DETAIL KOLEKSI

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasir laut berdasarkan peraturan perundang-undangan di daerah khusus jakarta

Oleh : Kalista Sofi Permana

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ninuk Wijiningsih

Kata Kunci : Regional Autonomy Law, Authority of the Special Region of Jakarta, Marine Sand

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200332_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200332_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200332_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200332_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200332_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200332_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200332_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200332_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200332_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200332_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200332_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200332_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200332_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200332_Lampiran.pdf

P Pengelolaan pasir laut merupakan kewenangan pemerintah daerah khusus jakarta yang berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasir laut berdasarkan peraturan perundang-undangan di daerah jakarta dan apakah pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut oleh pemerintah daerah khusus jakarta telah sesui dengan peraturan perundang-undangan. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama yang didukung data primer, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah khusus jakarta dalam pengelolaan pasir laut telah sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. namun, pelaksanaannya belum optimal karena pengelolaan hasil sedimentasi laut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 lebih menempatkan kewenangan pada pemerintah pusat, sehingga ruang kewenangan pemerintah daerah khusus jakarta menjadi sangat terbatas.

M Marine sand management falls within the authority of the special region of jakarta government and is closely related to the distribution of authority between the central government and regional governments. this study examines how the authority of the regional government in marine sand management is regulated under the laws and regulations applicable in the special region of jakarta and whether the management and utilization of marine sand by the special region of jakarta government are in accordance with the applicable laws and regulations. this research employs a descriptive normative legal research method using secondary data as the primary source, supported by primary data. the data were analyzed qualitatively using a deductive approach. the findings indicate that the authority of the special region of jakarta government in marine sand management is consistent with the distribution of authority stipulated in the applicable laws and regulations. however, its implementation has not been optimal because the management of marine sedimentation under government regulation number 26 of 2023 primarily places authority with the central government, thereby significantly limiting the authority of the special region of jakarta government.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 40 Judul)

Peran pemerintah daerah dalam penerapan smart planning budgeting berdasarkan uu no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di dki jakarta t.a. 2023
FH - Usakti
Wewenang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 - 2023
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 menurut peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 9 tahun 2023
FH - Usakti
Optimalisasi pengawasan oleh inspektorat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (studi kasus di kota bekasi)
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah kota jakarta selatan dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 di kecamatan pasar minggu
FH - Usakti
Pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar kebon kembang kota bogor berdasarkan peraturan daerah kota bogor nomor 1 tahun 2021
FH - Usakti
Peran pemerintah kota bandung dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai citarum
FH - Usakti
Pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan jasa penitipan anak berdasarkan peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kota layak anak di kota depok
FH - Usakti
Kewenangan gubernur provinsi jawa barat dalam pengendalian pembuangan limbah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021(studi penelitian pt eco paper indonesia) 5.0
FH - Usakti
Wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi limbah di pantai trikora pulau bintan berdasarkan peraturan daerah kabupaten bintan nomor 2 tahun 2010
FH - Usakti
Peran pemerintah kota dalam mengatasi kepadatan penduduk di Wilayah Jakarta Barat berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2024 tahun 2020-2024
FH - Usakti
Pengawasan pemerintah kabupaten dalam kegiatan pertambangan pt dairi prima mineral di kabupaten dairi, sumatera utara (studi putusan no. 277 k/tun/lh/2024)
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana satu miliar satu desa di desa cidokom kabupaten bogor berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan rakyat (emas) di kabupaten merangin
FH - Usakti
Analisis kewenangan pemerintah kabupaten bogor dalam pengelolaan objek wisata situ rawa gede
FH - Usakti
Kewenangan gubernur dalam optimalisasi pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak menurut peraturan daerah dki jakarta nomor 4 tahun 2009 di jakarta selatan (2023-2024)
FH - Usakti
Kewenangan walikota dalam melakukan relokasi dan merger 26 sekolah dasar di kota depok
FH - Usakti
Pengawasan penjualan rokok elektrik dan rokok tembakau di wilayah sekolah kota jakarta barat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024
FH - Usakti
Wewenang kepala daerah dalam proyek pembangunan jalan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua tahun 2019-2022
FH - Usakti
Kewenangan menteri agama dalam menetapkan badan amil zakatnasional menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentangpengelolaan zakat (studi kasus di kota cilegon provinsi banten tahun2025)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus jakarta terhadap pengelolan program makan bergizi gratis ( mbg ) berdasarkan peraturan presiden nomor 115 tahun 2025
FH - Usakti
Wewenang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pengelolaan sungai di kota banjarmasin
FH - Usakti
Pengaturan pelayanan umum pada saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat) 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelajaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat 5.0
FH - Usakti
Pengelolaan dan pelaporan dana desa untuk kepentingan penanganan covid-19 di Desa Pamagersari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor pada tahun 2020 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum wilayah DKI Jakarta (Studi Tentang alih fungsi jalan dan trotoar menjadi tempat berdagang ditinjau dengan Undang-undng No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan) 2.5
FH - Usakti
Peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) (studi kasus pengelolaan aset Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Surabaya dan Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES) Surabaya
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat untuk warga DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis kebijakan padat karya tunai (Cash for Work) dalam penggunaan dana desa tahun 2019 (studi penelitian: Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberhentian Walikota oleh Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
FH - Usakti
Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Prosedur penyusunan Perda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam mengatur PKL di Kawasan Tanah Abang Ditinjau dari Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
FH - Usakti
Pemberhentian walikota yang melakukan kasus korupsi dan wewenang pejabat penggantian pelaksana tugas menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di Kota Bekasi
FH - Usakti
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pembentuk Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Provinsi DKI Jakarta)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin lingkungan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XIII/2020 tentang undang-undang cipta kerja
FH - Usakti
Kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan keputusan tentang upah minimum Provinsi Tahun 2022
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?