A Aparatur sipil negara (asn) merupakan unsur aparatur negara yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan nasional, dan pelayanan publik. dalam menjalankan tugasnya, asn wajib menaati ketentuan disiplin sebagai wujud profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas. pelanggaran terhadap ketentuan disiplin dapat berakibat pada dijatuhkannya sanksi administratif hingga pemberhentian sebagai asn. oleh karena itu, proses pemberhentian asn harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara agar memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak asn. penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai prosedur pemberhentian asn dan bagaimana implikasi keputusan pemberhentian pns. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan disiplin asn, prosedur pemberhentian asn, dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi asn yang dirugikan akibat keputusan pemberhentian. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). bahan hukum primer terdiri atas undang-undang nomor 5 tahun 2014, undang-undang nomor 30 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020, peraturan pemerintah nomor94 tahun 2021, serta undang-undang nomor 5 tahun 1986 beserta perubahannya. bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin asn merupakan instrumen penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas. pemberhentian asn hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan melalui prosedur administratif yang telah ditentukan, mulai dari pemeriksaan, penetapan oleh pejabat yang berwenang, hingga penerbitan keputusan tata usaha negara (ktun). terhadap keputusan pemberhentian yang dianggap merugikan, asn diberikan perlindungan hukum melalui upaya administratif dan gugatan ke ptun. dengan demikian, pelaksanaan pemberhentian asn harus berpedoman pada asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)