Penjatuhan pidana residivis bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 203/pid.sus/2022/pn bir

DETAIL KOLEKSI

Penjatuhan pidana residivis bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 203/pid.sus/2022/pn bir

Oleh : Chaerani Kansa Fadillah Nurzihad

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Azmi Syahputra

Subyek : Narcotics - Law and legislation;Recidivism

Kata Kunci : Special Crime, Narcotics, Residivist

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2026_SK_SHK_010001900662_Halaman-Judul.pdf
2.	2026_SK_SHK_010001900662_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf	1
3.	2026_SK_SHK_010001900662_Surat-Hasil-Similaritas.pdf	1
4.	2026_SK_SHK_010001900662_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf	1
5.	2026_SK_SHK_010001900662_Lembar-Pengesahan.pdf	1
6.	2026_SK_SHK_010001900662_Pernyataan-Orisinalitas.pdf	1
7.	2026_SK_SHK_010001900662_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf	1
8.	2026_SK_SHK_010001900662_Bab-1.pdf
9.	2026_SK_SHK_010001900662_Bab-2.pdf
10.	2026_SK_SHK_010001900662_Bab-3.pdf
11.	2026_SK_SHK_010001900662_Bab-4.pdf
12.	2026_SK_SHK_010001900662_Bab-5.pdf
13.	2026_SK_SHK_010001900662_Daftar-Pustaka.pdf
14.	2026_SK_SHK_010001900662_Lampiran.pdf	20

Abstrak
Abstract

N Narkotika menurut uu no. 35/2009 didefinisikan sebagai zat atau obat baik berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, sintetik maupun semi-sintetik, yang dapat menimbulkan penyusutan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. tindak pidana narkotika digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime), sehingga seringkali sulit dibedakan antara korban, pengguna, dan pengedar. berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah, yaitu apakah penerapan ketentuan pidana bagi nasaruddin dalam putusan nomor 203/pid.sus/2022/pn bir sesuai dengan prinsip dan sanksi tentang residivis yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika? dan apakah penjatuhan pidana bagi nasaruddin pada putusan tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan? metode penelitian yang digunakan bertipe normatif, sumber data menggunakan data sekunder, cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan, analisis data dilakukan secara kualitatif, dan pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana bagi nasaruddin dalam putusan di atas tidak sesuai dengan prinsip dan sanksi tentang residivis sebagaimana diatur dalam pasal 144 uu narktotika karena terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana narkotika pada tahun 2019, kemudian kembali melakukan tindak pidana yang sama pada tahun 2022, sehingga memenuhi syarat residivis dalam jangka waktu kurang dari lima tahun. namun majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda tanpa menerapkan pemberatan sepertiga masa hukuman. hal tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim kurang memperhatikan unsur residivis dan prinsip ultimum remedium dalam pemidanaan. dengan demikian, penerapan hukum pidana terhadap residivis tindak pidana narkotika dalam putusan tersebut belum sepenuhnya sesuai norma, dan tujuan pemidanaan. saran dalam penelitian ini meliputi: (1) penguatan sistem informasi residivis terpadu; (2) peningkatan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara residivis narkotika; serta (3) sinergi optimal antara pemidanaan dan rehabilitasi untuk memutus siklus residivisme.

N Narcotics, under law number 35 of 2009, are defined as substances or drugs derived either from plants or non-plant sources, whether synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or alteration of consciousness, loss of pain sensation, and lead to dependency. narcotics offenses are classified as extraordinary crimes, making it often difficult to distinguish between victims, users, and traffickers.based on the background above, there are two research questions: (1) whether the application of criminal provisions to nasaruddin in decision number 203/pid.sus/2022/pn bir is consistent with the principles and sanctions concerning recidivists as regulated under law number 35 of 2009 concerning narcotics; and (2) whether the sentence imposed on nasaruddin in that decision is in accordance with the objectives of punishment.the research method employed is normative legal research, utilizing secondary data sources. data collection was conducted through library research, data analysis was carried out qualitatively, and conclusions were drawn using deductive reasoning.the results of the study indicate that the application of criminal provisions to nasaruddin in the aforementioned decision is not consistent with the principles and sanctions concerning recidivists as stipulated in article 144 of the narcotics law. the defendant had previously committed a narcotics offense in 2019 and subsequently committed the same offense again in 2022, thereby fulfilling the requirements of recidivism within a period of less than five years. however, the panel of judges only imposed a sentence of two yearsâ€™ imprisonment and a fine without applying the one-third sentence enhancement. this indicates that the judgesâ€™ considerations did not adequately take into account the element of recidivism and the principle of ultimum remedium in sentencing.therefore, the application of criminal law to narcotics recidivists in the said decision has not fully complied with the legal norms and the objectives of punishment. the recommendations of this study include: (1) strengthening an integrated recidivism information system; (2) improving judicial guidelines for handling narcotics recidivism cases; and (3) optimizing the synergy between punishment and rehabilitation to break the cycle of recidivism.