S Sppt pbb yang merupakan suatu dokumen yang memuat besaran pemungutan pajak kepada wajib pajak atas objek sebidang tanah dan/atau bangunan. sppt pbb diberikan kepada masing-masing objek sppt pbb. namun pada putusan nomor 6/g/2021/ptun.smg, terdapat pihak yang mendapat sppt pbb ganda pada bidang objek yang sama. maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah antara lain (1) apakah dengan adanya sppt pbb ganda, pihak pemilik tanah dapat mengajukan pembatalan atas salah satu sppt pbb? (2)apakah pemilik dapat meminta restitusi atas pembayaran pbb terhadap sppt ganda?. penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, data yang digunakan berupa data sekunder berupa bahan hukum primer seperti undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, bahan hukum sekunder dari buku atau jurnal, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan analisa data kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik tanah dapat mengajukan pembatalan terhadap sppt pbb ganda. oleh karena itu, sppt yang diterbitkan secara tidak sah dapat dibatalkan. pemilik tanah dapat meminta restitusi atas pembayaran yang timbul akibat sppt ganda. berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. wajib pajak yang telah membayar pajak berdasarkan sppt yang kemudian terbukti tidak sah, maka pembayaran tersebut dapat dinyatakan sebagai kelebihan pembayaran pajak.