur atas jasa penyelenggaraan konser musik
FH - Usakti
Tanggung jawab pelaku usaha wisata wahana air kolam renang kc di wilayah cikarang berdasarkan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen rumah yang diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999
FH - Usakti
Perlindungan konsumen klinik kecantikan wsj di depok berdasarkan peraturan perlindungan konsumen di bidang kesehatan
FH - Usakti
Perbandingan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat phishing dalam transaksi perbankan digital di indonesia dan singapura
FH - Usakti
Iklan pemberangkatan jamaah umrah oleh pt.terang indonesia wisata ditinjau dari undang-undang no.8 tahun 1999 tentangperlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai konsumen dalam kecelakaan perjalanan wisata (studi terhadap biro perjalanan wisata falisha journey)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap standar penjualan gas lpg 12 kg di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi berdasarkan peraturan di bidang migas
FH - Usakti
Perlindungan konsumen pengguna expert advisor dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis teknologi informasi (studi kasus robot trading auto trade gold).
FH - Usakti
Tanggung jawab penyelenggara konser garage reggae summer camp 2025 akibat perubahan waktu dan tempat acara dalam perspektif hukum perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen akibat gangguan sistem mandiri online sekuritas trading berdasarkan peraturan di bidang pasar modal
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap penurunan harga ekstrem produk otomotif (studi kasus pada produk wuling binguo ev)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap jasa penyelenggaraan konser musik atas penerapan klausula eksonerasi pada tiket (studi konser pestapora 2025)
FH - Usakti
Tanggung jawab pengembang perumahan yhl atas keterlambatan serah terima unit dalam perspektif perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perbandingan pengaturan terhadap produk susu bayi kadaluwarsa di indonesia dan kanada
FH - Usakti
Perlindungan konsumen atas ketiadaan label tidak halal pada produk makanan siap saji \\\"ayam goreng widuran\\\"
FH - Usakti
Perbandingan pengaturan hukum labelisasi halal produk makanan di indonesia dan pakistan
FH - Usakti
Perlindungan konsumen dalam keracunan massal program makan bergizi gratis di smpn 35 bandung
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap kualitas layanan air bersih oleh pt air batam hilir
FH - Usakti
Perbandingan hukum perlindungan konsumen indonesia dan korea selatan terhadap mekanisme refund tiket konser
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap kesesuaian jasadengan iklan (studi kasus khaisar weddingbaturaja dan konsumen silva junistiadan ardina mayasari)
FH - Usakti
Peran bpom dalam pengawasan pelaku usaha terkait pencantuman tanggal kedaluwarsa pada label produk panganumkm (studi kasus toko mama khas banjar)
FH - Usakti
Analisis hukum perlindungan konsumen terhadap peran lembaga pengawas terkait peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu
FH - Usakti
Perlindungan konsumen dalam pemasaran produk elektronik dengan strategi upselling
FH - Usakti
Implementasi pengawasan standar penggunaan timbangan di pasar tradisional: studi di wilayah kota bogor
FH - Usakti
Pengaturan dan peran uptd metrologi legal dalam tera dan tera ulang alat ukur bahan bakar pada spbu sebagai upaya perlindungan konsumen (sudi kasus spbu no.34-16712)
FH - Usakti
Pengaruh struktur kepemilikan dan kualitas audit terhadap transparansi informasi akuntansi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 5.0
FEB - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna hand sanitizer “antiseptic” yang mencantumkan klaim “anti corona” pada label produk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab PT Honda Prospect Motor terhadap cacat produk otomotif kendaraan bermotor roda empat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
FH - Usakti
Pengembalian uang tiket pesawat dalam bentuk voucher travel terkait larangan terbang pada saat pandemi covid-19 berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Penggunaan data pribadi oleh Tokopedia berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Analisis perlindungan data pribadi konsumen pada perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (studi kasus penyelenggara jasa teknologi finansial rupiah plus/perdana).
FH - Usakti
Pelindungan hukum terhadap konsumen pengguna listrik DKI Jakarta terkait pemadaman listrik di wilayah Jabodetabek
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas suplemen viostin ds yang mengandung DNA babi yang diproduksi oleh PT. Pharos Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 2.5
FH - Usakti
Analisis terhadap pemuatan iklan susu kental manis merek cap Enaak pada media massa berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 0.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen terkait pembatalan sepihak penerbitan tiket pesawat oleh PT. Trinusa Travelindo Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab pengembang (PT. Nusuno Karya) atas jual-beli rumah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindugan konsumen
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan konsumen pengguna jasa layanan kesehatan (studi kasus meninggalnya Tiara Debora Simanjorang di rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap peredaran mie samyang yang mengandung fragmen dna babi tanpa pemberian label ‘mengandung babi’ pada kemasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat keterlambatan penyerahan unit dalam pelaksanaan perjanjian jual beli apartemen Urban Heights BSD Tangerang berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus konsumen BP)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pelaksanaan tanggung jawab PT. Jaya Real Property, Tbk kepada Mery Kurniaty atas keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tanggung jawab PT. Pharos Indonesia terhadap konsumen pengguna obat albothyl yang mengandung policresulen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 0.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan garam industri menjadi garam konsumsi oleh PT Garam (Persero) berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen penghuni apartemen green pramuka city dalam menyampaikan pendapat dan/atau keluhannya berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap penayangan iklan motor Honda Vario dan Honda Revo oleh Lazada yang menyesatkan konsumen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen apartemen la city yang dipasarkan dengan sistem pre-project selling berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam ketentuan aplikasi Go-Jek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi kualitas produk beras merek maknyuss dan ayam jago berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen atas pemalsuan labelisasi halal terhadap produk bihun kekinian (Bikini) berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara AKM dengan PT. SIF berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengenai tarif dasar listrik
FH - Usakti
Upaya hukum pemulihan hak konsumen di Sektor Jasa Pendidikan Studi Kasus Yayasan Pendidikan X Melawan Djoni Sukohardjo 5.0
FH - Usakti
Penggunaan lean manufacturing untuk menurunkan manufacturing lead time pada proses produksi Air Minum dalam Kemasan (AMDK) galon 19 liter di CV. D&D Jaya
FTI - Usakti
Tanggung jawab perusahaan pengembang terhadap konsumen pembeli apartemen berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi kasus putusan nomor 1 PK / Pdt.Sus Pailit / 2022)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?