DETAIL KOLEKSI

\"perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat hak atas tanah terdahulu yang tumpang tindih (overlapping) (studi putusan nomor 193/pdt.g/2019/pn bks)\"

Oleh : Halum Albizanthi

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Dyah Setyorini

Kata Kunci : Agrarian Law, Certificate Overlapping, Legal Protection

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200048_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2026_SK_SHK_010002200048_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200048_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200048_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200048_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200048_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200048_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200048_Bab-1.pdf 16
9. 2026_SK_SHK_010002200048_Bab-2.pdf 21
10. 2026_SK_SHK_010002200048_Bab-3.pdf 21
11. 2026_SK_SHK_010002200048_Bab-4.pdf 14
12. 2026_SK_SHK_010002200048_Bab-5.pdf 2
13. 2026_SK_SHK_010002200048_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2026_SK_SHK_010002200048_Lampiran.pdf 1

T Tumpang tindih sertipikat terjadi ketika dua atau lebih hak atas tanahditerbitkan pada bidang tanah yang sama sehingga menimbulkanketidakpastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. permasalahan dalamskripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertipikattanah terdahulu yang tumpang tindih (overlapping) (studi putusan nomor193/pdt.g/2019/pn bks) dan bagaimana peran kantor pertanahan kotabekasi dalam sengketa tanah ganda (overlapping) (studi putusan nomor193/pdt.g/2019/pn bks). tipe penelitian yang digunakan adalah penelitianhukum yuridis normatif dengan bersumber pada data sekunder yang bersifatdeskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secaradeduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikankepada pemilik sertipikat yang terbit terdahulu dalam kasus tumpang tindih(overlapping) yang didasari oleh penerapan asas prior tempore potior in jureyang sejalan dengan yurisprudensi mahkamah agung nomor 5/yur/pdt/2018jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya samasama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yangterbitlebih dahulu dan pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sertipikat adalah alat pembuktianyang kuat sepanjang data yuridis dan data fisik sesuai dengan surat ukur danbuku tanah pemegang hak. peran kantor pertanahan kota bekasi dalamkasus putusan nomor 193/pdt.g/2019/pn bks adalah dengan melakukaneksekusi putusan hakim yaitu dengan melakukan pencoretan pencatatansertipikat dan pembatalan sertipikat hak milik nomor 4878/jatibening baru.sehingga sertipikat yang tercatat adalah sertipikat hak milik nomor2639/jatibening (yang pertama kali terbit).

C Certificate overlapping occurs when two or more land rights are issued on the same plot of land, creating legal uncertainty for the landowners. the issues examined in this thesis are how legal protection is provided to the holders of earlier overlapping land certificates (study on decision number 193/pdt.g/2019/pn bks) and what the role of the bekasi city land office is in double land disputes (overlapping) (study on decision number 193/pdt.g/2019/pn bks). the type of research used is normative juridical legal research based on secondary data, which is descriptive in nature and analyzed qualitatively using deductive reasoning for conclusions.the results of the research indicate that legal protection is granted to the owner of the earlier issued certificate in overlapping cases, based on the application of the principle of prior tempore potior in jure, which is in line with supreme court jurisprudence number 5/yur/pdt/2018. under this principle, if there are double certificates for the same plot of land where both are authentic, the strongest proof of right is the certificate issued first, as well as article 32 paragraph (1) of government regulation number 24 of 1997 concerning land registration, which states that a certificate is a strong instrument of proof as long as the juridical and physical data match the measurement letter and land book of the rights holder. the role of the bekasi city land office in the case of decision number 193/pdt.g/2019/pn bks involves executing the judge\\\'s decision by striking out the certificate record and revoking certificate of ownership (shm) number 4878/jatibening baru, so that the valid recorded certificate remains certificate of ownership (shm) number 2639/jatibening (which was issued first).

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 81 Judul)

Analisis yuridis terhadap perlindungan hak cipta konten musik pada platform digital, studi kasus antara pt. aquarius dengan bigo technology
FH - Usakti
Perlindungan hak anak korban tindak pidana jarimah : analisis putusan nomor 22/jn/2021 ms.aceh berdasarkan qanun aceh
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat tanah elektronik di kota tangerang selatan pasca peraturan menteri atr/kbpn nomor 3 tahun 2023
FH - Usakti
Tanggung jawab pengangkut terhadap kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut
FH - Usakti
Perlindungan terhadap hak kreditur separatis dalam pembatalan permohonan pkpu dan pailit (studi putusan nomor 300/pdt. sus-pkpu/2023/pn niaga jkt pst jo. putusan nomor 664 k/pdt.sus-pailit/2024)
FH - Usakti
Perlindungan hukum tentang pemberian kompensasi dan ganti rugi terhadap korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah Tangerang
FH - Usakti
Analisa yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga
FH - Usakti
Pengalihan hak tanggungan secara sepihak milik tommy rishi oleh bank sbi indonesia (studi putusan nomor 2430k/pdt/2022
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pemanfaatan jalan di pasar tanah abang oleh pedagang kaki lima berdasakan Perda DKI No. 8 Tahun 2007 Jo Perda DKI No. 3 Tahun 2009
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap nasabah akibat kegagalan debit dalam transaksi perbankan dengan menggunakan kartu debit berdasarkan peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
FH - Usakti
Kajian yuridis pemanfaatan ruang bawah tanah untuk kepentingan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) segmen bawah tanah oleh PT. MRT Jakarta 3.8
FH - Usakti
Eksistensi tanah jabatan (bengkok) bagi pejabat desa setempat menurut hukum adat di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap warga dalam sengketa pertanahan dengan TNI AL di Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan - Provinsi Jakarta Timur 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tanah bekas Grant Sultan di DIY berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap hak penguasaan atas tanah di komplek perumahan TNI angkatan darat Bearland berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pemerasan oleh anak 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan kawasan pesisir di pantai Sendangbiru Kabupaten Malang Jawa Timur yang berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 0.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetubuhan oleh anggota polri yang tidak mendapatkan ganti rugi (studi putusan pengadilan negeri banjarmasin nomor 892/pid.b/2021/pn bjm)
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi pt pegadaian akibat barang jaminan bukan milik pemberi gadai (studi putusan nomor 49/pid.b/2023/pn mnd)
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba yang terjadi wanprestasi (studi pada putusan nomor 25/pdt.g/2022/pn srl)
FH - Usakti
Analisis pemenuhan hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan putusan nomor 36/pid.sus-anak/2024/pn.mdn
FH - Usakti
Hubungan kerja kontraktual berdasarkan target antara dealer dengan sales counter (studi kasus pada pt x)
FH - Usakti
Perlindungan pemegang hak siar tayangan sepak bola milik k-vision menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
FH - Usakti
Kajian yuridis tanah hgb terindikasi terlantar pada shgb no.6/cijeruk atas nama pt bss
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap pembeli dalam jual beli tanah dan bangunan akibat itikad tidak baik dari developer setia mekar residence 2
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tanah hibah untuk pembangunan gki yasmin dikota bogor
FH - Usakti
Perlindungan hukum nasabah perbankan terhadap data dalam sistem layanan informasi keuangan
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap penerbitan sertipikat oleh kantor pertanahan (studi kasus ahli waris dengan pt global kurnia grahatama)
FH - Usakti
Kajian yuridis pembatalan undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air berdasarkan putusan mahkamah kosntitusi Nomor 85/PUU-XI/2013
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai hubungan hukum antara warga kampung pulo dengan tanah yang ditempatinya menurut peraturan perundang-undangan pertnahan
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum merek terkenal Lexus di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek kajian pada kasus lexus versus Prolexus 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap berupa pukat harimau (jaring trawl) di perairan/laut kabupaten pasaman barat, sumatera barat berdasarkan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (studi kasus Anton 1.7
FH - Usakti
Pentingnya informed consent dalam menghindari malapraktik kedokteran (Studi pustaka)
FKG - Usakti
Perlindungan hukum terhadap penumpang PT. Lion Mentari Airlines atas keterlambatan penerbangan (Selama 31 Juli-1 Agustus 2016) 4.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perlindungan hukum kepemilikan tanah milik H. Abdul Rachman Saleh dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Baktiparamita Putrasama dan Ng Ming Hong (Studi Kasus Putusan No.230/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel) 4.0
FH - Usakti
Analisis yuridis pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dari Depok-Antasari berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 5.0
FH - Usakti
Kepemilikan hak atas tanah karena perbuatan melawan hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi No.5/PDT/2018/PT.JMB
FH - Usakti
Perlindungan hukum penerima pengalihan kredit pemilikan rumah yang tidak disertai pembebanan hak tanggungan (studi putusan pengadilan negeri Denpasar nomor: 41/pdt.g/2017/ pn.dps)
FH - Usakti
Kapal bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin usaha perikanan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (studi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 16/PID.SUS-PRW2017/PN MDN)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penjualan benih lobster tanpa memiliki surat izin usaha perikanan (studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 382/PID.SUS-PRK/2018/PN BYW) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum pemegang merek acc yang memiliki reputasi baik di masyarakat (Studi Putusan No 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Jkt.Pst) 5.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap peserta BPJS kesehatan yang ditolak rumah sakit 5.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap Hubei Yuli Abrasive Belts Group CO. LTD sebagai pemegang hak atas merek Sharpness berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (studi putusan nomor 7K/PDT.Sus-HKI/2018)
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karya ciptanya diunduh tanpa izin melalui internet.
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek asing terkenal K. Brothers di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
FH - Usakti
Perbandingan perlindungan hukum terhadap kreditur antara perjanjian peer to peer lending dengan perjanjian pemberian kredit perbankan atas risiko gagal bayar debitur (studi terhadap pt. Bank x cabang d.i panjaitan jakarta timur dengan pt. Akseleran keuangan inklusif indonesia) 0.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi di pailitkan 0.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam jual beli tanah hak guna bangunan (studi Putusan Pengadilan Tinggi No. 517/Pdt/2018/PT.Dki)
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan budidaya benih lobster berdasarkan undang-undang no. 31 tahun 2004 tentang perikanan (studi putusan pengadilan negeri Jambi nomor 383/Pid.Sus/2019)
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai pembatalan akta hibah tanah hak milik no. 28/PPAT/Kec.Ltk/III/2003 (studi atas putusan pengadilan negeri Larantuka No. 7/Pdt.G/2016/PN.Lrt)
FH - Usakti
Analisis pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Depok berdasarkan sebaran pendudukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Depok tahun 2012-2032
FH - Usakti
Pelaksanaan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum dan kepastian hukum pemegang sertifikat hak milik mengenai tumpang tindih kepemilikan tanah (studi kasus putusan no. 18/g/2014/ ptun.bjm) 0.0
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis terhadap sengketa penguasaan tanah antara Hamidah dan PT. Hotel Indonesia Natour di Kelapa Gading, Jakarta Utara (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459 K/Pdt/2013)
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap pencipta logo asosiasi pengusaha komputer Indonesia (Apkomindo) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta
FH - Usakti
Analisis yuridis penyelesaian pelunasan kredit melalui eksekusi hak tanggungan dengan cara lelang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (studi Putusan No. 13/Pdt.G/2014/PN/Mrk)
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang haknya dialihkan dengan jual beli fiktif (studi putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor: 50/PDT.G/2012/PN.Klt)
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum PT. Inter Sports Marketing sebagai pemegang lisensi siaran piala dunia FIFA 2014 di Indonesia atas komersialisasi tanpa izin oleh pihak lain (Studi kasus putusan nomor: 10/hki.hak cipta/2016/pn.niaga.sby.)
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap penetapan tanah terlantar atas tanah hak guna usaha nomor 05/BANGKA kepunyaan PT. Swarna Nusa Sentosa
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi nasabah (Hj. Nur’ainy Harun) terkait hilangnya dana tabungan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCU Jakarta Selatan berdasarkan peraturan di bidang perbankan 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran tata ruang pada pembangunan Hotel Sahid Cleveland di Kawasan Bandung Utara (KBU) berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pelaksananya
FH - Usakti
Pengelolaan kawasan perkotaan dalam rangka penanggulangan banjir di kabupaten kudus, Jawa tengah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional dan peraturan daerah nomor 16 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Kudus 5.0
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap sengketa kepemilikan tanah hak milik di Desa Pererenan, Badung-Bali
FH - Usakti
Analisis yuridis pembatalan sertifikat hak milik nomor 00809 / Kelurahan Pasir Gunung Selatan (Studi kasus berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara Bandung nomor 65/g/2018/PTUN.Bdg)
FH - Usakti
Tanggung jawab pelaku usaha atas produk pangan olahan kedaluwarsa berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi Kasus terhadap peredaran produk pangan olahan PT PRS) 3.5
FH - Usakti
Sinkronisasi pengaturan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Malang Berdasarkan PERMEN ATR/BPN No 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
FH - Usakti
Pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Pakualam, Tangerang Selatan berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap 3.5
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap penumpang atas terjadinya pembatalan penerbangan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Studi Kasus: PT Citilink Indonesia dari Bandara Halim Perdanakusuma Menuju Yogyakarta)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap Program Nasional Agraria (PRONA) di Kota Administrasi Jakarta Utara setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penolakan pendaftaran jual beli tanah di kantor pertanahan Tangerang Selatan (studi kasus: 465/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt)
FH - Usakti
Kajian yuridis hak pakai atas tanah bagi warga negara asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah no. 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap fotografer atas penggunaan karya foto tanpa izin berdasarkan undang–undang nomor 28 tahun tentang hak cipta (studi putusan nomor 57/Pdt.sus-hakcipta/ 2017/PN.Niaga. Jkt.Pst)
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren yang tidak mendaftarkan piutangnya dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 5.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat penyandang disabilitas atas penolakan maskapai penerbangan Etihad tujuan Jakarta-Geneva (analisis studi putusan nomor.846/Pdt. G/2016/ PNJkt.Sel)
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap merek Felix Buhler Ag, atas kesamaan merek dengan merek Felix Buhler milik Sumpena Rahardja berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016
FH - Usakti
Kajian yuridis larangan rangkap jabatan/profesi bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
FH - Usakti
Perlindungan hukum korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (studi kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2017/PN Cms Tahun 2017) 0.0
FH - Usakti
Tinjauan mengenai pemberian izin lokasi terhadap penanaman modal dalam negeri (studi Putusan Nomor 06 K/fUN/2012)
FH - Usakti
Perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara AKM dengan PT. SIF berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo.
FH - Usakti
Analisis terhadap persamaan dan perbedaan dalam perlindungan hukum wanita yang di poligami (studi kasus Indonesia dan Mesir)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?