P Pengelolaan objek wisata daerah merupakan bagian dari pelaksanaankewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerahsebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014tentang pemerintahan daerah. penelitian ini membahas pengelolaanobjek wisata situ rawa gede di kabupaten bogor yang melibatkanpemerintah kabupaten bogor, pemerintah desa sirnajaya, dan badanusaha milik desa (bumdes). permasalahan utama dalam penelitian iniadalah mengenai kewenangan pemerintah kabupaten bogor dalampengelolaan situ rawa gede, peran pemerintah desa dan bumdesdalam pelaksanaannya, serta kesesuaian pengelolaan tersebut denganperaturan perundang-undangan yang berlaku. metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatanperaturan perundang-undangan dan konseptua. hasil penelitianmenunjukkan bahwa secara normatif pemerintah kabupaten bogormemiliki kewenangan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengaturansektor pariwisata, namun dalam praktiknya implementasi kewenangantersebut belum berjalan optimal. pengelolaan operasional oleh bumdestelah mencerminkan penerapan asas otonomi desa dan pendekatancommunity-based tourism, tetapi belum didukung oleh regulasi teknis,koordinasi kelembagaan yang terstruktur, serta pembinaan berkelanjutandari pemerintah kabupaten, sehingga terdapat kesenjangan antarakewenangan normatif dan pelaksanaan pengelolaan di lapangan.