H Hak politik merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijaminbaik secara konstitusional maupun dalam berbagai instrumen hukuminternasional. skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan hak politik mantannarapidana dalam konteks pencalonan pejabat publik, dengan fokus padakasus anggit kurniawan nasution sebagai calon wakil bupati pasaman tahun2024. permasalahan utama yang diangkat ialah ketidakterbukaan informasimengenai status hukum sebagai mantan narapidana, yang bertentangandengan ketentuan pasal 182 huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017tentang pemilu serta putusan mahkamah konstitusi nomor 42/puu-xiii/2015.penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatanperaturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. hasil analisismenunjukkan bahwa pembatasan hak politik hanya dapat diberlakukan melaluimekanisme hukum yang adil dan proporsional, bukan secara mutlak. putusanmahkamah konstitusi nomor 02/phpu.bup-x.xiii/2025 menjadi presedenpenting dalam menegaskan bahwa prinsip keterbukaan dan integritas calonmerupakan bagian esensial dari asas pemilu yang jujur dan adil, sekaligusbentuk implementasi prinsip good governance dalam demokrasi lokal diindonesia.