A Abstrak(a) abdul rouf afrizal (nim: 010002202001)(b) perlindungan konsumen terhadap penurunan harga ekstrem produk otomotif (studi kasus pada produk wuling binguo ev)(c) 84 halaman, 2026, 3 lampiran.(d) kata kunci: hukum perlindungan konsumen, penurunan harga, tanggung jawab pelaku usaha.(e) perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam kegiatanperdagangan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen. salah satu persoalan yang muncul dalam perkembangan industri kendaraan listrik di indonesia adalah penurunan harga wuling binguo ev yang terjadi dalam waktu relatif singkat setelah produk dipasarkan. kondisi tersebut menimbulkan keluhan dari konsumen yang merasa dirugikan akibat selisih harga yang cukup signifikan. permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penurunan harga ekstrem dalam waktu singkat dapat dikategorikan sebagai kerugian konsumen menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap penurunan harga ekstrem dalam waktu singkat yang terjadi pada produk wuling binguo ev. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan harga kendaraan merupakan bagian dari strategi bisnis yang pada prinsipnya menjadi hak pelaku usaha dan tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maupun kerugian yang wajib diganti berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. namun, apabila penurunan harga dilakukan tanpa keterbukaan informasi yang memadai sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen, pelaku usaha dapat dianggap belum sepenuhnya memenuhi hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. oleh karena itu, tanggung jawab pelaku usaha lebih tepat diwujudkan melalui penerapan prinsip itikad baik, transparansi informasi, serta pemberian kompensasi atau kebijakan lain yang bertujuan menjaga kepercayaan dan kepuasan konsumen tanpa mengesampingkan kebebasannya dalam menentukan strategi pemasaran.(f) 10 buku (tahun 2008–2022), 4 peraturan perundang-undangan, 5 jurnal, 5 artikel harian.(g) dr. sri bakti yunari, s.h., m.hum ( )(h) abdul rouf afrizal ( )